Suara.com - Dosen Fisip Universitas Diponegoro yang juga mantan Ketua Bawaslu RI, Nur Hidayat Sardini menilai adanya usulan penundaan Pemilu yang digulirkan oleh partai pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo karena adanya kekuatan politik yang dimiliki. Sehingga dengan kekuataan politik tersebut, partai pendukung Jokowi memiliki rasa percaya diri dalam mewacanakan ide penundaan Pemilu.
"Yaitu karena mereka percaya diri (pede) karena (punya) kekuatan," ujar Hidayat dalam webinar "Penundaan Pemilu : Tinjauan Aspek Hukum dan Politik," secara virtual, Senin (21/3/2022).
Kata Hidayat, terdapat empat kekuatan politik. Pertama, yakni kekuatan politik primer yakni koalisi partai politik peserta Pemilu pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di DPR hasil Pemilu Legislatif tahun 2019.
Kedua, kekuatan politik primer hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini memenangkan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin hasil Pilpres 2019.
Ketiga, kekuatan politik sekunder. Di mana sepak terjang program, implementasi dan kinerja alat alat negara menguntungkan paslon Jokowi -Ma'ruf seperti proram deradikalisasi back to Pancasila, anti toleransi, anti fundamental dan lainnya.
"Keempat, kekuatan politik tersier seperti media massa, sepak terjang seperti kelompok-kelompok kepentingan dan penekan,dan buzzer," kata dia.
Karena itu, kata Hidayat, dengan memiliki kekuatan politik, partai pendukung memiliki ide untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan melalui amandemen konstitusi.
Hidayat menuturkan, tak mungkin PKS atau Partai Demokrat yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024. Pasalnya kata Hidayat, jika tidak memiliki modal, tak mungkin para pendukung Jokowi mengusulkan ide penundaan Pemilu.
"Enggak mungkin kekuatan itu berasal dari PKS, karena dia tidak kuat cara-cara ini secara kekuatan jumlah kursi maupun perolehan suara dia juga tidak. Juga enggak mungkin berasal dari Demokrat, karena tidak mungkin. Karena itulah mereka berani karena punya modal ini semua untuk apa untuk mengidealisasi tentang tunda pemilu karena mereka punya modal pengusungnya," papar dia.
"Kalau ndak punya modal material, tidak punya modal struktur ,tidak punya modal kultur mereka (para pendukung Jokowi) tidak akan percaya diri, disitulah sebenarnya konteks secara politik."
Berita Terkait
-
Terkait Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024, Ahmad Basarah Sebut Hal Itu di Luar Agenda MPR
-
Wacana Pemilu 2024 Makin Liar, Menko Mahfud MD Bilang Pemerintah Tetap Menyiapkan Sesuai Jadwal
-
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tetap Mempersiapkan Pemilu dan Pilkada 2024
-
Bantah Wacana Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD Tegaskan Soal Ini
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
-
Diskon Besar hingga Transportasi Gratis! Ini Fasilitas Mudik ke Jakarta yang Ditawarkan Pemprov DKI
-
Amnesty International Anggap Tuntutan Jaksa Terhadap Delpedro Cs Sebagai Operasi Pembungkaman Kritik
-
Anies Baswedan Soroti Keberhasilan Gerakan Rakyat di Ultah Pertama: Bukan Sekadar Papan Nama!
-
Heboh Keluhan Warga Diwajibkan Bayar Infaq Lewat BAZNAS DKI, Pramono: Tak Boleh Ada Pemaksaan!
-
Angka Perkawinan Anak Turun ke 5,9 Persen, Pemerintah Soroti 380 Ribu Nikah Tak Tercatat
-
Dituntut 2 Tahun Penjara Terkait Demo Agustus, Syahdan Husein Soroti Kasus Aparat Bunuh Anak di Tual
-
Gus Ipul Bocorkan Rencana Kemensos untuk Jangkau Ratusan Ribu Lansia dapat MBG Tahun Ini
-
KPK Ungkap Modus Budiman Bayu Sembunyikan Uang Gratifikasi Rp5,19 Miliar
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Bea Cukai Pengaruhi Maraknya Rokok Ilegal