Presiden Biden juga mengatakan AS akan mengerahkan pasukan tambahan ke Jerman untuk mendukung NATO setelah invasi ke Ukraina, yang bukan anggota organisasi pertahanan itu.
Sanksi tersebut sejalan dengan desakan Gedung Putih untuk memukul sistem keuangan Rusia dan lingkaran dalam Presiden Putin, di samping memberlakukan kontrol ekspor agar industri dan militer Rusia kekurangan semikonduktor AS dan produk teknologi tinggi lainnya.
"
"Putin adalah agresor. Putin memilih perang ini, dan sekarang dia dan negaranya akan menanggung akibatnya," kata Presiden Biden.
Namun Presiden Biden menunda penerapan sanksi paling berat, termasuk memotong Rusia dari sistem pembayaran SWIFT yang memungkinkan transfer uang dari bank ke bank di seluruh dunia atau membatasi sektor energi Rusia.
Presiden Biden menyampaikan pidatonya kepada rakyat AS dari Gedung Putih, beberapa jam setelah mengadakan pertemuan virtual dengan para pemimpin Inggris, Kanada, Prancis, Italia, dan Jepang.
Presiden Komisi EropaUrsula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Charles Michel dan Sekjen NATO Jens Stoltenberg juga hadir dalam pertemuan virtual itu.
Desakan untuk memotong akses Rusia terhadap sistem SWIFT disampaikan pula oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.
"Kami mendesak pemotongan akses Rusia dari SWIFT, pemberlakuan zona larangan terbang di wilayah udara Ukraina serta tindakan efektif untuk menghentikan sang agresor," katanya.
Baca Juga: Ukraina-Rusia: Siapa Orang-orang Penting yang Didengar Putin?
Mengimbangi pengaruh Amerika Serikat
Serangan militer Rusia terhadap Ukraina terjadi beberapa pekan setelah Presiden Putin bertemu dengan Presiden China Xi Jinping sebelum ajang Olimpiade Musim Dingin digelar di Beijing.
Kedua pemimpin saat itu mengumumkan kemitraan strategis untuk mengimbangi pengaruh AS, menyebut kedua negara akan bekerja sama di semua bidang, tak terkecualibidang yang "terlarang".
Presiden Xi dan Presiden Putin telah menjalin kemitraan erat selama bertahun-tahun, namun tindakan Rusia di Ukraina menempatkan China dalam posisi yang canggung.
Ditanya apakah Presiden Putin memberi tahu China rencana untuk menyerang Ukraina, Jubir Deplu China Hua Chunying mengatakan Rusia tidak perlu meminta persetujuan dari China.
"Negara itu secara independen memutuskan dan menerapkan diplomasi dan strateginya sendiri sesuai dengan penilaian dan kepentingan strategisnya sendiri," katanya.
Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, berpendapat bahwa Presiden Xi Jinping memegang kunci yang bisa mendorong Presiden Putin menghentikan invasi ke Ukraina.
Berita Terkait
-
Sumpahi Vladimir Putin Mati, Unggahan Oleksandr Zinchenko Dihapus Instagram
-
Harga Minyak Dunia Tembus USD 100 per Barel, Bagaimana Harga BBM Pertamina?
-
Akhir Pekan Ceria, IHSG Ditutup Menguat 1,03 Persen ke 6.888
-
Negaranya Invasi Ukraina, Petenis Rusia Medvedev Dukung Perdamaian
-
Konflik Rusia dan Ukraina, Buya Syafii Minta Indonesia Bertindak Sewajarnya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial