Suara.com - Isu soal penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 terus bergulir di dunia politik. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad menilai ide Pemilu 2024 ditunda, bisa saja menjadi buah simalakama bagi pencetus maupun pendukung.
Sejauh ini, ada tiga partai politik pendukung pemerintah yang menyetujui adanya pengunduran Pemilu 2024. Mereka adalah ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.
"Bisa jadi ketiga orang ketum tersebut terhambat nyapres karena ulahnya sendiri. Begitu juga partainya terancam tidak lolos parliamentary threshold empat persen ke Senayan," kata
Penilaiannya itu berdasarkan hasil survei SMRC yang dipublikasikan pada 28 Februari 2022 lalu.
Dari hasil survei, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendapatkan elektabilitas 0,6 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 0,2 persen dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan presentase elektabilitasnya tidak terbaca.
Hasil survei itu dinilainya menjadi pertanda ketiga ketua umum tersebut kesulitan karena tingkat elektabilitasnya masih rendah. Lagipula menurutnya, usulan penundaan pemilu tidak melalui mekanisme yang ada di pihak internal partai.
"Sehingga bisa jadi ketiga ketua umum partai tersebut dengan usulan penundaan pemilu tersebut justru dapat membuat kecewa oleh para basis konstituennya," jelasnya.
Mochtar juga menambahkan apabila terus mengeluarkan kebijakan yang tidak sejalan dengan demokrasi dan aspirasi rakyat maka partai yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 terancam tidak lolos parliamentary threshold empat persen dan disalip oleh partai non parlemen di 2019.
Sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan usulan adanya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Usulan itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Cak Imin mengatakan bahwa idenya itu disampaikan karena tidak ingin ada yang mengganggu terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini, termasuk penyelenggaraan pemilu.
"Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," kata Cak Imin.
Selain Cak Imin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya yang memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur.
"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulkifli.
Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu.
"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022).
Berita Terkait
-
Buat Kesepakatan dan Umumkan Pemilu Tetap Digelar 14 Februari 2024, Jokowi Diusulkan Bikin Forum Satu Meja
-
Jusuf Kalla Tolak Usulan Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Tidak Taat Konstitusi Maka Negeri Ini akan Ribut
-
Soroti Penundaan Pemilu 2024, Menantu Gus Mus Curiga PKB dan PAN Sengaja Dikorbankan Oleh Elite Politik
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'