Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengaku pihaknya menyerahkan kepada yang berwenang menyoal wacana penundaan Pemilu 2024.
Ia berujar PBNU hanya sebatas mendengar wacana tersebut dan kemungkinan bisa menjembatani di awal jika memang diperlukan.
"Kami persilakan saja kepada yang berwenang untuk itu untuk membahasnya silakan. PBNU akan menerima apapun keputusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang dalam hal ini pemerintah, DPR dan lain-lain," kata Gus Yahya usai menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Menurut Gus Yahya, PBNU nantinya akan mengikuti keputusan apapun yang memang menjadi kesepakatan.
"Silakan, kami tinggal ikut saja," kata Gus Yahya.
Ia juga bicara ihwal wacana penundaan Pemilu yang bisa jadi melanggar konstitusi apabila diteruskan. Namun menurutnya, pelanggaran bisa tidak terjadi apabila memang dilakukan sesuai mekanisme.
"Sejauh memang ada mekanisme yang membolehkan. Kalau nggak ya nggak. Kalau membolehkan silakan saja," ujarnya.
Puan Maharani Sowan
Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kehadirannya itu untuk tujuan silaturahmi kepada Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf yang belum lama ini memimpin PBNU.
"Kami datang ke sini sekalian silaturhami tentu saja ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa sendirian. Membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan secara bergotong royong," kata Puan di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"NU bersama PDI Perjuangan tentu saja memiliki konstituen atau pemilih yang sama, yaitu wong cilik," sambungnya.
Karena itu, Puan berharap bahwa ke depan apa yanng menjadi tugas-tugas PDI Perjuangan dan NU bisa disinergikan Dan dilakukan secara konkret
"Sampai ke bawah dan bagaiamana kemudian sebagai parpol kami bisa bersama NU bisa menjaga NKRI dan didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila yang kami implementasikan ke seluruh lubuk hati rakyat Indonesia," kata Puan.
Sementara itu, Gus Yahya berujar dirinya melakukan diskusi yang cukup intens saat menerima Puan dalam pertemuan secara internal. Adapun yang menjadi pembahasan jalah tentang berbagai masalah yang menjadi konsen bersama.
"Karena NU ini kan rakyat dan Bu Puan ini Ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat sehingga ada banyak hal yang ke depan bisa kita upayakan bersama untuk memecahkan masalah bersama yang dihadapi oleh khalayak kita," kata Gus Yahya.
Berita Terkait
-
Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Gus Yahya: Silakan Dibahas, PBNU Terima Apapun Keputusan Pemegang Wewenang
-
Lugas! Cak Imin Konsisten Usulkan Penundaan Pemilu 2024, Ngaku Bakal Taat Konstitusi
-
Puan Maharani Sambangi Kantor PBNU Temui Gus Yahya, Bahas Hal Ini
-
Puan Maharani Ngaku PDIP Punya Big Data Sendiri Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal