Suara.com - Aktivis HAM Natalius Pigai menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Melansir wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, sebelumnya, Mahfud MD menyebut, bahwa rentetan aksi kejahatan di Papua yang terjadi saat ini harus dilihat sebagai suatu hal normal.
Sebab, masih banyak gangguan keamanan di daerah lain yang cukup tinggi seperti halnya di Maluku dan di Jakarta.
Oleh karena itu, Mahfud pun meminta agar kondisi yang terjadi di Papua saat ini tidak didramatisir.
Menurutnya, melalui penguatan aparat penegak hukum diyakini kondisi keamanan di sana akan berlangsung stabil.
"Jadi Papua itu harus dilihat dalam keadaan normal. Karena dalam keadaan tidak normal juga tidak produktif kan. Misalnya mau rampas senjata, itu cuma dapat berapa 111 dalam setahun misalnya. Sementara di tempat lain yang normal di Maluku, Jakarta itu udah ribuan," ujar Mahfud, Senin (7/3/2022).
"Kan sebenarnya di sana itu normal tinggal bagaimana mengefektifkan institusi-institusi ini agar tidak didramatisir. Kan yang banyak dramatisasi di berita," sambungnya.
Menanggapi pernyataan Mahfud tersebut, Natalius menyebut bahwa negara tidak memiliki peri kemanusiaan.
"Artinya Negara tidak punya peri kemanusiaan & Pancasila," ucap Natalius dilansir dari twitter pribadinya, Rabu (9/3/2022).
Baca Juga: Paguyuban Pasundan di Tanah Papua Berduka, 3 Warga Jawa Barat Tewas Dibantai OPM
Lebih lanjut, ia menyebut jika saat ini sudah banyak warga sipil dan anggota TNI yang meninggal pada kejadian tersebut.
"Banyak rakyat Papua, rakyat sipil dan juga TNI/Polri mati serta OPM tapi dibilang Normal. Biang masalah ada pada Pemerintah," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ziarah ke Makam Warga Bandung Korban Pembantaian OPM, Sahrul Gunawan: Pelaku Harus Ditindak Tegas!
-
PBB Pertanyakan Soal Kekerasan di Papua, MRP: Negara Wajib Menjawab, Tidak Boleh Disembunyikan
-
Menilik Apa Tujuan KKB Papua yang Sebenarnya dan Sejarah Gerakan Separatis di Bumi Cenderawasih
-
Adik Jadi Korban Penyerangan di Papua, Keluarga Syahril Berharap Peristiwa Ini Tidak Terulang
-
Paguyuban Pasundan di Tanah Papua Berduka, 3 Warga Jawa Barat Tewas Dibantai OPM
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir