Suara.com - Di saat berbagai negara di dunia mengecam tindakan militer Rusia di Ukraina, Pemerintah China menolak menyebutnya sebagai invasi.
Taiwan kini bersiaga tinggi karena khawatir China akan memanfaatkan situasi.
Menanggapi eskalasi militer sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan serangan militer kemarin, NATO menyatakan akan menambah pasukan darat, laut dan udaranya di dekat Ukraina dan Rusia.
"Kami mengerahkan tambahan pasukan darat dan udara ke bagian timur aliansi ini, begitu pula dengan aset kekuatan maritim," kata para duta besar NATO dalam pernyataan bersama.
"Kami telah meningkatkan kesiapan kekuatan militer untuk menanggapi semua situasi darurat," tambahnya.
Berbeda dengan negara lainnya, Pemerintah Chinamenolak untuk menyebut langkah Rusia di Ukraina sebagai "invasi".
Juru bicara Kemenlu China, Hua Chunying, mengatakan,"Ini mungkin perbedaan antara China dan kalian negara Barat. Kami tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan".
"China memantau dengan cermat situasi terbaru. Kami meminta kepada semua pihak untuk menahan diri agar situasi tidak lepas kendali," kata Hua Chunying.
"
Baca Juga: Ukraina-Rusia: Siapa Orang-orang Penting yang Didengar Putin?
"Mengenai definisi invasi, saya pikir kita harus melihat situasi saat ini di Ukraina. Masalah Ukraina memiliki latar belakang sejarah yang sangat rumit hingga hari ini. Mungkin tidak semua orang ingin melihat hal itu," paparnya.
"Sikap China ini secara tidak langsung melemahkan pengakuan Beijing atas Ukraina sebagai "negara berdaulat."
Hua menambahkan negaranya akan tetap "melakukan hubungan perdagangan yang normal" dengan Rusia dan Ukraina.
Sementara itu Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan paket sanksi baru untuk Rusia, menyebut Presiden Putin yang "sengaja memilih perang"akan menghadapi akibat dari perbuatannya itu.
Menurut Presiden Biden, paket sanksi baru itu menargetkan perbankan Rusia, para oligark, dan sektor teknologi tinggi.
Bersama dengan sekutunya, Amerika Serikat akan memblokir aset empat bank besar Rusia, memberlakukan kontrol ekspor, dan memberi sanksi kepada oligarki.
Berita Terkait
-
Sumpahi Vladimir Putin Mati, Unggahan Oleksandr Zinchenko Dihapus Instagram
-
Harga Minyak Dunia Tembus USD 100 per Barel, Bagaimana Harga BBM Pertamina?
-
Akhir Pekan Ceria, IHSG Ditutup Menguat 1,03 Persen ke 6.888
-
Negaranya Invasi Ukraina, Petenis Rusia Medvedev Dukung Perdamaian
-
Konflik Rusia dan Ukraina, Buya Syafii Minta Indonesia Bertindak Sewajarnya
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Kebakaran Empat Lawang, 20 Rumah Terdampak dan Kerugian Tembus Rp5,2 Miliar
-
3 Pelaku Begal Polisi di Palembang Ternyata Ayah, Anak dan Seorang Perempuan
-
Jadi Ojek Pangkalan, Polisi di Palembang Ditusuk 4 Kali dan Motornya Dibawa Kabur Begal
-
Kemiskinan Sumsel Turun, Garis Kemiskinan Naik 3,15 Persen Jadi Rp628 Ribu Per Bulan
-
Kasus Iklan BJB, Ada Dugaan Aliran Dana ke Lisa Mariana Lewat Pihak Nominee
-
KPK Tahan Bos-Bos Iklan Bank BJB, Dirut Yuddy Renaldi Mendadak Sakit Saat Akan Dibui
-
BRI Beri Diskon Spesial Seminar Johnny Andrean Lewat Aplikasi BRImo
-
Menuju IFRC 2026, ERT NHM Perdalam Teknik dan Strategi Penyelamatan
-
Gelar Dicopot! Profil Menantu Sultan Brunei yang Bikin Penasaran Publik, Ternyata Ini Kasusnya
-
PSSI Murka! Justin Hubner dan Keluarga Jadi Sasaran Ancaman, Publik Diminta Hentikan Serangan