NasDem: Kabinet Dibentuk Bukan untuk Reshuffle, Kalaupun Ada Evaluasi untuk Reposisi itu Kewenangan Presiden

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate menegaskan bahwa perombokan kabinet atau reshuffle sepenuhnya keweangan dari Presiden Jokowi. Menurut dia, Jokowi bisa kapan saja melakukan rehuffle jika memang dirasa perlu.

Johnny berujar pembentukan kabinet oleh Jokowi semata-mata bukan untuk pasang-rombak. Melainkan untuk membantu kerja-kerja presiden melalui kementerian di masing-masing sektor.

"Kan presiden mengangkat kabinet bukan untuk reshuffle, untuk kabinetnya bekerja sebagai pembantu presiden," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Kendati begitu, dikatakan Johnny presiden memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerje kabinet. Salah satunya dengan mengganti atau mengocok ulang posisi para menteri.

"Kalau hasil evaluasinya ada yang perlu diperbaiki atau dilengkapi atau bahkan diganti direposisi itu kewenangan presiden," kata Johnny.

Sebelumnya Johnny sendiri enggan menanggapi rumor soal reshuffle yang dkabarkan terjadi pada Rabu besok. Menurut dia, keputusan ada tidaknya reshuffle sepenuhnya berada di tangan Jokowi.

"Nah reshuffle itu domainnya presiden, jangan tanya sama saya," kata Johnny.

Isu Reshuffle

Diketahui, sempat beredar kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal merombak atau reshuffle kursi Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 23 Maret 2022.

Baca Juga: Adik Jokowi Akan Dinikahi Ketua MK Anwar Usman, KUA Sebut Ada Utusan yang Datang

Terkait itu, pihak Istana ikut buka suara untuk menjawab kabar tersebut.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan belum ada informasi resmi terkait kabar yang berhembus tersebut.

"Belum ada (informasi)," kata Heru saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (21/3/2022).

Kabar yang dimaksud itu ialah Jokowi hendak mereshuffle dua kursi menteri. Menteri pertama ialah Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dari isu itu disebutkan kalau Tito digantikan oleh eks Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto. Kemudian, menteri selanjutnya ialah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.