Suara.com - Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Benediktus Kabur Harman atau akrab disapa Benny K. Harman menyentil Partai Politik (Parpol) yang menyetujui usulan penundaan Pemilu 2024.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Benny K. Harman menekankan jika Presiden Joko Widodo bekerja atas kehendak konstitusi bukan kehendak Parpol.
Dia menilai, penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi.
"Biar majoritas parpol di Parlemen setuju perpanjang nasa jabatan Jokowi, itu pelanggaran berat konstitusi. Presiden Jokowi bekerja menurut kehendak konstitusi bukan kehendak parpol-parpol. Harus Patuhi konstitusi.#RakyatMonitor#," tulis Benny K. Harman, dikutip dari akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID, Sabtu 26 Februari 2022.
Sejalan dengan hal ini, Pengamat Politik Universitas Al- Azhar Indonesia, Andriadi Achmad mengatakan jika mesti diingat bahwa semua harus taat pada konstitusi yang memerintahkan bahwa pemilu diadakan 2024. Kecuali, ada perubahan UU pemilu disepakati di parlemen.
"Kalau membaca politik PKB, secara tiba-tiba melalui Ketum Cak Imin, mengusulkan pemilu ditunda dan masa jabatan Jokowi diperpanjang, perlu menjadi pertanyaan, ada apakah?" ujar Andriadi, dikutip Terkini.id, Sabtu 26 Februari 2022.
"Bila mayoritas parpol di parlemen menyetujui usulan penundaan pemilu, maka peluang menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi akan jadi kenyataan," katanya lagi.
Meskipun demikian, wacana penundaan Pemilu 2024 telah mendapat persetujuan dari beberapa Parpol.
Parpol yang menyetujui antara lain, Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Baca Juga: Politisi PDIP Sebut Jokowi Layak Diberi Apresiasi: Kerja Presiden Sudah 'On The Track'
Selain Parpol yang menyetujui, Parpol yang lain pun ikut menyatakan pendapat bahwa mereka tidak menyetujui jika Pemilu ditunda. Parpol yang tidak setuju pemilu ditunda yakni, PDIP, Nasdem, Demokrat dan PKS.
Tag
Berita Terkait
-
Soroti Kinerja Jokowi, Politisi PDIP: Presiden Layak Diberi Apresiasi
-
Muhammadiyah Imbau Elite Politik Hentikan Wacana Penundaan Pemilu 2024
-
Muncul Usulan Penundaan Pemilu 2024, Muhammadiyah Menolak dan Minta Elite Politik Tak Menambah Masalah
-
Survei IPO: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Naik Jadi 69 Persen
-
Politisi PDIP Sebut Jokowi Layak Diberi Apresiasi: Kerja Presiden Sudah 'On The Track'
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
Terkini
-
Senyap, Iran Siap-siap Stok Rudal dan Drone di Tengah Gencatan Senjata
-
Bukan di Bawah Menteri, Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Baru Untuk Kelola Satu Data Indonesia
-
Petisi Tembus 1 Juta Tanda Tangan, Warga Eropa Desak Uni Eropa Putus Hubungan dengan Israel
-
Kasus ISPA Sempat Naik, Pancoran Perkuat Edukasi Kesehatan Lewat 125 Kader
-
Lobi Prabowo ke Putin Berhasil Amankan Pasokan BBM, Eddy Soeparno: Indonesia Masuk Zona Aman
-
Iran Perketat Aturan Selat Hormuz Hadapi Blokade AS di Teluk Persia
-
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi
-
Dinkes Catat Lonjakan Kasus ISPA: Waspadai Biaya Tersembunyi di Balik Batuk yang Tak Tertangani
-
Senjata Makan Tuan Blokade AS di Selat Hormuz, Awas China Bisa Ngamuk
-
Gus Lilur Kritik "Gus-Gus Nanggung" yang Peralat NU Demi Kepentingan Kekuasaan