Suara.com - Seorang politisi Irlandia Richard Boyd Barret menyoroti standar ganda negara-negara Barat terhadap kejahatan kemanusiaan.
Richard juga menyinggung persoalan invasi Rusia atas Ukraina dan membandingkannya dengan kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama 70 tahun terakhir.
Melalui akun Twitter resminya, Richard Boyd Barret melontarkan kritiknya. Politisi Irlandia ini juga turut menyematkan video berisi pernyataannya dalam sebuah forum yang menyorot standar ganda negara-negara Barat.
"Orang-orang Palestina diperlakukan sebagai ras yang lebih rendah. Akses makanan dan air ditolak. Namun, tidak ada sanksi terhadap Israel karena rezim apartheidnya. Benar-benar munafik," cuit Richard Boys Barret pada Kamis (3/3/2022).
Berbagai pihak telah mengecam kejahatan dan menjatuhkan sanksi kepada pemerintahan Vladimir Putin bahkan menggunakan bahasa yang keras untuk menjatuhkan sanksi itu.
Namun, Richard turut mempertanyakan bahwa sanksi dengan bahasa yang keras itu juga sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Israel karena perlakuannya terhadap Palestina.
"Anda merasa senang menggunakan bahasa pernyataan yang paling kuat untuk mendeskripsikan kejahatan tidak manusiawi oleh Vladimir Putin, tetapi Anda tidak menggunakan kekuatan yang sama untuk mendeskripsikan perlakuan Israel terhadap Palestina," kata Richard dalam videonya dikutip Suara.com, Minggu (6/3/2022).
Richard lalu menyebut deretan kejahatan tidak manusiawi yang telah dilakukan Israel terhadap masyarakat Palestina.
Baca Juga: Sama seperti ke Rusia, Korea Selatan Bakal Perketat Pengendalian Ekspor terhadap Belarus
"Serangan tiada henti terhadap Gaza, pencaplokan tanah dan wilayah, penerapan apartheid yang sistematis. Anda bahkan tak mau menggunakan kata "apartheid". Tidak pernah memikirkan sanksi," kritik Richard tegas.
Politisi asal Irlandia ini mengkritik saat negara-negara Barat bisa menjatuhkan sanksi 5 hari setelah serangan Putin terhadap Ukraina. Namun, selama 70 tahun Israel menindas Palestina, kata Richard, justru tidak diberi sanksi.
"Sanksi setelah 5 hari serangan Putin atas kejahatannya [kepada Ukraina]. 70 tahun penindasan terhadap Palestina justru tidak diberi sanksi," kata dia.
"Mereka menyerukan adanya sanksi terhadap pemerintah Israel yang melanggengkan sistem apartheid. Cukup dengan sanksi yang sama dengan sanksi yang Anda inisiasi untuk Vladimir Putin [Rusia]. Dan saya merasa, jawabannya jelas. Anda tidak akan melakukan itu," lanjut Richard.
Lebih lanjut, Richard meminta agar Uni Eropa konsisten apabila ingin memiliki standar moral. Hal itu berkaitan dengan sanksi terhadap Rusia yang seharusnya juga diberikan kepada Israel.
"Jika Anda ingin memiliki standar moral, maka harus konsisten. Jika tidak, maka itu bukan standar melainkan hanya olok-olokan saja," ungkap Richard.
Berita Terkait
-
Invasi Ukraina, Berapa Banyak Senjata Nuklir yang Dimiliki Rusia?
-
Usai Google, Snapchat Matikan Fitur Lokasi di Ukraina
-
Jerman Minta PBB Usut Pelanggaran HAM Berat Invasi Rusia ke Ukraina
-
Perang Ukraina-Rusia Tewaskan 351 Warga Sipil, 707 Orang Luka-luka
-
Imbas Konflik Ukraina, Rusia Blokir Akses Facebook dan Twitter
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global