Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) NTB buka suara terkait aturan Pemprov NTB soal kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) beli tiket MotoGP.
Ketua DPW PSI NTB Dian Sandi Utama mengatakan tidak semua orang senang dengan balap Motor GP.
"Menurut kami ASN Jangan Diwajibkan Beli Tiket Motor GP. Tidak perlu dimobilisasi dari pejabat publik. Karena tidak semua orang juga senang nonton balap motor," ujar Dian Sandim dalam keterangan tertulisnya keada Suara.com.
"Tidak boleh dipaksakan. Bahwa ini adalah gawe Pemerintah yang harus sama-sama kita sukseskan, kami setuju tapi tidak dengan cara paksa," Dian Sandim menambahkan.
Menurut Dian, para ASN ini juga banyak yang sekaligus adalah ibu rumah tangga yang saat ini sedang memikirkan harga minyak goreng, tahu tempe dan beras.
Tapi kami mendukung penuh jika ada upaya-upaya negosiasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB untuk mendapatkan diskon (harga tiket) lebih besar lagi bagi ASN dan masyarakat NTB secara luas.
"Rakyat NTB sebagai tuan rumah jangan sampai menjadi tamu di acara yang digelar di tanah mereka sendir. Bagus kalau rakyat NTB dapat diskon khusus." Pungkas Dian.
Berita Terkait
-
Dukung Jokowi 3 Periode, Sekjen PSI: Harus Amandemen Konstitusi
-
Tolak Penundaan Pemilu, PSI Dukung Presiden Jokowi Bisa Bertarung dengan SBY di Pilpres 2024
-
Sebut-Sebut PDIP dan PSI, Ruhut Sitompul Setuju Formula E Dilibatkan: Bukan Hanya Malu tapi Malu-Maluin
-
Pengamat Bilang Partai Pelita Akan Coba Ambil Suara Anak Muda, Bakal Jadi Pesaing PSI
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?