Suara.com - Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Mohamad mempertanyakan klaim Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 110 warga mendukung penundaan Pemilu 2024 berdasarkan big data. Yang disampaikan Luhut melampaui tugasnya sebagai Menko Marves.
Pernyataan Luhut tersebut juga dianggapnya bertentangan dengan keputusan pemerintah. Pemerintah, DPR RI, KPU serta Bawaslu sudah memutuskan pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
Seraya dengan itu, Mochtar melihat dari hasil survei SMRC yang dirilis pada 17 Maret, terdapat 84,4 persen responden yang juga pengguna media sosial menolak adanya penundaan pemilu.
"Lalu big data yang dipakai LBP itu apa dan dari mana?" kata Mochtar saat memberikan arahan kepada Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, dan pimpinan DPC se-Jawa Barat pada Jumat (18/3/2022).
Mochtar menganggap seharusnya Luhut fokus pada mencegah pencurian kekayaan laut Indonesia serta mendorong para investor untuk investasi di IKN Nusantara sehingga tidak seluruhnya menggunakan APBN. Menurutnya wacana penundaan Pemilu 2024 justru merugikan Presiden Jokowi.
"Isu penundaan pemilu merugikan Presiden Jokowi dan terkesan LBP mencampuri urusan menteri di luar tupoksinya. Ada persepsi menteri segala urusan, bahkan terkesan mendikte Presiden," tuturnya.
Di samping itu, Mochtar meminta seluruh mesin partai terus menggelar pelatihan penggalangan, penguasaan teritorial yang diikuti oleh ranting dan anak ranting mulai April 2022.
"Pelatihan tersebut dilakukan sesuai dengan Renstra Pemilu 2024 baik persiapan Pilpres Pileg dan Pilkada 2024," katanya.
Mengenai persiapan Pilpres 2024, ia menegaskan kepada seluruh kader untuk menyosialisasikan calon presiden dan wakil presiden dari kader partai PDI Perjuangan.
"Tentunya kawan-kawan sudah bisa mensosialisasikan capres/cawapres berasal dari kader partai. Seperti Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo."
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Momen Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Menangis Jelang Vonis Perkara Tata Kelola Minyak
-
Tangis Ibunda Radit di DPR: Mahasiswa IPK 4,0 Jadi Terdakwa Pembunuhan di Pantai Nipah
-
Periksa Saksi dari Dinas PUPR, KPK Dalami Aliran Fee Proyek 4-10 Persen ke Wali Kota Madiun Maidi
-
Takut Bansos Dicabut, Warga Enggan Laporkan Kematian Keluarga
-
'Dia Pernah Jadi Klienku 25 Tahun', Hotman Paris Colek Prabowo Soal Nasib ABK Fandi Ramadhan
-
Jelang Vonis Anak Riza Chalid, Pengadilan Tipikor Jakarta Dipadati Massa Berkaos Tuhan Maha Baik
-
Hotman Paris di DPR: Tak Masuk Akal ABK Baru Kerja 3 Hari Dituntut Mati karena Narkoba 2 Ton!
-
Menteri Keuangan Khawatir Kena Gratifikasi Gegara Saweran TikTok? Ini Respons KPK!
-
Motor Dicuri di Depan Rumah, Pemilik Syok Dapat Kabar Baik dari Polsek Tambora Keesokan Harinya
-
DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?