Otoritas Ukraina menyebut perintah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyiagakan pasukan pertahanan nuklirnya telah dipertimbangkan demi memberikan tekanan menjelang dialog damai yang akan dilakukan Rusia dan Ukraina di perbatasan Belarus pada hari Senin (28/02) pagi waktu setempat.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menegaskan bahwa negaranya tidak takut dengan ancaman Putin tersebut.
Dalam pernyataan pada Minggu (27/02), Kuleba menyebut Rusia membatalkan prasyarat untuk perundingan dengan Ukraina setelah mengalami kemunduran militer.
Dia menambahkan bahwa Ukraina akan menyimak apa yang dikatakan Rusia nantinya dalam perundingan tersebut.
Dilansir kantor berita dpa, delegasi Rusia telah dalam perjalanan menuju perbatasan Belarusia di dekat Sungai Pripyat.
Meski demikian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memandang skeptis dialog damai tersebut.
"Saya tidak percaya pada hasil dari pertemuan ini, tetapi mari kita coba," kata Zelenskyy.
"Tidak dapat diterima"
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dalam wawancaranya dengan CBS mengatakan bahwa tindakan Putin tersebut semakin meningkatkan konflik dan "tidak dapat diterima."
Baca Juga: Invasi Rusia ke Ukraina: Mengenang Alisa dan Polina, Dua Anak yang Tewas
Senada dengan Linda, Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki mengatakan: "Ini adalah pola yang telah kita lihat dari Presiden Putin melalui jalur konflik ini, yang merupakan ancaman manufaktur yang tidak ada dalam rangka untuk membenarkan agresi lebih lanjut."
Dikutip dari kantor berita AFP, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut perintah itu "tidak bertanggung jawab."
"Ini adalah retorika yang berbahaya," kata Stoltenberg.
Ratusan orang di Belarus ditahan karena protes anti-perang
Di Belarus, lebih dari 500 orang telah ditahan karena melakukan aksi unjuk rasa menentang invasi Rusia ke Ukraina.
Pusat hak asasi manusia Viasna - pengawas hak asasi manusia paling terkenal di Belarus - memberikan nama-nama 530 orang yang telah ditahan di seluruh negeri. Dilaporkan aksi unjuk rasa meluas di kota-kota di sekitar Belarus.
Berita Terkait
-
Sebuah Mahakarya Dokumenter: A Gorilla Story Jadi Warisan David Attenborough di Rimba Rwanda
-
Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah
-
Sunscreen Merek Apa yang Tidak Lengket di Wajah? Ini 5 Produk yang Cepat Meresap
-
5 Terapi Obesitas yang Mulai Banyak Digunakan, dari Diet hingga Balon Lambung
-
5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Rudy Masud Didemo di Kaltim, Sekjen Golkar Ingatkan Kader: Peka ke Rakyat, Hindari Gaya Hidup Mewah
-
Cara Mudah Membuat Nama dari Your Name In Landsat NASA Secara Gratis
-
Ukraina Terancam Krisis Senjata Akibat Amerika Serikat Terlalu Fokus Urus Perang Iran
-
Amerika Serikat Kirim Kapal Induk Ketiga ke Timur Tengah, Tekan Iran Percepat Negosiasi Damai
-
Italia Ganti Patung Yesus yang Dirusak Tentara Israel di Lebanon
-
Pengadilan Kriminal Internasional Adili Rodrigo Duterte Atas Tuduhan Pembunuhan Massal di Filipina
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial