Suara.com - Partai Demokrat bereaksi keras terkait usulan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Adapun hal itu disampaikan oleh Andi Arief, Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, belum lama ini.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, mengatasnamakan partai, Andi Arief menolak tegas hal tersebut dan memberikan peringatan keras kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar jangan melebihi batas.
"Ini soal penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta aturan. Bukan hal main-main," ungkapnya, dikutip terkini.id pada Jumat, (25/2/2022).
"Ini bukan perusahaan atau komplotan yang segala peraturannya bisa diubah secara ugal-ugalan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa aturan bukan hanya milik partai politik, tetapi semua komponen bangsa. Ada komponen non partai dan non negara yang juga harus diperhatikan.
"Bagi Partai Demokrat, kami sudah tahu ini maunya Pak Jokowi. Bukan maunya partai-partai politik," ujarnya.
Demokrat lantas meminta Presiden Jokowi menjelaskan secara utuh apa maksudnya mau memperpanjang kekuasaan.
"Apa maksudnya mau mengubah aturan! Mohon jelaskan secara gamblang di kepada masyarakat. Partai Demokrat meminta dan menunggu penjelasan itu," tuturnya.
"Bukan penjelasan para ketua partai koalisi. Sikap Demokrat sendiri sudah jelas selama ini menolak perpanjangan itu," lanjutnya.
Katanya, Demokrat memiliki sikap akal sehat soal demokrasi, bahkan menjadi pioner demokrasi selama kepemimpinan SBY.
Selain itu, lanjut Arief, Demokrat juga masih konsisten bersama rakyat dan rakyat mayoritas menolak.
"Sebaiknya Pak Jokowi menolak dan menghentikan ambisi perpanjangan ini. Jangan remehkan kekuatan di luar koalisi," ujarnya memperingatkan.
"Partai Demokrat meminta penjelasan serius tanpa lawakan pada rakyat. Pak Jokowi jangan melewati batas!" lanjutnya.
Berita Terkait
-
Ketum PAN Ikut-ikutan Setuju Pemilu 2024 Diundur, Konflik Rusia-Ukraina Juga Dijadikan Alasan
-
Jusuf Kalla Mengeluh ke Presiden Jokowi: Ini Proses Negosiasinya Lima Tahun Pak, Baru Negosiasi
-
Ketum PAN Zulkifli Hasan Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Hasil Survei Jokowi hingga Konflik Rusia-Ukraina Jadi Pertimbangan
-
PAN Setuju Pemilu 2024 Diundur, Salah Satu Alasannya Karena Program Pembangunan Jokowi Tertunda Dua Tahun
-
Soroti Kinerja Beberapa Menteri Jokowi, Pengamat Sebut Lebih Fokus Pilpres Ketimbang Mengurus Rakyat
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
-
Danantara Tunjuk Teman Seangkatan Menko AHY di SMA Taruna Nusantara jadi Bos PT Pos
-
Kronologi Kecelakaan Bus vs Minibus di Pekanbaru, Tewaskan Bocah Perempuan
Terkini
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah
-
WN Irak Bunuh Cucu Mpok Nori di Cipayung, Terancam Penjara Seumur Hidup
-
Jeritan Pengelola Terminal Kalideres: Kalah Telak dari Terminal Bayangan, Rugi Hingga Miliaran!
-
Diperiksa 3 Jam, Eks Menag Gus Yaqut Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan: Saya Capek
-
Polisi Ringkus Direktur dan Manajer Operasional White Rabbit Usai Terlibat Peredaran Ekstasi