Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani tidak ingin ada warga negara Indonesia di Ukraina yang menjadi korban atas operasi militer khusus yang digencarkan oleh Rusia.
Karena itu Puan meminta pemerintah menjamin keselamatan dan keamanan WNI di Ukraina. Bahakan, Puan meminta dilakukannya evakuasi.
“Jangan sampai ada satu pun warga Indonesia yang terluka dalam konflik di Ukraina. Keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022).
Mengutip laporan Kementerian Luar Negeri yang mencatat ada 138 WNI yang berada di Ukraina, menurut Puan evakuasi harus menjadi opsi yang dipertimbangkan secara serius.
“Sehingga pemerintah, KBRI dan semua stakeholder harus berkoordinasi dengan efektif jika perlu melakukan evakuasi dan membawa pulang seluruh WNI secepatnya dan seaman mungkin,” ujar Puan.
Sebelumnya, DPR melalui Komisi I mendesak Kementerian Luar Negeri menyiapkan langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia yang berada di Ukraina, seiring Rusia yang melancarkan operasi militer khusus di Ukraina Timur.
Semenatra Ketua Komisi I Meutya Hafidz menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar memastikan keselamatan para WNI. Menurutnya keselamatan WNI adalah hukum tertinggi yang mesti diupayakan secara sungguh-sungguh.
"Oleh karena itu, saya meminta Kemlu sebagai mitra pemerintah kami untuk terus memantau perkembangan yang ada di Ukraina, terutama terkait kondisi dan keselamatan WNI kita di sana, yang tentunya harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Meutya berujar Kementerian Luar Negeri harus memastikan para WNI di Ukraina benar-benar berada di lokasi yang aman. Setidaknya memastikan bahwa seluruh WNI sudah berada di KBRI di Kiev.
Baca Juga: DPR Desak Kemenlu Gerak Cepat Siapkan Skenario Evakuasi WNI Dari Ukraina
"Saya juga mendesak Kemlu untuk segera menyiapkan rencana terkait evakuasi WNI kita dari Ukrainia mengingat krisis yang ada dapat berkembang menjadi lebih buruk dalam waktu yang cepat," kata Meutya.
"Saya juga meminta KBRI Kemlu untuk menyusun rencana kontingensi dengan KBRI di kota-kota lain seperti Warsawa, Bratislava, Bucharest, dan Moskow untuk memberikan perlindungan bagi WNI yang ada di sana," sambung Meutya.
Anggota Konisi I Sukamta juga meminta pemerintah melakukan hal serupa terhadap keselamatan WNI di Ukraina. Ia mengatakan pemerintah Indonesia harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia di Ukraina.
"Dengan situasi yang semakin memburuk di Ukraina, perlu ada langkah segera untuk mengevakusi WNI di sana. Kami melihat Kemenlu dan KBRI sudah membuat tahapan tersebut, semoga upaya evakuasi WNI ini bisa berjalan lancar dan aman," kata Sukamta
Sementara itu, Anggota Komisi I Muhammad Farhan meminta pemerintah juga memperhatikan keselamatan para diplomat. Ia meminta pemerintah bergerak cepat menyikapi operasi militer khusus Rusia di Ukraina tersebut dengan segera mengevakuasi WNI.
"Serta memastikan keselamatan para diplomat di Ukraina," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Tolak Ratusan Miliar dari Jenderal demi Setia ke Prabowo, Hercules: GRIB Itu Petarung!
-
Hercules Ngaku Ditawari Jenderal Ratusan Miliar agar Tak Dukung Prabowo di Pilpres 2024
-
Nobar Persija vs Persib: 13 Titik di Jakpus Dijaga TNI-Polri
-
Terungkap! Ini Alasan Ahmad Dedi Lari Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK Kasus Korupsi Bea Cukai
-
Legislator PDIP Minta Desak Tinjau Kembali Rencana Pajak Sembako
-
Transaksi UMKM Tembus 13 Juta di E-Commerce, Pemulihan Ekonomi Pascabencana Kian Menguat
-
Wamendagri Bima Arya Dorong HIPMI dan Pemda Bersinergi Kembangkan Ekonomi Kreatif
-
Patroli Dini Hari di Pamulang: Remaja Diduga Balap Liar Diamankan, Pesta Miras Dibubarkan
-
Isu Pencaplokan Gojek, Legislator PDIP: Komisi VI akan Panggil Danantara
-
Status Honorer Dihapus 2027, FSGI: Jangan Sampai Picu Krisis Guru dan Gaji Tak Layak!