Dana PEN Rp 371 M buat Cegah Banjir Disoal DPRD karena Proyek Normalisasi Mandek, Begini Reaksi Wagub DKI

Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat bicara soal pihaknya yang belum menyerap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepenuhnya. Pinjaman dari pemerintah pusat itu rencananya dialokasikan untuk program penanggulangan banjir di ibu kota. 

Riza mengakui memang sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyerapan anggaran PEN sesuai rencana alokasi. Kebanyakan dana itu digunakan untuk mengejar proyek priotias yang terkendala pandemi Covid-19. 

"Dana PEN ini masih terus digunakan dana PEN tahun ini dan memang dana PEN ini untuk kepentingan infrastruktur termasuk dalam program pengendalian banjir," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/3/2022). 

Pemprov DKI sendiri diberikan waktu sampai akhir Maret untuk nenyerap anggaran yang masih tersisa sekitar Rp 371 miliar itu. Riza meyakini tenggat waktu yang diberikan pemerintah pusat itu akan terpenuhi seiring dengan upayanya melakukan normalisasi sungai. 

"Insyaallah yah jadi terkait normalisasi terus kita upayakan," jelasnya. 

Dalam pelaksanaan normalisasi, Pemprov DKI bertugas untuk membebaskan lahan yang berada di bantaran kali. Sementara pengerjaan pembetonan sungai dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR). 

"Tugas Pemprov itu melakukan pembebasan lahan nanti dukungan bantuan dari kementerian PUPR pemerintah pusat membangun normalisasinya shet pile-nya." 

Normalisasi Kali Disoal Dewan Kebon Sirih

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta kembali mempertanyakan soal mandeknya proyek normalisasi sungai di ibu kota. Apalagi, proyek ini seharusnya tidak terhenti karena tetap mendapatkan anggaran dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Baca Juga: Proyek Normalisasi Kali di Jakarta Mandek, DPRD DKI Soroti Dana PEN Cuma Terserap 66 persen

Dana PEN sendiri diberikan dari pemerintah kepada daerah untuk menjalankan program strategis di tengah merosotnya ekonomi karena pandemi Covid-19. Pemprov DKI menggunakan anggaran itu untuk berbagai proyek penanggulangan banjir, termasuk normalisasi sungai. 

Dalam normalisasi sungai, Pemprov DKI bertugas untuk melakukan pembebasan lahan yang ditempati warga di bantaran kali. Pembangunan sheet pile atau pembetonan aliran sungai dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah mengatakan dana PEN yang ada di Dinas Sumber Daya Air (SDA) di sepanjang tahun 2021 hanya terserap 66,74 persen atau Rp 764,5 miliar dari total Rp 1,1 triliun anggaran yang diterima. 

“Terkait dengan penyerapan pembelian lahan atau pembebasan lahan itu cukup lumayan rendah dan pakai anggaran PEN,” ujar Ida kepada wartawan, Rabu (2/3/2022). 

Karena itu, Ida meminta agar Pemprov DKI segera melakukan percepatan dalam penyerapan anggaran PEN. Apalagi, Pemerintah pusat telah memberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan program tersebut hingga akhir Maret 2022 ini. 

“Kami kemarin permintaan perpanjangan waktu, kalau bulan Maret kan hanya tinggal sebulan lagi, dengan sisa anggaran Rp 371 miliar harus secepatnya direalisasikan,” jelasnya.