Suara.com - Pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tahap I tahun 2022 resmi ditutup. Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.799.332 warga yang mendaftar.
Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari mengatakan data warga Jakarta yang sudah mendaftar DTKS akan diolah dan dicocokkan.
"Data akan diolah kemudian dipadankan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pendapatan Daerah," ujar Premi dalam keterangannya, Jumat (4/3/2022).
DTKS merupakan data warga yang masuk dalam status kesejahteraan sosial rendah. Data tersebut digunakan pemerintah untuk menetapkan sasaran pemberian bantuan atau perlindungan sosial.
Premi menuturkan setelah pemadanan DTKS tahap I selesai, pihaknya akan melakukan pengolahan data DTKS tahap II. Selanjutnya, dilakukan musyawarah kelurahan dalam rangka pemutakhiran data.
"Dilakukan pengolahan data tahap II, kemudian barulah dilakukan Musyawarah Kelurahan," tutur Premi.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menggunakan DTKS untuk menetapkan penerima sejumlah bantuan.
Yakni mulai dari bantuan sosial tunai (BST), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), hingga Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Sementara pemerintah pusat menggunakan DTKS untuk bantuan berupa BST, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Baca Juga: Program Rantang Kasih Resmi Berjalan, Diduga Penerima Tak Tepat Sasaran, Kok Bisa?
Pemerintah sebelumnya telah membuka pendaftaran DTKS tahap I tahun 2022 secara online pada tanggal 1 hingga 20 Februari 2022. Namun tak semua warga bisa mendaftar DTKS di Jakarta.
Adapun kiteria rumah tangga yang tidak dapat mengusulkan DTKS yakni warga ber-KTP non DKI, ada anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN/PNS/TNI/POLRI/Anggota DPR/DPRD.
Lalu rumah tangga yang memiliki mobil, memiliki lahan/lahan dan bangunan dengan NJOP di atas Rp1 miliar, sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerek, dan dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat.
Berita Terkait
-
Program Rantang Kasih Resmi Berjalan, Diduga Penerima Tak Tepat Sasaran, Kok Bisa?
-
Parah! Program Rantang Kasih, Janji Politik Basri Rase-Najirah ke Masyarakatnya Molor dari Jadwal
-
Sempat Viral, Pengemis Pura-pura Lumpuh Akhirnya Diamankan Dinas Sosial Pekanbaru
-
Sudah Dihuni 63 Pasien Covid-19, Hotel Mutiara 2 Akhirnya Digunakan Sebagai Isoter
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Harga Minyak Makin Amburadul Gara-gara Iran Perketat Blokir Selat Hormuz
-
Warga Pinggir Rel Senen Direlokasi, Pemprov DKI Siapkan 3 Rusun dan Fasilitas Lengkap
-
Jujur Janggal! Secret Service Biarkan Trump Duduk Manis Saat Tembakan Pertama Meletus
-
Sorot Kekerasan Ekstrem di Jalur Angkot Tanah Abang, Anggota DPRD Kevin Wu: Alarm Serius Bagi DKI
-
Isu Reshuffle Sore Ini: Qodari Dikabarkan Geser ke Bakom RI, Dudung Abdurachman Masuk KSP?
-
Kata-kata Berani Penembak di Gala Dinner Donald Trump
-
Menlu Iran Abbas Araghchi ke Rusia di Tengah Negosiasi Buntu Teheran-Washington
-
Kasus Kekerasan Daycare Yogyakarta, DPR Desak Hukuman Berat dan Audit Total
-
Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Mendagri Anugerahkan Pemprov, Pemkab, Pemkot Terbaik
-
Dukung KPK Batasi Uang Tunai di Pemilu, PAN: Rakyat Harus Pilih Kapasitas, Bukan Isi Tas