Suara.com - Anggota partai politik yang paling berkuasa di Rusia, Turchak mengusulkan nasionalisasi pabrik milik asing yang menutup operasi di negara itu terkait dengan protes operasi militer khusus di Ukraina.
Sejumlah perusahaan dunia, termasuk Ford, Nike hingga Toyota mengumumkan penutupan sementara toko dan pabrik di Rusia untuk menekan Kremlin agar menghentikan invasi ke Ukraina dan karena rantai pasokan mereka terganggu.
Mengutip dari pernyataan via situs web Rusia Bersatu (United Russia), sekretaris dewan umum partai yang berkuasa Andrei Turchak mengatakan penutupan operasi adalah "perang" terhadap warga Rusia.
Pernyataan itu menyebutkan perusahaan makanan swasta Finlandia Fazer, Valio dan Paulig sebagai yang terbaru mengumumkan penutupan di Rusia.
"Rusia Bersatu mengusulkan nasionalisasi pabrik produksi dari perusahaan yang mengumumkan keluarnya mereka dan penutupan produksi di Rusia selama operasi khusus di Ukraina," kata Turchak, Senin (9/3/2022).
"Ini adalah tindakan ekstrem, tetapi kami tidak akan mentolerir penusukan dari belakang, dan kami akan melindungi rakyat kami. Ini adalah perang nyata, bukan melawan Rusia secara keseluruhan, tetapi melawan warga kami," sambung dia.
"Kami akan mengambil tindakan pembalasan yang keras, bertindak sesuai dengan hukum perang," kata Turchak.
Kepala Eksekutif Paulig mengatakan kepada Reuters dalam surel bahwa ini tidak akan mengubah rencananya untuk menarik diri dari Rusia. Fazer dan Valio belum mau berkomentar saat dihubungi Reuters.
Fazer, yang membuat cokelat, roti, dan kue kering, memiliki tiga toko roti di St Petersburg dan satu di Moskow, mempekerjakan sekitar 2.300 orang.
Baca Juga: Dampak Invasi Rusia ke Ukraina Terhadap Warga Sipil: dari Luka Psikologis hingga Sakit Kronis
Valio merupakan pabrik keju dan mempekerjakan 400 orang di Rusia, sementara Paulig memiliki pemanggang kopi dan mempekerjakan 200 orang di negara tersebut.
Pekan lalu, Finlandia yang bukan anggota NATO, yang berbatasan dengan Rusia, setuju untuk memperkuat hubungan keamanan dengan Amerika Serikat karena dengan gugup menyaksikan invasi Rusia ke Ukraina.
Berita Terkait
-
Rusia Usulkan Nasionalisasi Pabrik Milik Asing yang Menutup Operasi
-
Ini Daftar Negara Musuh Rusia, Apakah Indonesia Termasuk yang Disebutkan Presiden Vladimir Putin?
-
Harga Minyak Hingga Bahan Mentah Makin Tak Terkendali Pasca Konflik Rusia - Ukraina
-
Miring Abis dan Bikin Ngiler, Segini Taksiran Harga Fortuner 2015 Lengkap dengan Spesifikasinya
-
Dampak Invasi Rusia ke Ukraina Terhadap Warga Sipil: dari Luka Psikologis hingga Sakit Kronis
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Pakar Ungkap Kemacetan Gerbang Tol Arus Balik Lebaran 2026 Bisa Dicegah lewat Sistem MLFF
-
BRILink Agen di Bakauheni, Berawal dari Modal Usaha Terbatas hingga Menjadi Andalan Masyarakat
-
30 Hari Perang Iran Lawan AS-Israel, Empat Negara Gelar Pertemuan Darurat
-
Zero Fatality Bisa Dicapai Jika Perusahaan Implementasi Budaya K3 Ketat
-
Emiten Produsen Sarung Tangan Medis MARK Raih Laba Bersih Rp 837,31 Miliar di 2025
-
Ancaman Selat Hormuz, RI Mulai Telusuri Sumber Minyak Selain Timur Tengah
-
Dolar AS dan Harga Minyak Diprediksi Melonjak, Rupiah Tertekan
-
KPPU Sanksi 97 Pinjol Rp 755 Miliar, Asosiasi Ngotot Ajukan Banding
-
Penjelasan Kemenkeu soal Lapor SPT Purbaya Kurang Bayar Rp 50 Juta di Coretax
-
Purbaya Klaim Bos Danantara Sepakat PNM Dialihkan ke Kemenkeu