Suara.com - Ketua umum PBNU, Yahya Cholil Staquf ngaku didatangi banyak negara, bahkan Rusia dan Ukraina mendesak untuk berkunjung ke kantor PBNU.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Yahya Cholil Staquf juga menyebutkan bahwa jika dibiarkan, maka lama-lama kantor PBNU bisa jadi kantor PBB.
Diwartakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan Yahya Cholil Staquf melalui sambutannya dalam salah satu acara PBNU di wilayah Palembang.
"Bicara tentang peradaban, tidak bisa tidak, kita harus terlibat di dalam dinamika internasional," ujar Yahya Staquf dalam video yang diunggah channel youtube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, dengan judul ‘Alasan PBNU Sering Dikunjungi Dubes dari Seluruh Dunia’, dilansir pada Kamis, 9 Maret 2022.
"Belum kita mulai melakukan sesuatu, entah kenapa ya kita bisa buat macam-macam analisa karena ini karena itu," ujar Yahya Staquf melanjutkan.
"Tapi tiba-tiba sesudah mukhtamar selesai, duta besar-duta besar dari seluruh dunia semuanya berebut minta waktu untuk datang ke PBNU," ujar Yahya Staquf melanjutkan.
Kemudian, Yahya Cholil Staquf menjelaskan bahwa setiap hari dirinya menerima dua duta besar dari berbagai negara.
Bahkan, beberapa negara masih mengantri untuk bertemu, termasuk Ukraina dan Rusia yang mendesaknya untuk bertemu di kantor PBNU.
"Sampe saya selama berhari-hari terpaksa menjadwalkan sehari dua dubes," ujar Yahya Staquf menjelaskan.
Baca Juga: Ini Daftar Negara Musuh Rusia, Apakah Indonesia Termasuk yang Disebutkan Presiden Vladimir Putin?
"Di PBNU saya jadi kaya dokter ketemu pasien, pasiennya dubes-dubes," ujar Yahya Staquf melanjutkan.
"Sekarang ini banyak sekali yang sudah datang ke PBNU, ada dari Saudi, dari Mesir, Iran, Uni Eropa, Prancis, Amerika, Jepang," ujar Yahya Staquf melanjutkan.
"Ini masih banyak lagi yang ngantri, Ukraina mendesak-desak dari kemarin, tapi harus kita minta mundur dikit karena kita punya kegiatan," ujar Yahya Staquf melanjutkan.
"Begitu juga Rusia, mendesak-desak minta bertemu," ujar Yahya Staquf melanjutkan.
"Jadi ini lama-lama PBNU kalau dibiarkan begini lama-lama bisa jadi kantor PBB kita ini," ujar Yahya Staquf menandaskan.
Berita Terkait
-
Rusia Dikucilkan Negara Barat Secara Ekonomi, Harga Minyak Dunia Jadi Melonjak
-
Pabrik Toyota Hingga Nike di Rusia Diusulkan Segera Dinasionalisasi
-
Rusia Usulkan Nasionalisasi Pabrik Milik Asing yang Menutup Operasi
-
Ini Daftar Negara Musuh Rusia, Apakah Indonesia Termasuk yang Disebutkan Presiden Vladimir Putin?
-
Harga Minyak Hingga Bahan Mentah Makin Tak Terkendali Pasca Konflik Rusia - Ukraina
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT