Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfid MD merespon tantangan debat amggota DPR RI, Fadli Zon untuk membahas Keppres 1 Maret.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, tantangan debat ini merupakan buntut dari dihilangkannya nama mantan Presiden RI ke 2, Soeharto di dalam sejarah Keppres yang di teken oleh Presiden Joko Widodo.
Mahfud MD melalui sebuah cuitannya memberikan respon atas tantangan Fadli Zon, namun dirinya bukan mengiyakan tantangan Fadli Zon tersebut tapi mengatakan jika dirinya belum sempat sempat untuk mengikuti debat itu.
"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @/fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akdemik Pemda DIY dan Sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Saya tak ikut di sana. Saya juga tak sempat jadi Panitia Debat," tulis Mahfud MD dalam cuitannya merespon tantangan debat Fadli Zon, dikutip dari akun @mohmahfudmd, Minggu 6 Maret 2022.
Sebelumnya, Fadli Zon mengajak Mahfud MD dan para sejarawan yang terlibat dalam penyusunan Keppres SU 1 Maret untuk membahas persoalan nama Soeharto tidak dicantumkan dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 oleh Presiden Jokowi.
Fadli Zon meminta agar Keppres Nomor 2 Tahun 2022 itu direvisi karena berisa membelokkan sejarah dan menantang Mahfud MD memfasilitasi debat tersebut.
"P @/mohmahfudmd maria jak diskusi/debat saja sejarawan dibelakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!" cuit Fadli Zon.
Namun, menurut Mahfud MD bahwa perumusan Keppres ini sudah didiskusikan sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2018.
Sebelumnya, Mahfud MD menilai jika Fadli Zon bukanlah ahli dalam bidang sejarah. Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan jika kebenaran dari sejarah bukan ditentukan oleh Fadli Zon.
Baca Juga: Nama Soeharto Dihilangkan, Fadli Zon Bereaksi Keras: Jangan Belokkan Sejarah!
Kendati demikian, Mahfud MD mengatakan apapun yang menjadi pernyataan Fadli Zon terkait Keppres ini, harus tetap didengarkan karena menurut Mahfud pemerintah tidak pernah menghilangkan nama Soeharto dalam sejarah SU 1 Maret.
Berita Terkait
-
Nama Soeharto Tak Disebut, Fadli Zon Minta Keppres No 2/2022 Direvisi, Tembak Langsung ke Jokowi dan Mahfud MD
-
Disebut Belokan Sejarah soal Hilangnya Nama Soeharto, Mahfud MD: Penentu Kebenaran Sejarah Itu Bukan Fadli Zon!
-
Kata Sejarawan Soal Cerita Letnan Komarudin yang Salah Tanggal hingga Soeharto Makan Soto Saat Serangan Umum 1 Maret
-
Ramai Polemik Aktor di Balik Serangan Umum 1 Maret 1949, Begini Penjelasan Sejarawan
-
Nama Soeharto Dihilangkan, Fadli Zon Bereaksi Keras: Jangan Belokkan Sejarah!
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
Terkini
-
Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK
-
PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global
-
KPK Pantau Kasus Febrie Adriansyah, Yakin Kejagung Profesional Usut Eks Jampidsus
-
Geger Eks Napiter Ledakkan Lapak di Tasik, Pengamat Bongkar Celah Pengawasan yang Bolong
-
Tak Ada SP 1 dan 2, Guru Pelaku Kekerasan di Sekolah Rakyat Langsung Pecat!
-
Prabowo Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Tahni
-
Ajak Warga Jakarta Jujur Saat Disensus, Pramono: 'Kaya Ya Kaya, Miskin Ya Miskin'
-
KPK Klaim Belum Ada Permintaan Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Hindari 'Jeruk Makan Jeruk', Kejagung Bentuk Tim Steril Tangani Kasus Febrie Adriansyah
-
Celah Hukum Kasus Febrie: Mengapa Pengalihan ke Kejagung Bisa Bikin Tersangka Menang Praperadilan?