Suara.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru mereka. Dari hasil survei tersebut ditemukan bahwa mayoritas pemilih partai-partai di koalisi pemerintah menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Penolakan serupa juga terjadi dari mayoritas pemilih partai opisisi.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, memaparkan hasil survei tersebut. Dalam paparannya terlihat pemilih PKB, PAN, dan Partai Golkar menolak penundan Pemilu. Padahal diketahui wacana tersebut kali pertama dimunculkan oleh masing-masing ketua umum ketiga parpol.
Misalnya saja PKB, ada 66,2 persen pemilih mreka yang menolak penundaan Pemilu. Sementara PAN dan Golkar masing-masing 93,7 persen dan 71,6 persen.
Diikuti oleh mayoritas pemilih partai koalisi yang ikut menolak penundaan Pemilu. Antara lain Gerindra 80,5 persen; PDIP 56,3 persen; NasDem 58,3 persen; Perindo 58,6 persen; PPP 75 persen; PSI 70 persen; Hanura 55 persen; PBB 50 persen dan PKPI 65 persen.
"Kemudian dari partai oposisi ternyata juga terlihat secara mayoritas di angka 87,5 persen," kata Ardian Sopa secara daring, Kamis (10/3/2022).
Misalkan saja mayoritas pemilih PKS yang menolak sebanyak 85,8 persen, kemudian Partai Demokrat 87,5 persen.
"Jadi dari data ini kita lihat bahwa partai oposisi maupun partai pendukung koalisi itu memang pemilihnya menyatakan mereka mayoritas menolak penundaan pemilu yang sekarang ini sedang digulirkan," ujar Ardian.
Adapun survei LSI Denny JA ini dilakukan secara tatap muka yang dilengkapi dengan riset kualitatif pada tanggal 23 Februari - 3 Maret 2022. Sedangakan jumlah responden ialah 1.200 yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Sebut Gampang Bagi Penguasa Tunda Pemilu 2024, Rocky Gerung: Disogok Saja Selesai
Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (face to face interview). Margin of error (Moe) survei ini adalah sebesar +/- 2.9 persen.
Selain survei, LSI Denny JA juga menggunakan riset kualitatif (analisis media dan indepth interview), untuk memperkuat temuan dan analisa.
Berita Terkait
-
Dilantik Jadi Kepala IKN Nusantara, Bambang Susantono: Perlu 15 Sampai 20 Tahun Untuk Bangun Kota dengan Baik
-
Bakal Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Dia Jumlah Harta Kekayaan Bambang Susantono
-
Sebut Gampang Bagi Penguasa Tunda Pemilu 2024, Rocky Gerung: Disogok Saja Selesai
-
Resmi! Jokowi Lantik Bambang - Dhony Jadi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara
-
Gugat TWK ke PTUN, Novel Baswedan: Pimpinan KPK Sewenang-wenang dan Terang-terangan Melanggar Hukum
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Kronologi Gugurnya Prajurit Elite Marinir Praka Zaenal, Parasut Mengembang Namun Takdir Berkata Lain
-
Tragedi Jelang HUT TNI, Prajurit Intai Amfibi Praka Zaenal Gugur Dalam Insiden Terjun Payung
-
Prabowo Perbarui Aturan Seleksi Pemimpin TNI, Utamakan Kompetensi Ketimbang Senioritas
-
Update Tragedi Ponpes Al Khoziny: 23 Jasad Ditemukan dalam 24 Jam, Total Korban Tewas Jadi 39 Orang
-
Bangunan Ponpes Al Khoziny Ambruk, Prabowo Minta Cek Semua Infrastruktur Pesantren!
-
HUT ke-80 TNI di Monas, Ketua DPD RI : TNI Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat
-
Luhut dan Bahlil Apresiasi Pertemuan PrabowoJokowi, Tanda Kedewasaan Politik
-
Dari Salat di Reruntuhan hingga Amputasi: Cerita Mengharukan Korban Selamat Ponpes Al Khoziny
-
Atasi Masalah Sampah Ibu Kota, DPRD Dorong Pemprov DKI dan PIK Jalin Kolaborasi
-
Prabowo: Organisasi TNI yang Usang Harus Diganti Demi Kesiapan Nasional