“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek dengan istilah kadrun lawan kadrun, apa istilahnya itulah. Kita mau damai, itu saja sebenarnya," sambungnya.
Luhut mengatakan segala masukan dari masyarakat itu tentu didengar. Namun, proses akhirnya tetap ditentukan oleh para anggota parlemen.
“Itu kan berproses. Kalau nanti proses jalan sampai ke DPR bagus. Kalau DPR enggak setuju, ya berhenti. Kalau sampai DPR, MPR enggak setuju, berhenti. Itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?” ucapnya.
Lebih lanjut, pada kesempatan itu, Luhut juga membantah dirinya pernah bertemu dengan sejumlah ketua umum atau pejabat partai politik untuk membahas penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan. Ia mengaku tak pernah melakukannya.
“Enggak ada (pertemuan atau memanggil petinggi partai politik)," tandasnya.
Berita Terkait
-
Tantang Luhut Buka Big Data Tunda Pemilu, Burhanuddin Muhtadi: Kok Semena-mena Sekali Mengatasnamakan Rakyat
-
Jawa Barat Kembali Jadi Penyumbang Kasus COVID-19 Terbanyak di Indonesia Hari Ini
-
China Mulai Longgarkan Prokes, Standar Kesehatan Pasien Covid-19 Diturunkan
-
Nah Loh! Jokowi Bisa 'Dipecat' PDIP Jika Turuti Keinginan Luhut Soal Penundaan Pemilu
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar