Anggap Wacana Penundaan Pemilu Permufakatan Jahat, AHY Bantah Big Data Luhut: Rakyat Mana yang Mau?

Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi wacana penundanaan Pemilu yang belakangan mencuat. Ia menganggap hal tersebut sebagai bagian dari permufakatan jahat.

Pihak yang ingin menunda Pemilu, menurutnya, hanya ingin melanggengkan kekuasaan. Ia pun menganggap penundaan pemilu mencederai semangat demokrasi yang selama ini telah dijaga.

"Rencana penundaan/pembatalan pemilu 2024, jadi begini bapak ibu, kita melihat bahwa ini adalah sebuah pemufakatan jahat," ujar AHY di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).

Menurut AHY, penundaan Pemilu berarti akan mengamandemen konstitusi. Cara ini, disebutnya hanya akan mengkhianati reformasi yang sudah berjalan.

"Jangan permainkan konstitusi, memang konstitusi bukan kitab suci tetapi juga jangan dipermainkan," jelasnya.

Ia juga membantah klaim Menko Marives, Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut memiliki big data mayoritas masyarakat ingin penundaan pemilu dilakukan.

Menurutnya jika merujuk opini di media sosial, maka bisa saja direkayasa seperti membayar buzzer atau pendengung dan sejenisnya.

"Big data, katanya banyak sekali di jagat maya, dicek dong harusnya kan, dari Twitter yang aktif cuma 10 ribu-an atau hanya 0,005 persen, itu pun sekali lagi belum tentu suara organik. Artinya adalah, sekali lagi, rakyat yang mana?" cecar AHY.

"Kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan, ini yang tidak benar," tambahnya.

Baca Juga: Soal Big Data 110 Juta Warga Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Gus Jazil PKB: Kalau Pak Luhut Baik Hati, Bagilah Kami Datanya