Wagub DKI: Perencanaan Pembangunan Daerah 2023 Harus Lebih Cermat, Teliti dan Terukur

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 pada Jumat (25/2/2022).

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza mengatakan konsultasi publik tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan.

Riza menyebut selain memenuhi amanat peraturan perundangan, tentunya sejalan dengan semangat kolaborasi yang terus digaungkan di Kota Jakarta. Sehingga kata Riza, perencanaan dilaksanakan secara kolaboratif, partisipatif, dan cermat untuk kebaikan periode transisi pembangunan di Jakarta.

"Perencanaan kolaboratif ini dapat terlaksana karena adanya kepedulian dari seluruh stakeholders pembangunan," ujar Ariza yang hadir secara daring dari Rumah Dinas, di Jakarta Selatan, mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Jumat (25/2/2022).

Seperti diketahui, pada 2023 merupakan babak baru sekaligus masa transisi dari periode Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 menuju periode Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.

Ariza menuturkan melalui perencanaan pembangunan kolaboratif dan partisipatif, serta melibatkan masyarakat, diharapkan akan meningkatkan kualitas dan akurasi sasaran program guna menjawab kebutuhan warga Jakarta.

"Oleh karenanya, perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 harus dilakukan dengan lebih cermat, lebih teliti dan lebih terukur," kata dia.

"Terima kasih kepada seluruh warga yang telah berkolaborasi dalam pembangunan kota Jakarta tercinta. Saya mengajak seluruh elemen untuk terus peduli dan menjaga kota ini, sehingga kita dapat mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya," lanjutnya.

Perencanaan Jakarta pada 2023 mengusung tema Akselerasi Keunggulan Jakarta dalam Upaya Mewujudkan Kota Berdaya Saing Global yang Berketahanan, Inklusif dan Berkeadilan.

Baca Juga: Model Novi Amelia Tewas, Pemuda Korban Peluru Nyasar Masih Koma

Melalui tema tersebut diharapkan Jakarta dapat pulih dari dampak pandemi dan bertransformasi menjadi kota yang sejajar dengan kota global lainnya di dunia.

Adapun fokus pembangunan Tahun 2023 yakni pertama ketahanan kota terutama di sektor kesehatan, infrastruktur dan pangan. Kedua, transformasi ekonomi yang dilakukan pada sektor transportasi, ekonomi digital dan pelayanan publik.

Ketiga yakni pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, perumahan, serta pendidikan dan keempat, mewujudkan kota yang berkelanjutan dengan perluasan pemanfaatan energi rendah karbon, serta perluasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru.

Lebih lanjut, Riza mengatakan penanganan permasalahan tahunan seperti kemacetan lalu lintas, banjir, pencemaran air dan udara, pemukiman liar, sampah, dan kriminalitas harus terus ditingkatkan.

Program yang telah berjalan dengan baik seperti kolaborasi, kesetaraan kesempatan yang sama bagi semua warga, ruang publik berkualitas, integrasi antarmoda dan urban culture merupakan warisan yang tetap perlu dilanjutkan.

"Asumsi makro pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026, yakni pertumbuhan ekonomi Jakarta Tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada angka 5,8 persen,Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 8,21, Rasio Gini sebesar 0,399, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,9, dan Penurunan Gas Rumah Kaca sebesar 19,3 persen," kata Riza.

Riza kemudian menilai 'creative financing' sebagai solusi alternatif pendanaan pembangunan perlu terus dicari dan dikembangkan. Hal tersebut demi terlaksananya program-program pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan APBD.

Ia kemudian meminta Kepala Perangkat Daerah agar memastikan seluruh rencana kerja di Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun secara cermat, terukur dan memungkinkan untuk dieksekusi secara efektif dan efisien.

"Dengan demikian, program kerja yang dijalankan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkeadilan," ungkap dia.

Selain itu Politiksu Gerindra ini juga meminta agar mereka memastikan anggaran yang dibelanjakan tak sekedar output, melainkan mencapai outcome yang dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warga Jakarta

"Semoga forum konsultasi publik ini dapat menjembatani upaya pengembangan kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga Jakarta dalam pembangunan," katanya.