Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengeluhkan tingkat kenyamanan kursi yang ia duduki pada saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Bukan karena kondisi kursi yang buruk, sebab keluhan justru terjadi sebaliknya.
Saleh merasa kurang nyaman dengan kursi para anggota DPR di Komisi IX itu karena baru saja diganti. Tampaknya Saleh susah berpaling dan masih terkenang kenyamanan kursi anggota di Komisi IX yang lama. Sehingga tidak merasakan kenyamanan serupa kursi lama, kendari kursi diganti dengan lebih baru.
Adapun keluhan itu disamlaikan Saleh di sela-sela menanggapi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di rapat kerja. Tanggapan Saleh berkaitan dengan bahan materi rapat yang dibawa Kemenkes.
"Kemudian yang ketiga, ini saya agak gak nyaman secara teknis ini, kursi-kursi baru ini membuat saya gak nyaman sekali ini," kata Saleh di ruang rapat Komisi IX DPR, Selasa (22/3/2022).
Merasakan dampak menduduki kursi baru yang dinilai tidak senyaman kursi lama, Saleh kemudian mengusulkan agar kondisi ruangan rapat Komisi IX dikembalikan sepeeti semula. Di mana kursi anggota DPR dan kursi untuk mitra kerja mereka disamakan kembali.
Pantauan Suara.com, kekinian hanya kursi untuk mitra kerja saja yang tidak mengalami perubahan. Sementara kursi anggota DPR yang tadinya berbentuk sama, kini telah diganti dengan yang baru.
Sebagai contoh, pada rapat dengar pendapat antara Komisi IX dengan Badan POM yang disiarkan di kanal YouTube Komisi IX DPR RI Channel, keadaan kursi masih sama seperti sebelumnya pada 7 Februari 2022.
"Jadi kalau saya usul ini ganti saja sama kursi yang lama aja deh. Ini gak jelas ini iya enggak? Iya ini susah, katanya enak, apa yang enak begini. Itu ketua terima kasih," usul Saleh.
Semprot Menkes
Menkes Budi Gunadi lagi-lagi mendapat sorotan dari anggota Komisi IX DPR dalam rapat kerja. Sebelumnya Menkes mendapat teguran lantaran tidak dianggap menghargai anggota DPR di raker pada Selasa (25/1).
Kekinian Budi kembali mendapat sorotan lantaran membagikan materi rapat kerja pada hari ini yang dinilai tidak detail sehingga menyulitkan untuk dipahami.
Adapun materi tersebut berkaitan dengan raker membahas pergeseran pagu alokasi Kemenkes tahun anggaran 2022 sesuai perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kemenkes.
Sorotan pun datang dari Anggota Komisi IX Dewi Asmara. Dewi menilai materi rapat yang diberikan Menkes seperti rencana bisnis dalam ringkasan eksekutif atau executive summary. Hal itu yang membuat materi sulit untuk dipahami. Padahal raker hari ini merupakan rapat resmi, terlebih membahas perubahan anggaran.
Dewi meminta agar Kemenkes terutma tidak menyamakan cara pandang anggota DPR dengan staf atau pegawai mereka.
"Kan ini rapat resmi, kemudian bahan itu kan ada persyaratan layaknya bahan, bukan executive summary mirip ke siapa gitu. Kita bahas anggaran masak cuma kayak eksekutif summary kayak gini. Rasa-rasanya juga nggak seperti ini kalau pemerintah memberikan bahan di Badan Anggaran," kata Dewi
"Jadi kami enggak bisa bahas seperti executive summary terus dianggap kita udah ngerti kayak pegawai, kita staf di Kemenkes. Enggak lah. Jadi saya minta kepada pimpinan kami keberatan seperti itu karena apa yang mau dibahas kalau nggak ada apa-apa kenapa enggak detail," ujar Dewi.
Karena itu Dewi meminta agar materi rapat diperbaiki kembali.
"Silakan saja eselon satu perbaiki dulu, kan ini bukan bahan baru, nggak ada yang berubah, apa susahnya. Ya ga niat kasih yang bener saja," kata Dewi.
Sementara itu, anggota Komisi IX Fraksi PAN Saleh Daulay mengkritik soal materi rapat yang baru dikirimkan Kemenkes ke Komisi IX pada Senin malam. Padahal sebelumnya Kemenkes sendiri yang meminta ada agenda rapat pada hari ini, bahkan jauh hari sebelum DPR memasuki masa reses kemarin.
Saleh juga menyoroti jawaban Budi terkait agenda rapat pada hari ini. Saleh tidak puas dengan Budi karena dianggap tidak menjawab semua pertanyaan.
"Kesan saya dari jawaban pak menteri yang barusan saja tadi dijelakan, ini sebetulnya ngga ada perubahaan ya kan. Substansi program sama. Lalu kenapa pak menteri minta ini rapat? Sudah nggak usah rapat saja, saya minta ditutup saja rapat ini," kata Saleh.
Senada dengan Dewi, Saleh juga mengeluhkan materi rapat yang dianggap susah dibaca oleh para anggota DPR lantaran tidak bersifat detail.
"Ini kan soal angka. Kami ini kan bukan akuntan, kami ini hanya anggota DPR biasa yang baca ini gak seperti pak menteri membaca yang memang sudah orang keuangan," kata Saleh.
Selain itu, dalam materi yang dibawakan Menkes Budi, Saleh menilai semua hal belum terbuka. Bahkan ia menyebut bahan rapat yang dibagikan hanya terhitung satu lembar.
"Kenapa belum terbuka? Banyak informasi yang belum masuk di sini. Kalau modelnya kaya gini nih, satu lembar begini ini kan sebetulnya paparannya cuma satu lembar aja, agak susah saya memahami," kata Saleh.
Minta Rapat Diskors
Sedangkan Anggota Komisi IX Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago meminta rapat ditunda atau skors lebih dahulu sekita smalai pukul 13.00 atau 15.00. Sebab ia menilai jika rapat dilanjutkan tidak akan bisa karena materi Kemenkes yang tidak lengkap.
Dengan menskors rapat, Irma berharap Menkes Budi kemudian bisa berkoordinasi lebih dulu dengan para staf di Kemenkes untuk memperbaiki materi rapat.
"Saya kira itu. Kalau dilanjutkan ini juga gak ada manfaatnya orang kita gak bisa ngapa-ngapain kok. Jadi saya kira skors saja pimpinan. Biar nanti kita bisa enak saling enak lah ya, pak menteri enak, kita juga enak," kata Irma.
Mendengar masukan para anggota, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris yang memimpin jalannya rapat menyetujui untuk menskors rapat sampai pukul 13.00.
"Pak menkes kita balik lagi jam 1 ya. Kita skors sampai pukul 13.00," kata Charles.
Tag
Berita Terkait
-
Kesulitan Baca Materi Tak Detail di Rapat, Anggota DPR "Ngamuk" ke Menkes Budi Gunadi: Kami Bukan Akuntan Apalagi Staf!
-
Potret Rara Pawang Hujan dan Puan Maharani, Disebut Mirip Bak Pinang Dibelah Dua
-
Kecewa Berat Ingkari soal Minyak Goreng, Anggota DPR Minta Mendag Lutfi Jangan Asal Bicara Lagi: Janjinya Palsu!
-
Puan Maharani: Usulan Resolusi Soal Rusia-Ukraina di IPU Sesuai dengan Semangat RI untuk Bangun Budaya Damai
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Ini Penampakan Dua Bus TransJakarta yang Ringsek Usai Adu Banteng di Jalur Langit
-
Tegas! Wali Kota Bekasi Setop Paksa Proyek Galian 'Siluman' di Kali Abang Tengah
-
98 Ribu Guru Madrasah Ikut PPG, Kemenag: Jika Lulus, Bisa Terima Tunjangan Profesi Tahun Depan
-
Kalideres Makin Semrawut, Rencana Pembangunan Krematorium Picu Protes Warga Hingga Disorot DPRD DKI
-
Diduga Sopir Mengantuk, Transjakarta Tanggung Biaya Medis Korban Tabrakan Dua Armada di Koridor 13
-
Disaksikan Keluarga Korban Arianto, Sidang Etik Bripda Masias Digelar Siang Ini: Bakal Dipecat?
-
Pramono Anung Bakal Tertibkan Lapangan Padel di Tengah Permukiman: Bikin Bayi Nggak Bisa Tidur
-
Murka Brimob di Tual Aniaya Pelajar hingga Tewas, Kapolri: Usut Tuntas, Hukum Setimpal!
-
Heboh Naik Jet Pribadi OSO, Menag Nasaruddin Buka Suara di KPK: Tak Ada Pesawat Tengah Malam
-
Mobil Pribadi Nyangkut di Pembatas Beton, Layanan Transjakarta di Pulomas Bypass Terganggu