Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan tentang upaya pemerintah yang tengah menyiapkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) guna menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat.
Jokowi mendorong Universitas Sebelas Maret (UNS) dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya untuk turut berubah dan cepat belajar dengan perubahan zaman.
Pemerintah kata Jokowi, tengah menyiapkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) guna menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Karena itu ia meminta lembaga pendidikan tinggi termasuk universitas harus bisa lincah dalam mempelajari perubahan-perubahan yang ada.
"Seluruh organisasi termasuk lembaga pendidikan tinggi, termasuk universitas harus lincah. Harus cepat belajar dengan perubahan-perubahan yang ada," kata Jokowi dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS sebagaimana dikutip melalui YouTube Universitas Sebelas Maret, Jumat (11/3/2022).
Itu diminta Jokowi karena ia melihat perubahan dunia yang terjadi begitu cepat. Bahkan ilmu pengetahuan juga berkembang tidak kalah cepatnya.
"Saya kadang-kadang enggak ngerti betul. Muncul ini sih apa barang ini, muncul lagi, muncul lagi," ucapnya.
Dalam arti lain, saat ini semua hal sedang berkejaran termasuk untuk urusan sumber daya manusia (SDM).
Menurut Jokowi, Indonesia harus menyiapkan SDM setidaknya selama dua tahun. Menurutnya jika itu tidak terkejar, maka bonus demografi pada 2030-2035 menjadi sia-sia bagi Indonesia.
"Kita hanya punya kesempatan berubah dua tahun ini karena muncul bonus demografi di 2030-2035," ungkapnya.
Baca Juga: Hadiri Dies Natalis ke-46, Presiden Jokowi Minta UNS Harus Lincah Hadapi Perubahan
Jokowi menekankan untuk menyiapkan SDM di sektor digital. Ia ingin Indonesia memiliki digital talent untuk bisa bersaing dengan negara lainnya.
"Digital talent ini penting. AI, Cloud computing, digital design, digital marketing, block chain. Semuanya, barang ini harus ktia miliki SDM itu sehingga saya sangat setuju."
Berita Terkait
-
Politisi PKS Beri Omongan Pedas soal Respons Jokowi pada Penundaan Pemilu: Tidak Jelas dan Tidak Tegas
-
Hadiri Dies Natalis ke-46, Presiden Jokowi Minta UNS Harus Lincah Hadapi Perubahan
-
Surya Paloh Tak Yakin Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet, Ini Alasannya
-
Dianggap Sukses dengan Kebijakan Fiskal yang Berkeadilan, Sri Mulyani dapat Penghargaan dari UNS
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu