Suara.com - Sejak awal Februari, kasus COVID di Hong Kong terus melonjak dan pemerintah sudah mengungkapkan rencana untuk melakukan tes massal sebanyak tiga kali untuk sekitar 7,4 juta warga yang tinggal di sana.
Pada awal Februari jumlah kasus di sana hanya berkisar 100 per hari namun sekarang dalam sepekan terakhir kasus bergerak di kisaran 30 ribu sampai 50 ribu per hari.
Angka tertinggi sejauh ini adalah 56.827 kasus pada tanggal 3 Maret lalu.
Angka kematian juga meningkat dengan kematian tertinggi 287 orang pada tanggal 7 Maret. Jumlah keseluruhan yang meninggal sejauh ini di Hong Kong adalah 2.300 orang.
Pemerintah Hong Kong belum mengumumkan kapan tes massal tersebut akan dilakukan namun beberapa pejabat sudah menyerukan agar warga tidak panik.
Beberapa supermarket sudah diserbu oleh pembeli panik yang membeli berbagai keperluan rumah tangga karena mengantisipasi bakal adanya lockdown.
Warga di kawasan yang sekarang berada di bawah pemerintahan China tersebut mengkhawatirkan adanya 'lockdown' karena disebutkan bahwa selama masa tes sepanjang 9 hari warga dilarang untuk meninggalkan kediaman mereka.
Sri Martuti yang sudah bekerja di Hong Kong selama 12 tahun berharap kemungkinan ini tidak terjadi.
Selain bekerja sebagai asisten rumah tanggal Sri Martuti juga terlibat sebagai aktivis membantu pekerja migran lainnya sejak tahun 2013.
Baca Juga: 43 Pekerja Migran Indonesia Terlantar di Kamboja, Semuanya Diselamatkan KBRI
"Kita tahu bahwa lockdown ini bukan sebuah solusi yang bagus. Kami berharap ini semua cuma sebatas wacana.
"Namun meski baru sebatas wacana ini sudah benar-benar menghancurkan mental kita," katanya kepada ABC Indonesia.
"
"Kami sudah dua tahun hidup dalam penjara yang tidak nyata karena sejak pandemi banyak majikan yang mengambil kesempatan memperbudak kami," katanya.
"
Menurutnya, pandemi memperburuk keadaan bagi sebagian pekerja migran yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan ketakutan di Hong Kong.
Berita Terkait
-
Di Balik Gemerlap Podium, Nasib Atlet Indonesia Masih Terkatung-katung
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya