Suara.com - Dua partai di luar koalisi pemerintah menyoroti sikap Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menemui komisioner KPU dan Bawaslu terpilih untuk periode 2022-2027 pada pekan kemarin.
PKS misalnya. Mereka bukan hanya menyoroti Cak Imin, melainkan juga sikap pimpinan DPR lainnya. Sebab mereka secara terpisah dan masing-masing melakukan pertemuan dengan komisioner KPU/Bawaslu terpilih.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera secara tegas mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak etis.
"Pertemuan ini tidak etis. Karena cuma bertemu dengan satu pimpinan. Mestinya dilakukan terbuka dan dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI. Asas keadilan dan transparansi perlu dijaga," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (15/3/2022).
Apalagi, dikatakan Mardani 7 komisioner KPU dan 5 anggota Bawaslu yang menemui pimpinan DPR itu belum dilantik dan belum ada konsolidasi internal. Kendati DPR sudah mengesahkan keterlilihan mereka yang malalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi II.
"Pertemuan dengan pihak manapun bisa berpotensi dianggap memberi pengarahan dan itu tidak etis. Semua pihak mesti mendorong dan mendukung komisioner KPU dan Bawaslu untuk bekerja profesional, transparan, adil dan efisien," katanya.
Karena itu, Mardani berpandangan bahwa pertemuan yang digelar antara Cak Imin dan komisioner KPU dan Bawaslu tersebut bisa menjadi contoh buruk bagi awal bekerja yang baik bagi penyelenggara pemilu.
Kode Bahaya
Sementara itu, sorotan kepada Cak Imin juga datang dari Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief yang mengaku telah kenal lama dengan Cak Imin berujar bahwa Ketua Umum PKB itu kukuh terhadap demokrasi.
Hanya saja, belakangan Andi Arief mencurigai ada kode yang sepertinya ingin disampaikan Cak Imin lewat gelagat politik yang ia lakukan.
"Saya sudah kenal lama Cak imin, dia kukuh terhadap demokrasi. Jadi kalau Cak Imin agak anomali, saya mengartikannya Cak Imin memberi kode ke publik bahwa dia dalam tekanan," kata Andi Arief dalam keteranganya.
Andi Arief mengartikan ada dua kode yang ingin disampaikan Cak Imin.
"Pertama, kode akan ada upaya perpanjangan masa jabatan. Kedua, kode soal kemungkinan penundaan dari penyelenggara yang diskenariokan tidak siap pemilu," kata Andi.
"Saya dan Cak Imin sama-sama lulusan UGM dan anak NU. Jadi saya mengerti bahasa langit bahwa Cak Imin memberi kode demokrasi dalam bahaya," tandasnya.
Banyak Disorot
Berita Terkait
-
Reaksi Keras PDIP Ke Luhut Soal Penundaan Pemilu, PKS: Tanda Koalisi Pemerintah Sedang Tidak Baik-baik Saja
-
Akui Dirinya Rutin Pantau Kabar Soal IKN Nusantara, Ketua DPD PKS Kukar Firnadi Ikhsan Takut Kehilangan Suara
-
Maju Jadi Capres 2024, Cak Imin Dapat Dukungan 1000 Kiai
-
Sah! Khoirudin Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Gantikan Abdurrahman Suhaimi
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Gubernur Jakarta Siapkan Jalur Bawah Tanah di Bundaran HI Buat Penjalan Kaki
-
Janji Pramono Anung di HUT ke-499 Jakarta: Banjir Masih Ada, Tapi Tidak Akan Separah Dulu
-
Pramono Ungkap Biang Kerok Kemacetan Jakarta, 8 Juta Orang Keluar-Masuk Setiap Hari
-
Unik! Demi Nonton Mahalini, Warga 'Nangkring' di Atas Mobil Damkar saat Perayaaan HUT Jakarta
-
Bocah Terpisah dari Ortu hingga Istri Kehilangan Suami Warnai Malam Puncak HUT DKI Jakarta
-
5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno