Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia mengemukakan, jika kondisi ekonomi rakyat kekinian sedang susah. Namun kekinian, malah muncul soal isu penundaan Pemilu 2024.
"Selain harga-harga kebutuhan pokok seperti kedelai, minyak goreng, dan daging sapi yang naik, harga BBM, tarif dasar listrik, dan tarif tol juga mengalami kenaikan," kata AHY saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Fraksi Partai Demokrat (FPD) se-Indonesia Gelombang V pada Senin (14/3/2022) malam.
Ia menyesalkan, sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat tiba-tiba saja naik. AHY curiga hal itu dilakukan secara diam-diam.
"Tiba-tiba sudah naik saja. Rakyat yang lagi sulit hidupnya saat ini akibat belum pulihnya perekonomian rumah tangga mereka, seolah dipaksa begitu saja untuk menerima keadaan. Kita semua seperti di "fait accompli", dipaksa menerima keadaan ini!," ungkapnya.
Dalam kondisi yang tidak baik saat ini, ditambah lagi dengan isu penundaan Pemilu 2024. Penundaan tersebut menurut AHY sangat tidak logis dan tidak masuk akal.
"Alasan tunda pemilu karena mahal tidak masuk akal. Jika memang anggaran yang menjadi alasan, kemarin KPU telah mengusulkan anggaran Rp 86,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Jika anggaran itu yang dikeluhkan, mengapa di tengah pandemi ini pula pemerintah hendak menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Baru yang lebih dari separuh akan dibiayai dari APBN?" tuturnya.
"Bagaimana mungkin agenda pembangunan yang tiba-tiba muncul, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, mendorong kita untuk mengubah aturan konstitusi yang notabene merupakan amanah gerakan reformasi?," sambungnya.
AHY pun mempertanyakan klaim sejumlah pihak yang menyatakan bahwa penundaan Pemilu 2024 atas permintaan rakyat. Menurutnya, tidak ada rakyat yang tiba-tiba ingin pemilu ditunda.
"Katanya, rakyat ingin penundaan Pemilu 2024. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Bapak/Ibu para anggota DPRD juga bisa menjadi saksi bahwa tidak ada rakyat yang tiba-tiba menginginkan penundaan Pemilu. Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar," tuturnya.
AHY juga mengingatkan tuntutan utama reformasi 1998 adalah dilakukannya pembatasan masa kepresidenan, yaitu lima tahun, dan hanya bisa dipilih maksimal dua kali pada jabatan yang sama.
"Alasannya, sebelum Reformasi, selama tiga dekade lamanya, telah terjadi praktik-praktik pelanggengan kekuasaan yang secara paralel juga menumbuhsuburkan praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Letak Istana Negara IKN Berada di Dataran Tinggi, Ini Alasan Presiden Jokowi
-
Berasa di Rumah, Jokowi Nikmati Malam di Titik Nol IKN Nusantara Pakai Sarung
-
Jokowi Berkemah di Ibu Kota Negara Baru, Pengamat: Jangan Sampai IKN Dijalankan, Minyak Goreng Diabaikan
-
Menkeu Sri Mulyani Minta DJPB Jalankan Reformasi Jilid II
-
Sebut Negara Sedang Tidak Baik Saja, AHY: Rakyat Mana yang Ingin Tunda Pemilu? Yang Jelas Menjerit Harga Kebutuhan Naik
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!