Suara.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru mereka. Dari hasil survei tersebut ditemukan bahwa mayoritas pemilih partai-partai di koalisi pemerintah menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Penolakan serupa juga terjadi dari mayoritas pemilih partai opisisi.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, memaparkan hasil survei tersebut. Dalam paparannya terlihat pemilih PKB, PAN, dan Partai Golkar menolak penundan Pemilu. Padahal diketahui wacana tersebut kali pertama dimunculkan oleh masing-masing ketua umum ketiga parpol.
Misalnya saja PKB, ada 66,2 persen pemilih mreka yang menolak penundaan Pemilu. Sementara PAN dan Golkar masing-masing 93,7 persen dan 71,6 persen.
Diikuti oleh mayoritas pemilih partai koalisi yang ikut menolak penundaan Pemilu. Antara lain Gerindra 80,5 persen; PDIP 56,3 persen; NasDem 58,3 persen; Perindo 58,6 persen; PPP 75 persen; PSI 70 persen; Hanura 55 persen; PBB 50 persen dan PKPI 65 persen.
"Kemudian dari partai oposisi ternyata juga terlihat secara mayoritas di angka 87,5 persen," kata Ardian Sopa secara daring, Kamis (10/3/2022).
Misalkan saja mayoritas pemilih PKS yang menolak sebanyak 85,8 persen, kemudian Partai Demokrat 87,5 persen.
"Jadi dari data ini kita lihat bahwa partai oposisi maupun partai pendukung koalisi itu memang pemilihnya menyatakan mereka mayoritas menolak penundaan pemilu yang sekarang ini sedang digulirkan," ujar Ardian.
Adapun survei LSI Denny JA ini dilakukan secara tatap muka yang dilengkapi dengan riset kualitatif pada tanggal 23 Februari - 3 Maret 2022. Sedangakan jumlah responden ialah 1.200 yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Sebut Gampang Bagi Penguasa Tunda Pemilu 2024, Rocky Gerung: Disogok Saja Selesai
Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (face to face interview). Margin of error (Moe) survei ini adalah sebesar +/- 2.9 persen.
Selain survei, LSI Denny JA juga menggunakan riset kualitatif (analisis media dan indepth interview), untuk memperkuat temuan dan analisa.
Berita Terkait
-
Dilantik Jadi Kepala IKN Nusantara, Bambang Susantono: Perlu 15 Sampai 20 Tahun Untuk Bangun Kota dengan Baik
-
Bakal Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Dia Jumlah Harta Kekayaan Bambang Susantono
-
Sebut Gampang Bagi Penguasa Tunda Pemilu 2024, Rocky Gerung: Disogok Saja Selesai
-
Resmi! Jokowi Lantik Bambang - Dhony Jadi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara
-
Gugat TWK ke PTUN, Novel Baswedan: Pimpinan KPK Sewenang-wenang dan Terang-terangan Melanggar Hukum
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?