Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengaku pihaknya menyerahkan kepada yang berwenang menyoal wacana penundaan Pemilu 2024.
Ia berujar PBNU hanya sebatas mendengar wacana tersebut dan kemungkinan bisa menjembatani di awal jika memang diperlukan.
"Kami persilakan saja kepada yang berwenang untuk itu untuk membahasnya silakan. PBNU akan menerima apapun keputusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang dalam hal ini pemerintah, DPR dan lain-lain," kata Gus Yahya usai menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Menurut Gus Yahya, PBNU nantinya akan mengikuti keputusan apapun yang memang menjadi kesepakatan.
"Silakan, kami tinggal ikut saja," kata Gus Yahya.
Ia juga bicara ihwal wacana penundaan Pemilu yang bisa jadi melanggar konstitusi apabila diteruskan. Namun menurutnya, pelanggaran bisa tidak terjadi apabila memang dilakukan sesuai mekanisme.
"Sejauh memang ada mekanisme yang membolehkan. Kalau nggak ya nggak. Kalau membolehkan silakan saja," ujarnya.
Puan Maharani Sowan
Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kehadirannya itu untuk tujuan silaturahmi kepada Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf yang belum lama ini memimpin PBNU.
"Kami datang ke sini sekalian silaturhami tentu saja ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa sendirian. Membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan secara bergotong royong," kata Puan di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"NU bersama PDI Perjuangan tentu saja memiliki konstituen atau pemilih yang sama, yaitu wong cilik," sambungnya.
Karena itu, Puan berharap bahwa ke depan apa yanng menjadi tugas-tugas PDI Perjuangan dan NU bisa disinergikan Dan dilakukan secara konkret
"Sampai ke bawah dan bagaiamana kemudian sebagai parpol kami bisa bersama NU bisa menjaga NKRI dan didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila yang kami implementasikan ke seluruh lubuk hati rakyat Indonesia," kata Puan.
Sementara itu, Gus Yahya berujar dirinya melakukan diskusi yang cukup intens saat menerima Puan dalam pertemuan secara internal. Adapun yang menjadi pembahasan jalah tentang berbagai masalah yang menjadi konsen bersama.
"Karena NU ini kan rakyat dan Bu Puan ini Ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat sehingga ada banyak hal yang ke depan bisa kita upayakan bersama untuk memecahkan masalah bersama yang dihadapi oleh khalayak kita," kata Gus Yahya.
Berita Terkait
-
Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Gus Yahya: Silakan Dibahas, PBNU Terima Apapun Keputusan Pemegang Wewenang
-
Lugas! Cak Imin Konsisten Usulkan Penundaan Pemilu 2024, Ngaku Bakal Taat Konstitusi
-
Puan Maharani Sambangi Kantor PBNU Temui Gus Yahya, Bahas Hal Ini
-
Puan Maharani Ngaku PDIP Punya Big Data Sendiri Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut