Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono angkat bicara soal tindakan Gubernur Anies Baswedan melakukan banding atas gugatan pengerukan kali Mampang, Jakarta Selatan. Ia menganggap hal ini sebagai bagian dari pencitraan Anies.
Gembong pun menyayangkan Anies yang mengajukan banding. Pasalnya, tindakan itu justru disebutnya malah mengorbankan kepentingan masyarakat khususnya para korban banjir.
"Itu kan hanya sekadar untuk pencitraan yang dilakukan oleh Anies dan mengakibatkan atau mengorbankan masyarakat banyak. itu enggak boleh," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (9/3/2022).
Menurut Gembong, sudah seharusnya Anies menjalankan pengerukan kali sebagai bagian dari penanggulangan banjir. Jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memutuskan hal yang sama, seharusnya Anies menerimanya.
"Ngeruk kali itu kan pekerjaan Pemprov, kalau sampai gugatan masyarakat kemudian Pemprov banding, tidak peka terhadap persoalan masyarakat," tuturnya.
Setelah keputusan PTUN, Anies memang sempat mengunggah kegiatan pengerukan di Kali Mampang. Namun, Gembong menilai hal itu sudah terlambat karena seharusnya dilakukan sebelum adanya keputusan.
"Kalau nge-upload ngapain, harusnya sebelum ada gugatan masyarakat di upload sehingga ada bukti ketika ada putusan ptun, pak Anies bisa sampaikan 'sudah saya kerjakan kok, ini buktinya'. sebelum anda mengajukan PTUN, saya sudah kerjakan ini buktinya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Banding Putusan PTUN soal Pengerukan Kali Mampang, F-PDIP DPRD DKI: Anies Berarti Sudah Mati Rasa
-
Sekjen PDIP: Tak Ada Kegentingan Bagi Pemerintah Keluarkan Perppu Tunda Pemilu 2024
-
Sebut Masa Jabatan Presiden 2 Periode Kultur Demokrasi, Sekjen PDIP: Jika Dirombak Hanya Timbulkan Krisis
-
Banding usai Kalah Gugatan Pengerukan Kali Mampang, Anies Dianggap Tak Berempati ke Korban Banjir
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional