Suara.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menilai banyak guru-guru yang dikekang oleh sistem pendidikan di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Nadiem menyebut masalah pendidikan di Indonesia bukan hanya terjadi karena pandemi Covid-19, melainkan sudah terjadi sejak lama.
"Guru-guru kita yang dikekang oleh kurikulum sehingga tidak leluasa untuk berkreasi, ditambah lagi tata kelola satuan pendidikan yang banyak sekali beban administrasinya, sehingga kepala sekolah sulit sekali untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan murid," kata Nadiem dalam acara Konferensi Pendidikan Indonesia 2022, Jumat (25/2/2022).
Menurutnya, hal ini terlihat dari angka skor Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia selalu berada di bawah negara-negara lain selama 20 tahun terakhir.
"Jadi permasalahan kualitas pendidikan sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum pandemi," tegasnya.
Oleh sebab itu, Kemendikbudristek membuat kurikulum baru yakni kurikulum merdeka yang merupakan bentuk penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat.
Dia menyebut kurikulum merdeka ini merupakan pilihan yang bisa digunakan sekolah, sementara kurikulum 2013 tetap bisa digunakan sesuai dengan kesiapan sekolah menerapkan kurikulum baru.
"Kurikulum merdeka baru saja kami luncurkan pada awal bulan ini, kalau sebelumnya semua sekolah di indonesia secara serentak harus menyesuaikan begitu ada kurikulum baru, sekarang kami memberikan kemerdekaan terkait penerapannya kepada sekolah, sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing," jelasnya.
Menurut Nadiem, sedikitnya sudah ada 2.500 sekolah atau 31,5 persen sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka yang diklaim pembelajaran lebih sederhana, fokus, dan beban materi lebih ringan.
Kurikulum Merdeka ini bakal diterapkan pada tahun ajaran baru 2022/2023 mulai dari TK hingga SMA bisa mengimplementasikan Kurikulum Merdeka bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Minta Aturan Jaminan Hari Tua Direvisi, Guru Besar UI: Jangan Terjebak Persepsi Jangka Pendek
-
Ungkap 19.000 Desa Belum Punya PAUD, Menteri Nadiem: Padahal Perannya Krusial Cetak Generasi Penerus Bangsa
-
Guru Penjas Ganteng di Sekolah Bikin Meleleh, Warganet: Nggak Ada Obat!
-
Minta Rektor Buka Kuliah Antikorupsi ke Mahasiswa, Nadiem: Bangun Indonesia Bebas Korupsi Bisa Dimulai dari Kampus
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!