Suara.com - Partai Demokrat bereaksi keras terkait usulan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Adapun hal itu disampaikan oleh Andi Arief, Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, belum lama ini.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, mengatasnamakan partai, Andi Arief menolak tegas hal tersebut dan memberikan peringatan keras kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar jangan melebihi batas.
"Ini soal penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta aturan. Bukan hal main-main," ungkapnya, dikutip terkini.id pada Jumat, (25/2/2022).
"Ini bukan perusahaan atau komplotan yang segala peraturannya bisa diubah secara ugal-ugalan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa aturan bukan hanya milik partai politik, tetapi semua komponen bangsa. Ada komponen non partai dan non negara yang juga harus diperhatikan.
"Bagi Partai Demokrat, kami sudah tahu ini maunya Pak Jokowi. Bukan maunya partai-partai politik," ujarnya.
Demokrat lantas meminta Presiden Jokowi menjelaskan secara utuh apa maksudnya mau memperpanjang kekuasaan.
"Apa maksudnya mau mengubah aturan! Mohon jelaskan secara gamblang di kepada masyarakat. Partai Demokrat meminta dan menunggu penjelasan itu," tuturnya.
"Bukan penjelasan para ketua partai koalisi. Sikap Demokrat sendiri sudah jelas selama ini menolak perpanjangan itu," lanjutnya.
Katanya, Demokrat memiliki sikap akal sehat soal demokrasi, bahkan menjadi pioner demokrasi selama kepemimpinan SBY.
Selain itu, lanjut Arief, Demokrat juga masih konsisten bersama rakyat dan rakyat mayoritas menolak.
"Sebaiknya Pak Jokowi menolak dan menghentikan ambisi perpanjangan ini. Jangan remehkan kekuatan di luar koalisi," ujarnya memperingatkan.
"Partai Demokrat meminta penjelasan serius tanpa lawakan pada rakyat. Pak Jokowi jangan melewati batas!" lanjutnya.
Berita Terkait
-
Ketum PAN Ikut-ikutan Setuju Pemilu 2024 Diundur, Konflik Rusia-Ukraina Juga Dijadikan Alasan
-
Jusuf Kalla Mengeluh ke Presiden Jokowi: Ini Proses Negosiasinya Lima Tahun Pak, Baru Negosiasi
-
Ketum PAN Zulkifli Hasan Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Hasil Survei Jokowi hingga Konflik Rusia-Ukraina Jadi Pertimbangan
-
PAN Setuju Pemilu 2024 Diundur, Salah Satu Alasannya Karena Program Pembangunan Jokowi Tertunda Dua Tahun
-
Soroti Kinerja Beberapa Menteri Jokowi, Pengamat Sebut Lebih Fokus Pilpres Ketimbang Mengurus Rakyat
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal