Suara.com - PDI Perjuangan tampak masih kukuh dengan keputusannya yakni menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Seraya dengan itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan kalau pihaknya akan mengikuti keputusan pelaksanaan Pemilu yang bakal digelar pada 2024.
Ono mengatakan bahwa Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu sudah menetapkan kalau tahapan pemilu, pilpres dan pileg dimulai pada 1 Agustus 2022. Keputusan itu dinyatakan sudah final.
"Hal tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa hanya PDI Perjuangan yang siap menghadapi Pilpres 14 Februari 2024," kata Ono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/3/2022).
Ono juga menginstruksikan kepada BP Pemilu Jabar dan BP Pemilu Cabang se-Jabar segera mempersiapkan tahapan Pelaksanaan Pelatihan Penggalangan dan Penguasaan Teritorial atau PPPT.
"Setelah melalui tahapan sebelumnya assesmen pengampu, validasi organisasi, kemudian Training Of Trainer Pengampu (TOT), dan Pelatihan Kader Pratama (PKP) sesuai dengan Renstra Pemenangan Pemilu 2024 yang sudah disepakati," terangnya.
Soal siapa kandidat capres dan cawapres yang bakal diusung, sambung Ono, hal tersebut sesuai dengan keputusan kongres di Bali diserahkan kepada Ketua Umum yang memiliki hak prerogratif menunjuk Capres Cawapres 2024.
"Itu hak prerogatif Ibu Mega sesuai Kongres di Bali," sebutnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan peringatan kepada pihak-pihak tertentu yang ingin memuluskan penundaan Pemilu 2024. Seperti diketahui, PDIP tegas menolak soal wacana penundaan Pemilu 2024.
Hasto mengatakan, penolakan tegas dari Presiden Joko Widodo seharusnya dinilai cukup menghentikan penundaan Pemilu 2024. Bahkan, PDIP juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Baca Juga: Disoraki Kader Demokrat Untuk Duet Bareng Anies di Pilpres 2024, Begini Respon AHY
"Kita sudah melakukan mekanisme periode 5 tahunan kepemimpinan, mulai dari bawah ke atas. Ketika kultur tersebut dirombak, akan menciptakan krisis,” warning Hasto, Kamis (10/3).
Hasto kembali mengingatkan mengenai konstitusi yang harus dipegang kokoh. "Di dalam konstitusi ada roh, ada jiwa yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Bedak Apa yang Bisa Menghilangkan Flek Hitam? Ini 5 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 4 Toko Online Terpercaya untuk Beli Sepatu Lari di Indonesia, Dijamin Original
Pilihan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
Terkini
-
Akademisi: Korupsi Batu Bara PLTU Jangan Berhenti di Eks Jampidsus, Ungkap Seluruh yang Terlibat
-
Panja Awasi Kasus Korupsi Febrie, DPR: Biar Tak Ada Fitnah, Jangan Emas Batangan Ditukar Cokelat
-
DPR Desak Hukuman Mati untuk Febrie Adriansyah: Penghianat Hukum yang Lukai Rakyat!
-
DPR Desak Kejagung Bentuk Tim Steril untuk Usut Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Jadi Ketua Panja Awasi Penanganan Kasus Febrie Adriansyah, Habiburokhman: Ini Kasus Mega Korupsi
-
DPRD DKI Apresiasi Mobil Klinik Hewan Keliling, Dorong Sosialisasi Lebih Masif
-
Minta Dihukum Mati! DPR Geram Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka Korupsi: Menjijikkan!
-
Jejak Kasus Febrie Adriansyah: Penggeledahan, Penyitaan Aset hingga Dilimpahkan ke Kejagung
-
Tersangka Don Ritto Sudah Ditahan di Polda Metro, Ini Alasan Kejagung Belum Tahan Febrie Adriansyah
-
Kasus Eks Jampidsus Febrie Disorot DPR, Komisi III Bentuk Panja Awasi Penyidikan hingga Tuntas