Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak terkait usulan pengunduran Pemilu 2024. HNW beralasan penolakan ini harus disuarakan untuk mendukung konsistensi dalam menjalankan Pancasila dan UUD NRI 1945.
“Pembatasan itu adalah tuntutan reformasi yang sudah disepakati. Demikian pula adanya pemilu sekali dalam 5 tahun dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan memilih saat pemilu yang 5 tahun sekali itu,” kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/3/2022).
HNW kemudian menyampaikan kalau dirinya sepakat dengan DPP Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo) agar semua pihak menaati konstitusi dan amanat reformasi dengan cara menolak usulan pengunduran pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Apalagi, katanya, baik penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
“Apalagi usulan pemunduran pemilu itu tidak sesuai dengan kesepakatan pada 31 Januari 2022 antara KPU dengan Pemerintah dan Komisi II DPR yang di dalamnya ada perwakilan dari seluruh fraksi dan partai yang ada di DPR bahwa Pemilu 2024 tidak diundurkan melainkan akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” ujarnya.
Terkait sikap Presiden Jokowi sebelumnya yang menolak amendemen untuk memperpanjang masa jabatan Presiden disebut sudah tepat.
Lebih lanjut, HNW menilai sejumlah pihak termasuk elite politik masih terus melakukan manuver terbaru soal usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda karena alasan pandemi Covid-19.
Seharusnya kata dia, pembantu Presiden Jokowi bisa mentaati UU.
"Sikap menolak Presiden Jokowi karena beliau ingin taat konstitusi dan UU yang berlaku dan karena beliau adalah produk reformasi adalah sikap yang benar dan sudah semestinya," tuturnya.
Baca Juga: Diwanti-wanti Jokowi, Jenderal Dudung Minta Prajurit TNI Hati-hati Undang Penceramah Agama
Karena itu, menurut HNW, akan sangat masuk akal bila Presiden Jokowi meminta tiga pimpinan partai politik yang terlanjur mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 untuk menarik usulan mereka.
Ini kata dia, bertujuan agar semua pihak mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih berkualitas dari sebelumnya.
“Bila semua itu dilakukan, maka itulah makna dan manfaat dari ada dan pentingnya tertib berkonstitusi sebagaimana yang diharapkan Parkindo,” pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Legislator Gerindra: Kelangkaan Minyak Goreng dan Kedelai Mahal Jauh Lebih Penting, Ketimbang Pemilu 2024 Diundur
-
Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Pengamat Apresiasi Partai Politik yang Menolak
-
Diwanti-wanti Jokowi, Jenderal Dudung Minta Prajurit TNI Hati-hati Undang Penceramah Agama
-
Mau 2024 atau Ditunda, PKB Nyatakan Siap Lahir Batin Songsong Pemilu Kapan Saja
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji
-
Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset
-
John Herdman Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Sedang Terluka Jelang Melawan Singapura
-
Pemerintah Dorong Produk Indonesia Masuk Rantai Pasok Haji Arab Saudi
-
Catut Nama Prabowo, Istana Bantah Makalah Nobel Soal Program MBG
-
Lulur Keraton Kembali Jadi Sorotan, Warisan Kecantikan Nusantara yang Tetap Relevan hingga Kini
-
Calon Hakim Agung Usul RUU Perampasan Diganti Jadi Pemulihan Aset, Menkum Tunggu Langkah DPR
-
Dinilai Keliru, Mahasiswa Layangkan Nota Keberatan atas Inpres Koperasi Merah Putih
-
Kopdes Merah Putih Berpotensi Jadi 'Hambalang Kecil', Masa Depan Desa Digadaikan
-
Norman Joesoef Jadi Wamenhan? Pakar: Rawan Konflik Kepentingan dan Pengalaman Birokrasi Nol