Suara.com - Isu soal penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 terus bergulir di dunia politik. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad menilai ide Pemilu 2024 ditunda, bisa saja menjadi buah simalakama bagi pencetus maupun pendukung.
Sejauh ini, ada tiga partai politik pendukung pemerintah yang menyetujui adanya pengunduran Pemilu 2024. Mereka adalah ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.
"Bisa jadi ketiga orang ketum tersebut terhambat nyapres karena ulahnya sendiri. Begitu juga partainya terancam tidak lolos parliamentary threshold empat persen ke Senayan," kata
Penilaiannya itu berdasarkan hasil survei SMRC yang dipublikasikan pada 28 Februari 2022 lalu.
Dari hasil survei, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendapatkan elektabilitas 0,6 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 0,2 persen dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan presentase elektabilitasnya tidak terbaca.
Hasil survei itu dinilainya menjadi pertanda ketiga ketua umum tersebut kesulitan karena tingkat elektabilitasnya masih rendah. Lagipula menurutnya, usulan penundaan pemilu tidak melalui mekanisme yang ada di pihak internal partai.
"Sehingga bisa jadi ketiga ketua umum partai tersebut dengan usulan penundaan pemilu tersebut justru dapat membuat kecewa oleh para basis konstituennya," jelasnya.
Mochtar juga menambahkan apabila terus mengeluarkan kebijakan yang tidak sejalan dengan demokrasi dan aspirasi rakyat maka partai yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 terancam tidak lolos parliamentary threshold empat persen dan disalip oleh partai non parlemen di 2019.
Sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan usulan adanya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Usulan itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Cak Imin mengatakan bahwa idenya itu disampaikan karena tidak ingin ada yang mengganggu terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini, termasuk penyelenggaraan pemilu.
"Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," kata Cak Imin.
Selain Cak Imin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya yang memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur.
"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulkifli.
Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu.
"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022).
Berita Terkait
-
Buat Kesepakatan dan Umumkan Pemilu Tetap Digelar 14 Februari 2024, Jokowi Diusulkan Bikin Forum Satu Meja
-
Jusuf Kalla Tolak Usulan Pemilu 2024 Ditunda: Kalau Tidak Taat Konstitusi Maka Negeri Ini akan Ribut
-
Soroti Penundaan Pemilu 2024, Menantu Gus Mus Curiga PKB dan PAN Sengaja Dikorbankan Oleh Elite Politik
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu