Suara.com - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menganggap kebijakan penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah telah merugikan para pedagang di pasar tradisional.
Nilai yang ditentukan kerap kali tidak singkron dengan harga di ritel modern.
Ketua Umum APPSI, Sudaryono, menyebut pemerintah telah memprioritaskan dan mendahulukan distribusi minyak goreng bersubsidi di ritel modern. Hal ini menurutnya tidak adil bagi para pedagang pasar rakyat atau modern.
Berkaitan dengan hal tersebut APPSI disebutnya telah mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan juga ditembuskan kepada beberapa instansi terkait.
“Kebijakan pemerintah yang mendahulukan dan memrioritaskan ritel modern dalam menjual minyak goreng dan kebutuhan pokok penting lainnya, pedagang pasar beranggapan pemerintah cenderung lebih berpihak kepada ritel modern dibanding dengan pedagang pasar rakyat," kata Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (11/3/2022).
Ia menyebut, pada saat kebijakan diberlakukan, stok minyak goreng pedagang pasar masih banyak dan tidak laku dijual karena belanja sebelumnya sudah diharga Rp17.000 sampai Rp 19.000 per liter. Harga jualnya masih Rp19.000 sampai Rp.21.000 perliter.
“Kami Pedagang pasar rakyat ini selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi, sementara ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," kata Sudaryono.
Menurutnya, pelibatan pedagang pasar rakyat/tradisional dalam penjualan minyak goreng dan komoditi penting lainnya, akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan program Presiden.
Dengan adanya komoditi minyak goreng murah yang dijual di pasar-pasar tradisional akan memberikan dampak terhadap meningkatnya peredaran uang di masyarakat tingkat bawah. Hal ini terjadi karena peningkatan transaksi perdagangan di pasar rakyat atau tradisional yang berperan sebagai pusat perdagangan masyarakat.
"Fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah di semua lapisan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di level paling bawah/pemerintah desa," pungkas Sudaryono.
Berita Terkait
-
Minyak Jelengan Khas Lombok, Bahan Pokok Pengganti di Tengah Langkanya Minyak Goreng Sawit
-
Kisah Fatimah, Penjual Tahu Bojonegoro Tertipu Beli 4 Jeriken Minyak Goreng Ternyata Isi Air Undang Simpati Warganet
-
Beda Minyak Goreng Kemasan dengan Minyak Curah, Lebih Bergizi Mana?
-
Duh, Bazar Minyak Goreng Murah Diwarnai Kupon Palsu
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Gunung Karangetang Erupsi, Lontarkan Material Bikin Langit Siau Membara
-
Tragedi Pantura Indramayu, Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Bertambah Jadi 10 Orang
-
Pikap Warkidi Dihantam Truk di Pantura Indramayu: 3 Penumpang Tewas, Belasan Orang Luka-Luka
-
Prabowo Kritik Teori Neolib: Katanya Kakayaan Menetes ke Bawah, Kalian Percaya?
-
Ketua Umum FKDT Apresiasi Langkah Presiden Redakan Polemik Kasus Febrie Adriansyah
-
Kebakaran Maut di Pulogadung, 3 Orang Tewas Saat Tidur Lelap
-
Prabowo Kecam Pemimpin Provokator Ajak Bakar-bakar: Saya Percaya Hukum Karma
-
Amnesty Kritik Pemekaran Papua: Negara Hanya Dengar Mereka yang Setuju Saja
-
Bukan Cuma Peluru, Pengungsi Papua Terancam Putus Sekolah dan Minim Medis
-
Sebut Tanggung Jawab Wapres, Bambang Pacul Dinilai 'Main-main' dengan Isu Papua