Suara.com - PDI Perjuangan tampak masih kukuh dengan keputusannya yakni menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Seraya dengan itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan kalau pihaknya akan mengikuti keputusan pelaksanaan Pemilu yang bakal digelar pada 2024.
Ono mengatakan bahwa Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu sudah menetapkan kalau tahapan pemilu, pilpres dan pileg dimulai pada 1 Agustus 2022. Keputusan itu dinyatakan sudah final.
"Hal tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa hanya PDI Perjuangan yang siap menghadapi Pilpres 14 Februari 2024," kata Ono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/3/2022).
Ono juga menginstruksikan kepada BP Pemilu Jabar dan BP Pemilu Cabang se-Jabar segera mempersiapkan tahapan Pelaksanaan Pelatihan Penggalangan dan Penguasaan Teritorial atau PPPT.
"Setelah melalui tahapan sebelumnya assesmen pengampu, validasi organisasi, kemudian Training Of Trainer Pengampu (TOT), dan Pelatihan Kader Pratama (PKP) sesuai dengan Renstra Pemenangan Pemilu 2024 yang sudah disepakati," terangnya.
Soal siapa kandidat capres dan cawapres yang bakal diusung, sambung Ono, hal tersebut sesuai dengan keputusan kongres di Bali diserahkan kepada Ketua Umum yang memiliki hak prerogratif menunjuk Capres Cawapres 2024.
"Itu hak prerogatif Ibu Mega sesuai Kongres di Bali," sebutnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan peringatan kepada pihak-pihak tertentu yang ingin memuluskan penundaan Pemilu 2024. Seperti diketahui, PDIP tegas menolak soal wacana penundaan Pemilu 2024.
Hasto mengatakan, penolakan tegas dari Presiden Joko Widodo seharusnya dinilai cukup menghentikan penundaan Pemilu 2024. Bahkan, PDIP juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Baca Juga: Disoraki Kader Demokrat Untuk Duet Bareng Anies di Pilpres 2024, Begini Respon AHY
"Kita sudah melakukan mekanisme periode 5 tahunan kepemimpinan, mulai dari bawah ke atas. Ketika kultur tersebut dirombak, akan menciptakan krisis,” warning Hasto, Kamis (10/3).
Hasto kembali mengingatkan mengenai konstitusi yang harus dipegang kokoh. "Di dalam konstitusi ada roh, ada jiwa yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Merusak Tanggul dan Ikan Lokal, Pramono Instruksikan Operasi Pembersihan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta!
-
21 Jam Negosiasi AS - Iran: Persyaratan AS Ditolak, Iran Tak Berharap Deal Sekali Pertemuan
-
Tukang Bajaj Dipalak Preman di Tanah Abang, Pramono Anung: Tidak Ada Kompromi, Ambil Tindakan Tegas
-
Dua Dekade Tebar Maut di Bawah Radar, 'Ki Bedil' Maestro Senpi Ilegal Akhirnya Diciduk Bareskrim!
-
Geger Beda Data Sawit RI-Singapura: Indikasi Manipulasi Ekspor hingga 'Penyunatan' Harga Terkuak!
-
3 Persoalan Masih Jadi Sengketa Amerika Serikat - Iran di Perundingan
-
Diplomasi Nuklir Iran Memanas, Amerika Serikat Memberikan Ultimatum Mau Mengubah Poin Kesepakatan
-
Bahlil Peringatkan Kader Golkar Sulut: Jangan Ada Kubu Sana-Sini Kalau Mau Menang 2029!
-
Blokade Selat Hormuz Penghambat Utama Kesepakatan Damai Amerika Serikat dan Iran
-
Ironi Sawit RI: Indonesia Punya Kebun, Tapi Kenapa Singapura yang Meraup Cuan?