Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani tidak ingin ada warga negara Indonesia di Ukraina yang menjadi korban atas operasi militer khusus yang digencarkan oleh Rusia.
Karena itu Puan meminta pemerintah menjamin keselamatan dan keamanan WNI di Ukraina. Bahakan, Puan meminta dilakukannya evakuasi.
“Jangan sampai ada satu pun warga Indonesia yang terluka dalam konflik di Ukraina. Keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022).
Mengutip laporan Kementerian Luar Negeri yang mencatat ada 138 WNI yang berada di Ukraina, menurut Puan evakuasi harus menjadi opsi yang dipertimbangkan secara serius.
“Sehingga pemerintah, KBRI dan semua stakeholder harus berkoordinasi dengan efektif jika perlu melakukan evakuasi dan membawa pulang seluruh WNI secepatnya dan seaman mungkin,” ujar Puan.
Sebelumnya, DPR melalui Komisi I mendesak Kementerian Luar Negeri menyiapkan langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia yang berada di Ukraina, seiring Rusia yang melancarkan operasi militer khusus di Ukraina Timur.
Semenatra Ketua Komisi I Meutya Hafidz menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar memastikan keselamatan para WNI. Menurutnya keselamatan WNI adalah hukum tertinggi yang mesti diupayakan secara sungguh-sungguh.
"Oleh karena itu, saya meminta Kemlu sebagai mitra pemerintah kami untuk terus memantau perkembangan yang ada di Ukraina, terutama terkait kondisi dan keselamatan WNI kita di sana, yang tentunya harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Meutya berujar Kementerian Luar Negeri harus memastikan para WNI di Ukraina benar-benar berada di lokasi yang aman. Setidaknya memastikan bahwa seluruh WNI sudah berada di KBRI di Kiev.
Baca Juga: DPR Desak Kemenlu Gerak Cepat Siapkan Skenario Evakuasi WNI Dari Ukraina
"Saya juga mendesak Kemlu untuk segera menyiapkan rencana terkait evakuasi WNI kita dari Ukrainia mengingat krisis yang ada dapat berkembang menjadi lebih buruk dalam waktu yang cepat," kata Meutya.
"Saya juga meminta KBRI Kemlu untuk menyusun rencana kontingensi dengan KBRI di kota-kota lain seperti Warsawa, Bratislava, Bucharest, dan Moskow untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang ada di sana," sambung Meutya.
Anggota Konisi I Sukamta juga meminta pemerintah melakukan hal serupa terhadap keselamatan WNI di Ukraina. Ia mengatakan pemerintah Indonesia harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia di Ukraina.
"Dengan situasi yang semakin memburuk di Ukraina, perlu ada langkah segera untuk mengevakusi WNI di sana. Kami melihat Kemenlu dan KBRI sudah membuat tahapan tersebut, semoga upaya evakuasi WNI ini bisa berjalan lancar dan aman," kata Sukamta
Sementara itu, Anggota Komisi I Muhammad Farhan meminta pemerintah juga memperhatikan keselamatan para diplomat. Ia meminta pemerintah bergerak cepat menyikapi operasi militer khusus Rusia di Ukraina tersebut dengan segera mengevakuasi WNI.
"Serta memastikan keselamatan para diplomat di Ukraina," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO