Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon turut meramaikan seputar pawang hujan yang mencuri perhatian pada perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (20/3/2022). Menurutnya, Indonesia bukan hanya membutuhkan pawang hujan, tetapi juga butuh pawang utang.
Pawang hujan yang dimaksud ialah Rara Isti Wulandari. Ia melakukan ritual di area sirkuit dengan tujuan mengusir hujan. Bukan hanya para pembalap, kru dan penonton di sirkuit saja yang bisa menyaksikan aksi Rara, seluruh dunia juga bisa menyaksikannya karena diliput langsung oleh media resmi MotoGP.
Aksi Rara tersebut mencuri perhatian dari banyak kalangan, tidak terkecuali Fadli. Ia turut menyinggung soal pawang hujan.
Akan tetapi bukan pawang hujannya yang Fadli Zon maksud. Malah pawang hujan itu dijadikan sebagai bahan menyampaikan sindiran.
Sindiran Fadli tersebut disampaikannya melalui Twitter pribadinya @fadlizon pada Senin (21/3/2022).
"Selain pawang hujan, kita juga memang perlu pawang utang," cuit Fadli.
Fadli Zon memang fokus mengkritik pemerintah soal utang negara. Sebelumnya ia sempat menyinggung utang negara yang semakin meningkat mulai dari Presiden ke-2 RI Soeharto hingga di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Jadi siapa Presiden RI juara utang?," cuit Fadli pada Jumat (7/5/2021).
Kemudian ia menampilkan data utang Indonesia mulai dari Soeharto hingga Jokowi, seperti:
Baca Juga: Terungkap! Rara Blak-blakan Bongkar Cara Kerja Pawang Hujan Kendalikan Cuaca
- H.M.Soeharto Rp 551,4 triliun selama 32 tahun menjabat.
- B.J. Habibie Rp 938,8 triliun (bertambah Rp 387.4 triliun) selama 1 tahun menjabat.
- Abdurrahman Wahid atau Gusdur Rp 1.271,4 triliun (bertambah Rp 332.6 triliun) selama 2.5 tahun menjabat.
- Megawati Soekarno Putri Rp 1.298 triliun (bertambah Rp 26.6 triliun) selama 2.5 tahun menjabat.
- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Rp 2.608,8 triliun (bertambah Rp 1.310,8 triliun) selama 10 tahun menjabat.
- Joko Widodo 7.252 triliun (berTambah Rp 4.643,2 triliun) selama 6 tahun menjabat.
Berita Terkait
-
Percaya Nggak Percaya, Warganet Sebut Mbak Rara Pawang Hujan Mandalika Pindahkan Hujan ke Lombok Utara
-
Sindir Pencela Pawang Hujan MotoGP Mandalika, Eko Kuntadhi Singgung Ibadah Minta Hujan
-
Heboh Pawang Hujan Mandalika, Ustaz Derry Sulaiman: Syirik Dosa Terbesar dalam Islam
-
Kontroversi Pawang Hujan Mandalika Rara Istiani, Darius Sinathrya Beri Jawaban Adem Tak Menghakimi, Warganet Jadi Teduh
-
Ternyata Segini Tarif 'The Master' Rara Istiati Wulandari, Pawang Hujan di MotoGP Mandalika
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional