Suara.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono baru saja bertemu pimpinan KPK di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Senin (21/3/2022). Pertemuan itu bertujuan soal tata kelola pembangunan IKN agar terbebas dari korupsi.
Sementara terkait informasi bagi-bagi kavling lahan IKN, Bambang Susantono tidak menjelaskannya secara rinci.
Sekali lagi, Bambang mengatakan, kedatangannya bertemu pimpinan KPK lebih fokus berkonsultasi tata kelola pembangunan IKN agar tidak terjadi potensi dugaan korupsi.
"Kami nggak masuk detail. Kami lebih pada sistem, bagaimana kerja sama dengan KPK, saya kira itu yang menjadi landasan kami untuk kerja sama ke depan," ujar Bambang.
Kata dia, KPK kini sudah turut mengawal proses pembangunan IKN. Tentunya, bila terjadi sesuatu di lapangan tentu pihaknya akan terus berkordinasi dengan KPK.
"Dari waktu ke waktu juga akan secara berkala juga menginformasikan tentang kondisi di lapangan," katanya.
"Bagaimana KPK sejak awal sudah ikut dalam proses ini lebih ke arah sana," sambungnya.
Bambang datang ke gedung KPK pada Senin jelang siang tadi. Ia tampak mengenakan kemeja putih.
Kepada awak media saat datang, ia mengatakan, tujuannya datang ke KPK hanya ingin berkonsultasi dengan pimpinan KPK terkait tata kelola IKN.
" Konsultasi, untuk memastikan tata kelola IKN berjalan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Bambang memang sudah menyampaikan selain ke KPK, ia berencana 'sowan' ke Kejaksaan Agung RI untuk berkoordinasi.
"Minggu depan kami akan ikuti dengan instansi lain di antaranya KPK. Tentu kami ingin dari awal kami dikawal, sehingga trust atau confident terhadap otorita IKN ini bisa terbentuk dengan baik," kata Bambang usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/3/2022) lalu.
Bambang diketahui telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin ibu kota baru di Kalimantan Timur didampingi wakilnya, Dhony Rahajoe.
Sementara sebelum ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan IKN. Alex menyebut, temuan itu didapat dari dari informan yang dimiliki oleh komisi antirasuah.
Paparan itu disampaikan Alex saat menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid di Kantor Gubernur Kaltim. Dalam Rakor tersebut juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berita Terkait
-
Jelaskan Tujuan Temui Pimpinan KPK, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono: Agar Pembangunan Ibu Kota Bebas Korupsi
-
Lewat Gubernur, Pihak Istana Persilakan Masyarakat Adat Ajukan Klaim soal Kepemilikan Tanah di IKN Nusantara
-
Kepala Otorita IKN Nusantara Sambangi Gedung KPK, Bambang Susantono: Mau Konsultasi
-
Anggota DPRD Jatim Ogah Diperiksa KPK Kasus Graitifikasi Pemkab Sidoarjo, Ini Dalih Achmad Amir Aslichin
-
KPK Periksa Sejumlah Anggota DPRD Buru Selatan Terkait Kasus Yang Menjerat Eks Bupati Tagop
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025