Suara.com - Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Mohamad mempertanyakan klaim Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut 110 warga mendukung penundaan Pemilu 2024 berdasarkan big data. Yang disampaikan Luhut melampaui tugasnya sebagai Menko Marves.
Pernyataan Luhut tersebut juga dianggapnya bertentangan dengan keputusan pemerintah. Pemerintah, DPR RI, KPU serta Bawaslu sudah memutuskan pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
Seraya dengan itu, Mochtar melihat dari hasil survei SMRC yang dirilis pada 17 Maret, terdapat 84,4 persen responden yang juga pengguna media sosial menolak adanya penundaan pemilu.
"Lalu big data yang dipakai LBP itu apa dan dari mana?" kata Mochtar saat memberikan arahan kepada Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, dan pimpinan DPC se-Jawa Barat pada Jumat (18/3/2022).
Mochtar menganggap seharusnya Luhut fokus pada mencegah pencurian kekayaan laut Indonesia serta mendorong para investor untuk investasi di IKN Nusantara sehingga tidak seluruhnya menggunakan APBN. Menurutnya wacana penundaan Pemilu 2024 justru merugikan Presiden Jokowi.
"Isu penundaan pemilu merugikan Presiden Jokowi dan terkesan LBP mencampuri urusan menteri di luar tupoksinya. Ada persepsi menteri segala urusan, bahkan terkesan mendikte Presiden," tuturnya.
Di samping itu, Mochtar meminta seluruh mesin partai terus menggelar pelatihan penggalangan, penguasaan teritorial yang diikuti oleh ranting dan anak ranting mulai April 2022.
"Pelatihan tersebut dilakukan sesuai dengan Renstra Pemilu 2024 baik persiapan Pilpres Pileg dan Pilkada 2024," katanya.
Mengenai persiapan Pilpres 2024, ia menegaskan kepada seluruh kader untuk menyosialisasikan calon presiden dan wakil presiden dari kader partai PDI Perjuangan.
"Tentunya kawan-kawan sudah bisa mensosialisasikan capres/cawapres berasal dari kader partai. Seperti Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo."
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi