Suara.com - Polisi telah menahan lebih dari dua ribu orang pengunjuk rasa antiperang yang dilakukan di berbagai kota di Rusia hari Minggu (27/02)menentang invasi Rusia ke Ukraina.
Lebih dari 5.800 orang sudah ditahan dari berbagai protes antiperang sejak invasi dilakukan hari Kamis pekan lalu, menurut kelompok sipil OVD-Infoyang memantau penindasan Rusia terhadap kelompok oposisi selama bertahun-tahun.
Hari Minggu malam, OVO-Info mengatakan sedikitnya 2.667 orang ditahan dari protes yang dilangsungkan di 67 kota.
Di Moskow,. polisi anti huru-hara kadang lebih banyak dari para pengunjuk rasa yang turun ke jalan membawa selebaran tulisan tangan simbol perdamaian, dan slogan antiperang dalam bahasa Rusia dan Ukraina.
Beberapa mengenakan masker wajah dengan tulisan "Enough (Cukup}".
Seorang reporter yang bekerja untuk saluran televisi independen, Dozhd, ditahan di tengah protes meski sudah menunjukkantanda pengenalkepada polisi dan mengenakan rompi pers.
Di luar sebuah malmewahGostiny Dvor di kota St Petersburg ratusan pengunjuk rasa berdiri dan saling berpegangan tangan sambilmeneriakkan yel-yelantiperang.
Warga AS diminta meninggalkan Rusia
Kedutaan Amerika Serikat di Moskow mendesak warga AS di Rusia untuk segera meninggalkan negara tersebut karena sekarang beberapa penerbangan sudah dihentikan dan beberapa negara menutup wilayah udara mereka untuk penerbangan pesawat Rusia.
"
Baca Juga: Hari Kelima Perang Rusia Vs Ukraina, Rentetan Ledakan Bersahutan Di Ibu Kota Kiev Hingga Kharkiv
"Warga AS harus mempertimbangkan untuk meninggalkan Rusia segera lewat opsi komersial yang tersedia," kata pernyataan kedutaan AS di situs mereka.
"Uni Eropa termasuk di antara negara yang hari Minggu mengumumkan penutupan wilayah udara bagi penerbangan dari Rusia.
Ratusan ribu orang di berbagai negara Eropa juga melakukan aksi protes hari Minggu (27/02), salah satunya di ibu kota Jerman Berlin yang dihadiri100 ribu orang.
Sementara itu, dampak ekonomi dari invasi Rusia ke Ukraina juga mulai dirasakan di Rusia, dengan nilai mata uang rubel jatuh, dan Bank Sentral Rusia menyerukan agar warga tidak panik untuk menghindari serbuan penarikan uang tunai dibank, tetapiantrean terlihat mengular di beberapaATM.
Sudah ada laporan bahwa kartu kredit yang bukan berasal dari Rusia tidakbisa lagi digunakan di Rusia.
Amerika Serikat, Uni Eropa dan Inggris juga setuju menutup akses bagi beberapa bank Rusia menggunakan sistem SWIFT, yang mengatur pengiriman dana yang melibatkan ribuan bank dan institusi keuangan di seluruh dunia.
Sanksi Australia mulai berlaku
Sementara itu sanksi Australia terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan beberapa pejabat senior pemerintahannya mulai berlaku setelah invasi Rusia ke Ukraina memasuki minggu kedua.
Larangan perjalanan dan sanksi keuangan telah diterapkan terhadap Presiden Putin, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Perdana Menteri dan Menteri Urusan Dalam Negeri.
Sanksi ini mulai berlaku setelah Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan dia akan mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymur Zelenskyy hari Senin (28/02) hari ini.
Presiden Putin mengatakan kekuatan nuklir Rusia sudah disiagakan di tengah semakin besarnya tentangan Barat atas keputusannya melakukan invasi ke Ukraina.
"Ini pernyataan yang sangat gegabah dalam situasi seperti sekarang ini," kata PM Morrison di Radio Nine hari Senin (28/02) mengenai pernyataan Putin.
"
"Saya kira pergerakan tentara Rusia di Ukraina tidak sesuai dengan jadwal atau rencana yang diperkirakan Rusia sendiri."
"Sanksi terhadap Putin dan pemimpin senior Rusia adalah termasuk sanksi yang juga diterapkan pada perbankan Rusia dan 350 warga Rusia lainnya.
Apa yang dilakukan Australia sejalan dengan apa yang dilakukan negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris yang mencari sasaran penerapan sanksi terhadap individu untukmenekan Rusia.
Australia juga mengatakan akan menyediakan senjata, peralatan militer yang tidak mematikan, dan obat-obatan ke Ukraina.
Seruan untuk pergi berperang ke Ukraina
Dalam perkembangan lain pernyataan Menteri Luar Negeri InggrisLiz Truss yang mendukung keinginan warga Inggris untuk berjuang melawan invasi Rusia mendapatkan kritikan dari kalangan partai pemerintahdi sana.
Dan di Australia, sudah muncul peringatan dari pemerintah agar warga Australia tidak melakukan hal tersebut.
"Kami memiliki petunjuk perjalanan yang sangat jelas, jangan pergi ke daerah konflik,"kata Bendahara Negara Australia, Josh Frydenberg.
"Menurut hukum di Australia, warga Australia tidak bisa ke kawasan konflik dan ikut ambil bagian,kecuali mereka bergabung dengan pasukan Australiaatau pasukan asing."
Departemen Dalam Negeri Australia dan Dinas Intelijen ASIO mengatakan mereka terus memantau perkembangan terhadap mereka yang berniat pergi ke kawasan tersebut, yang sejak tahun 2014 sudah didatangi ribuan pejuang asing termasuk sejumlah kecil warga Australia.
Dikhawatirkan invasi Rusia akan meningkatkan lagi keinginan global untuk terlibat dalam konflik di sana, dan hukum di Australia tidak akan bisa mencegah sejumlah ekstremis untuk ke sana dan kemudian kembali ke Australia.
Presiden UkrainaVolodymyr Zelenskyy sendiri sudah menyerukan kepada 'seluruh warga dunia ' untuk bergabung mempertahankan Ukraina.
Di masa lalu, baik ekstremis sayap kanan maupun sayap kiri terlibat dalam konflik.
Meski prihatin dengan warga lainnya yang masih berada di Ukraina, warga Ukraina di Australia mengatakan mereka tidak ingin orang asing yang termotivasi karena ideologi untuk ambil bagian dalam konflik.
"
"Kalau anda punya agenda tersendiri, saya kira tidak ada gunanya sama sekali saat ini untuk ambil bagian," kataStefan Romaniw, salah seorang ketua Organisasi Federasi Warga Ukraina di Australia kepada ABC.
"Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dariberita-beritadiABC News.
Berita Terkait
-
Kemensos Gelontorkan Rp19 Miliar Atasi Banjir 3 Provinsi Sumatera
-
Truk Seruduk Halte Mambo, Layanan Transjakarta Koridor 10 dan 12 Sempat Dialihkan
-
Foto dengan Jay Idzes, Pemain Keturunan Indonesia: Saya Terbuka di Masa Depan
-
Ayase Ueda Cetak Gol ke-14 di Eredivisie Musim Ini, Feyenoord Pecah Tren Buruk
-
Insiden Shin Tae-yong Tampar Pemain Viral di Sosial Media, Keluarga Tidak Terima
Terpopuler
- 8 Sepatu Skechers Diskon hingga 50% di Sports Station, Mulai Rp300 Ribuan!
- Cek Fakta: Jokowi Resmikan Bandara IMIP Morowali?
- Ramalan Shio Besok 29 November 2025, Siapa yang Paling Hoki di Akhir Pekan?
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Foot Locker
- 3 Rekomendasi Sepatu Lari Hoka Terbaik Diskon 70 Persen di Foot Locker
Pilihan
-
OJK Selidiki Dugaan Mirae Asset Sekuritas Lenyapkan Dana Nasabah Rp71 Miliar
-
Pasaman: Dari Kota Suci ke Zona Rawan Bencana, Apa Kita Sudah Diperingatkan Sejak Lama?
-
Jejak Sunyi Menjaga Tradisi: Napas Panjang Para Perajin Blangkon di Godean Sleman
-
Sambut Ide Pramono, LRT Jakarta Bahas Wacana Penyambungan Rel ke PIK
-
Penjarahan Beras di Gudang Bulog Sumut, Ini Alasan Mengejutkan dari Pengamat
Terkini
-
Misteri Kayu Gelondongan Hanyut saat Banjir Sumatera, Mendagri Tito Siapkan Investigasi
-
Ketua MPR: Bencana Sumatera Harus Jadi Pelajaran bagi Pemangku Kebijakan Soal Lingkungan
-
Ngerinya 'Tabrakan' Siklon Senyar dan Koto, Hujan Satu Bulan Tumpah Sehari di Aceh
-
IDAI Ingatkan: Dalam Situasi Bencana, Kesehatan Fisik hingga Mental Anak Harus Jadi Prioritas
-
Perempuan yang Dorong Petugas hingga Nyaris Tersambar KRL Ternyata ODGJ
-
Saat Pesisir Tergerus, Bagaimana Karbon Biru Bisa Jadi Sumber Pemulihan dan Penghidupan Warga?
-
DPR Desak Status Bencana Nasional: Pemerintah Daerah Lumpuh, Sumatera Butuh Penanganan Total
-
442 Orang Tewas, Pemerintah Masih Enggan Naikkan Status Sumatra Jadi Bencana Nasional
-
KPK Sita Senpi dari Kontraktor Proyek Reog, Terkait Korupsi Bupati Sugiri Sancoko?
-
Pagi Mencekam di Cilincing: Kepala Sekolah SMP Syahid 2 Tewas Tergantung, Ujian Siswa Ditunda