Suara.com - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Jamiluddin menilai respons Jokowi melalui pihak Istana disebut terlalu normatif.
Jamiludin meminta agar Jokowi secara langsung menyampaikan responsnya mengenai wacana tersebut.
"Kalau presiden hanya mengajak semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi, tentu ajakan tersebut sangat normatif. Respon seperti ini memang standar normatif yang harus disampaikan dan dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk presiden," kata Jamiluddin, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (6/3/2022).
Lebih lanjut, Jamiluddin meminta agar Jokowi tegas memberikan respons.
"Wacana penundaan pemilu 2024 sudah mengarah polarisasi yang tajam, maka respons normatif seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Presiden Jokowi sudah harus tegas dengan menyatakan sikapnya agar polarisasi pendapat dapat diminimalkan," imbuhnya.
Menurut Jamiluddin, apabila Jokowi tegas memberikan respons maka polemik wacana tersebut akan reda.
"Selain itu, respon tegas akan mementahkan spekulasi keterlibatan Presiden Jokowi terkait penundaan pemilu 2024. Masyarakat akan menilai Presiden Jokowi memang tidak berada dibalik layar terkait wacana tersebut," jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Disebut Sosok yang Pantas Gantikan Jokowi, Ini Alasannya
Tag
Berita Terkait
-
Soroti Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Pengusul Harusnya Dihukum!
-
Pakar Wanti-wanti Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
-
Prabowo Disebut Sosok yang Pantas Gantikan Jokowi, Ini Alasannya
-
Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, GPMI: Mau Kapanpun, Anies Baswedan Tetap Menang
-
Masuk Bursa Capres 2024, Kekuatan dan Kelemahan Puan Maharani Diungkap
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!