Suara.com - Di saat berbagai negara di dunia mengecam tindakan militer Rusia di Ukraina, Pemerintah China menolak menyebutnya sebagai invasi.
Taiwan kini bersiaga tinggi karena khawatir China akan memanfaatkan situasi.
Menanggapi eskalasi militer sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan serangan militer kemarin, NATO menyatakan akan menambah pasukan darat, laut dan udaranya di dekat Ukraina dan Rusia.
"Kami mengerahkan tambahan pasukan darat dan udara ke bagian timur aliansi ini, begitu pula dengan aset kekuatan maritim," kata para duta besar NATO dalam pernyataan bersama.
"Kami telah meningkatkan kesiapan kekuatan militer untuk menanggapi semua situasi darurat," tambahnya.
Berbeda dengan negara lainnya, Pemerintah Chinamenolak untuk menyebut langkah Rusia di Ukraina sebagai "invasi".
Juru bicara Kemenlu China, Hua Chunying, mengatakan,"Ini mungkin perbedaan antara China dan kalian negara Barat. Kami tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan".
"China memantau dengan cermat situasi terbaru. Kami meminta kepada semua pihak untuk menahan diri agar situasi tidak lepas kendali," kata Hua Chunying.
"
Baca Juga: Ukraina-Rusia: Siapa Orang-orang Penting yang Didengar Putin?
"Mengenai definisi invasi, saya pikir kita harus melihat situasi saat ini di Ukraina. Masalah Ukraina memiliki latar belakang sejarah yang sangat rumit hingga hari ini. Mungkin tidak semua orang ingin melihat hal itu," paparnya.
"Sikap China ini secara tidak langsung melemahkan pengakuan Beijing atas Ukraina sebagai "negara berdaulat."
Hua menambahkan negaranya akan tetap "melakukan hubungan perdagangan yang normal" dengan Rusia dan Ukraina.
Sementara itu Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan paket sanksi baru untuk Rusia, menyebut Presiden Putin yang "sengaja memilih perang"akan menghadapi akibat dari perbuatannya itu.
Menurut Presiden Biden, paket sanksi baru itu menargetkan perbankan Rusia, para oligark, dan sektor teknologi tinggi.
Bersama dengan sekutunya, Amerika Serikat akan memblokir aset empat bank besar Rusia, memberlakukan kontrol ekspor, dan memberi sanksi kepada oligarki.
Berita Terkait
-
Sumpahi Vladimir Putin Mati, Unggahan Oleksandr Zinchenko Dihapus Instagram
-
Harga Minyak Dunia Tembus USD 100 per Barel, Bagaimana Harga BBM Pertamina?
-
Akhir Pekan Ceria, IHSG Ditutup Menguat 1,03 Persen ke 6.888
-
Negaranya Invasi Ukraina, Petenis Rusia Medvedev Dukung Perdamaian
-
Konflik Rusia dan Ukraina, Buya Syafii Minta Indonesia Bertindak Sewajarnya
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri