Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberikan tanggapan mengenai isu reshuffle kabinet.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Demokrat menilai reshuffle kabinet merupakan langkah yang tepat.
Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang makin menurun.
Menurut Partai Demokrat, reshuffle kabinet merupakan jalan terbaik daripada meminta pemilu ditunda.
"Kalau dirasa ada anggota kabinet yang tidak mampu menangani pandemi dengan baik, tidak mampu memperbaiki ekonomi, maupun tidak mampu menjaga agar demokrasi di Indonesia semakin membaik, memang lebih baik Presiden mengganti anggota kabinetnya," kata Herzaky, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (11/3/2022).
Herzaky mengatakan, Presiden Jokowi harus mengganti menteri yang dinilai tidak mampu bekerja.
"Yang tidak mampu bekerja, ya diganti atau mundur. Bukan malah meminta tambahan waktu berkuasa. Nanti pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi kita malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu," imbuhnya.
Menurut Herzaky, masih ada dua tahun jika Jokowi ingin dikenang sebagai presiden yang demokratis dan taat konstitusi.
"Presiden yang mampu mengelola negeri di kala pandemi, dan menjaga demokrasi tetap kondusif di tengah godaan segelintir elit yang haus kekuasaan dan berupaya melakukan permufakatan jahat melanggengkan kekuasaan," bebernya.
Baca Juga: Bambang Susantono Jadi Pimpinan IKN, Pengamat: Jangan Sampai Terseret Pusaran Tekanan Bisnis Politik
Ia menambahkan, Presiden Jokowi sebaiknya fokus bekerja untuk rakyat dan negeri ini.
"Hanya, tentu saja, reshuffle kabinet ini sepenuhnya hak prerogatif presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Luqman Hakim mengatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan posisi di kabinet Jokowi.
Ia menyebut, reshuffle kabinet akan dilakukan pada akhir Maret 2022.
"Kalau kabar kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini," kata Luqman, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).
Tag
Berita Terkait
-
Khawatirkan Jokowi, Fahri Hamzah Wanti-wanti Elite Politik soal Penundaan Pemilu 2024
-
Survei Y-Publica: 75,8 Persen Publik Puas Terhadap Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi
-
Bambang Susantono Jadi Pimpinan IKN, Pengamat: Jangan Sampai Terseret Pusaran Tekanan Bisnis Politik
-
Jokowi Minta Pembangunan IKN Nusantara Turut Libatkan Warga Kaltim
-
Ini Perintah Jokowi kepada Jajarannya soal Pembangunan IKN Nusantara
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Gelombang Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Pekerja Dunia, Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Buntut Kebakaran Maut Kemayoran, Mendagri Usulkan Uji Kelayakan Gedung Rutin
-
Mendagri: Alat Pemadam Kebakaran Gedung Terra Drone Tidak Mencukupi
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi