Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) NTB buka suara terkait aturan Pemprov NTB soal kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) beli tiket MotoGP.
Ketua DPW PSI NTB Dian Sandi Utama mengatakan tidak semua orang senang dengan balap Motor GP.
"Menurut kami ASN Jangan Diwajibkan Beli Tiket Motor GP. Tidak perlu dimobilisasi dari pejabat publik. Karena tidak semua orang juga senang nonton balap motor," ujar Dian Sandim dalam keterangan tertulisnya keada Suara.com.
"Tidak boleh dipaksakan. Bahwa ini adalah gawe Pemerintah yang harus sama-sama kita sukseskan, kami setuju tapi tidak dengan cara paksa," Dian Sandim menambahkan.
Menurut Dian, para ASN ini juga banyak yang sekaligus adalah ibu rumah tangga yang saat ini sedang memikirkan harga minyak goreng, tahu tempe dan beras.
Tapi kami mendukung penuh jika ada upaya-upaya negosiasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB untuk mendapatkan diskon (harga tiket) lebih besar lagi bagi ASN dan masyarakat NTB secara luas.
"Rakyat NTB sebagai tuan rumah jangan sampai menjadi tamu di acara yang digelar di tanah mereka sendir. Bagus kalau rakyat NTB dapat diskon khusus." Pungkas Dian.
Berita Terkait
-
Dukung Jokowi 3 Periode, Sekjen PSI: Harus Amandemen Konstitusi
-
Tolak Penundaan Pemilu, PSI Dukung Presiden Jokowi Bisa Bertarung dengan SBY di Pilpres 2024
-
Sebut-Sebut PDIP dan PSI, Ruhut Sitompul Setuju Formula E Dilibatkan: Bukan Hanya Malu tapi Malu-Maluin
-
Pengamat Bilang Partai Pelita Akan Coba Ambil Suara Anak Muda, Bakal Jadi Pesaing PSI
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Profil Sitti Husniah Talenrang, Bupati Gowa yang Diperiksa Polisi Terkait Korupsi Seragam Sekolah
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen