Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberikan tanggapan mengenai isu reshuffle kabinet.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Demokrat menilai reshuffle kabinet merupakan langkah yang tepat.
Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi, krisis ekonomi, dan demokrasi yang makin menurun.
Menurut Partai Demokrat, reshuffle kabinet merupakan jalan terbaik daripada meminta pemilu ditunda.
"Kalau dirasa ada anggota kabinet yang tidak mampu menangani pandemi dengan baik, tidak mampu memperbaiki ekonomi, maupun tidak mampu menjaga agar demokrasi di Indonesia semakin membaik, memang lebih baik Presiden mengganti anggota kabinetnya," kata Herzaky, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (11/3/2022).
Herzaky mengatakan, Presiden Jokowi harus mengganti menteri yang dinilai tidak mampu bekerja.
"Yang tidak mampu bekerja, ya diganti atau mundur. Bukan malah meminta tambahan waktu berkuasa. Nanti pengelolaan pandemi, pemulihan ekonomi, dan perbaikan demokrasi kita malah akan makin amburadul jika dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu," imbuhnya.
Menurut Herzaky, masih ada dua tahun jika Jokowi ingin dikenang sebagai presiden yang demokratis dan taat konstitusi.
"Presiden yang mampu mengelola negeri di kala pandemi, dan menjaga demokrasi tetap kondusif di tengah godaan segelintir elit yang haus kekuasaan dan berupaya melakukan permufakatan jahat melanggengkan kekuasaan," bebernya.
Baca Juga: Bambang Susantono Jadi Pimpinan IKN, Pengamat: Jangan Sampai Terseret Pusaran Tekanan Bisnis Politik
Ia menambahkan, Presiden Jokowi sebaiknya fokus bekerja untuk rakyat dan negeri ini.
"Hanya, tentu saja, reshuffle kabinet ini sepenuhnya hak prerogatif presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Luqman Hakim mengatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan posisi di kabinet Jokowi.
Ia menyebut, reshuffle kabinet akan dilakukan pada akhir Maret 2022.
"Kalau kabar kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini," kata Luqman, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (9/3/2022).
Tag
Berita Terkait
-
Khawatirkan Jokowi, Fahri Hamzah Wanti-wanti Elite Politik soal Penundaan Pemilu 2024
-
Survei Y-Publica: 75,8 Persen Publik Puas Terhadap Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi
-
Bambang Susantono Jadi Pimpinan IKN, Pengamat: Jangan Sampai Terseret Pusaran Tekanan Bisnis Politik
-
Jokowi Minta Pembangunan IKN Nusantara Turut Libatkan Warga Kaltim
-
Ini Perintah Jokowi kepada Jajarannya soal Pembangunan IKN Nusantara
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
-
Ledakan Dahsyat Guncang Mall AEON Dua Orang Tewas, Diduga Akibat Kebocoran Gas
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
Terkini
-
Rupiah Jadi Prioritas, Bank Indonesia Optimalkan Instrumen Moneter untuk Jaga Stabilitas Ekonomi
-
7 Tanaman Pembawa Sial Menurut Feng Shui, Dianggap Bisa Menghambat Rezeki
-
Profil Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang Terjaring OTT KPK: Eks Petinggi BUMN
-
Menteri Bappenas: Program MBG Lebih Mendesak Daripada Lapangan Pekerjaan
-
Ribut Lagi! Donald Trump Dongkol dengan Ocehan Benjamin Netanyahu
-
Profil Ze Pedro, Eks Benfica dan Portugal yang Latih Timor Leste Lawan Timnas Indonesia
-
2 Varian Sunscreen Anessa untuk Mencerahkan Kulit Kusam, Bisa Mengurangi Flek Hitam
-
Dulu Janji di Depan KPK Tak Mau Korupsi, Bupati Pemalang Anom Malah Kena OTT
-
Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
-
Rawan Ambles, Jalur Kereta Api di Dekat Lumpur Lapindo akan Dialihkan