Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani tidak ingin ada warga negara Indonesia di Ukraina yang menjadi korban atas operasi militer khusus yang digencarkan oleh Rusia.
Karena itu Puan meminta pemerintah menjamin keselamatan dan keamanan WNI di Ukraina. Bahakan, Puan meminta dilakukannya evakuasi.
“Jangan sampai ada satu pun warga Indonesia yang terluka dalam konflik di Ukraina. Keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022).
Mengutip laporan Kementerian Luar Negeri yang mencatat ada 138 WNI yang berada di Ukraina, menurut Puan evakuasi harus menjadi opsi yang dipertimbangkan secara serius.
“Sehingga pemerintah, KBRI dan semua stakeholder harus berkoordinasi dengan efektif jika perlu melakukan evakuasi dan membawa pulang seluruh WNI secepatnya dan seaman mungkin,” ujar Puan.
Sebelumnya, DPR melalui Komisi I mendesak Kementerian Luar Negeri menyiapkan langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia yang berada di Ukraina, seiring Rusia yang melancarkan operasi militer khusus di Ukraina Timur.
Semenatra Ketua Komisi I Meutya Hafidz menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar memastikan keselamatan para WNI. Menurutnya keselamatan WNI adalah hukum tertinggi yang mesti diupayakan secara sungguh-sungguh.
"Oleh karena itu, saya meminta Kemlu sebagai mitra pemerintah kami untuk terus memantau perkembangan yang ada di Ukraina, terutama terkait kondisi dan keselamatan WNI kita di sana, yang tentunya harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Meutya berujar Kementerian Luar Negeri harus memastikan para WNI di Ukraina benar-benar berada di lokasi yang aman. Setidaknya memastikan bahwa seluruh WNI sudah berada di KBRI di Kiev.
Baca Juga: DPR Desak Kemenlu Gerak Cepat Siapkan Skenario Evakuasi WNI Dari Ukraina
"Saya juga mendesak Kemlu untuk segera menyiapkan rencana terkait evakuasi WNI kita dari Ukrainia mengingat krisis yang ada dapat berkembang menjadi lebih buruk dalam waktu yang cepat," kata Meutya.
"Saya juga meminta KBRI Kemlu untuk menyusun rencana kontingensi dengan KBRI di kota-kota lain seperti Warsawa, Bratislava, Bucharest, dan Moskow untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang ada di sana," sambung Meutya.
Anggota Konisi I Sukamta juga meminta pemerintah melakukan hal serupa terhadap keselamatan WNI di Ukraina. Ia mengatakan pemerintah Indonesia harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia di Ukraina.
"Dengan situasi yang semakin memburuk di Ukraina, perlu ada langkah segera untuk mengevakusi WNI di sana. Kami melihat Kemenlu dan KBRI sudah membuat tahapan tersebut, semoga upaya evakuasi WNI ini bisa berjalan lancar dan aman," kata Sukamta
Sementara itu, Anggota Komisi I Muhammad Farhan meminta pemerintah juga memperhatikan keselamatan para diplomat. Ia meminta pemerintah bergerak cepat menyikapi operasi militer khusus Rusia di Ukraina tersebut dengan segera mengevakuasi WNI.
"Serta memastikan keselamatan para diplomat di Ukraina," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing