Suara.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritisi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menpertanyakan kenapa Pemilu harus buru-buru dilaksankan. Luhut sebelumnya juga menyampakan soal usulan penundaan Pemilu 2024.
Menurut Mardani pelaksanaan Pemilu bukan hal yang terburu-buru. Melainkan memang sudah sesuai dengan jadwalnya. Di mana Pemilu digelar setiap lima tahun sekali.
"Tidak ada yang terburu-buru. Semua sudah ada jadwalnya dan semua ada aturannya," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (17/3/2022).
Mardani malah menyinggung balik Luhut yang terkesan ingin melakukan penundaan Pemilu, lantaran Menko Maritim dan Investasi itu kerap menyinggung hal tersebut. Bahkan belakangan Luhut memepertanyakan alasan mengapa kemudian Presiden Jokowi harus turun.
Menurut Mardani, pihak-pihak yang ingin menunda Pemilu merupakan kalangan yang tidak paham aturan dan konstitusi.
"Justru yang ingin memajukan atau menunda tidak paham aturan. Kita bangsa besar mesti disiplin dengan aturan yang akan membawa kita pada kemajuan kualitas berdemokrasi," kata Mardani.
Sebelumnya, Luhut kembali mengomentari isu penundaan Pemilu 2024. Ia malah bertanya apa alasan Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya.
Diketahui, belakangan ini memang santer beredar isu bahwa Pilpres 2024 akan ditunda. Bahkan, ada ramai juga isu terkait kemungkinan Presiden Jokowi bisa memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode.
Berbagai rumor itu tentu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat serta tokoh-tokoh publik. Apalagi, Luhut juga sempat mengklaim masyarakat ingin Pilpres 2024 ditunda.
Baca Juga: China Mulai Longgarkan Prokes, Standar Kesehatan Pasien Covid-19 Diturunkan
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Luhut pun mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi harus turun dari jabatannya ketika ditanya soal alasan penundaan pemilu. Selain itu, ia juga mengakui capek dengan istilah ‘kadrun’ yang dialamatkan kepadanya.
"Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" tanya Luhut kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Luhut menjelaskan, ia kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat sebenarnya alasan pemilu harus dilakukan pada 2024 mendatang. Sebab, klaimnya, masyarakat merasa saat ini kondisi sedang baik-baik saja.
“Banyak rakyat tuh nanya, yang saya tangkap nih, ya. Boleh bener, boleh enggak benar, sekarang kita tenang-tenang kok," kata Luhut.
Tak hanya itu, banyak juga masyarakat yang menilai mengapa harus mengeluarkan anggaran begitu besar untuk melaksanakan Pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden. Apalagi, saat ini semua pihak masih sibuk untuk memulihkan ekonomi.
“Kedua, kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang? Mbok, nanti. Kita masih sibuk dengan COVID, keadaannya masih begini, dan seterusnya. Itu pertanyaan,” ungkap Luhut menirukan narasi dari masyarakat yang didengarnya.
Berita Terkait
-
Tantang Luhut Buka Big Data Tunda Pemilu, Burhanuddin Muhtadi: Kok Semena-mena Sekali Mengatasnamakan Rakyat
-
Jawa Barat Kembali Jadi Penyumbang Kasus COVID-19 Terbanyak di Indonesia Hari Ini
-
China Mulai Longgarkan Prokes, Standar Kesehatan Pasien Covid-19 Diturunkan
-
Nah Loh! Jokowi Bisa 'Dipecat' PDIP Jika Turuti Keinginan Luhut Soal Penundaan Pemilu
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar