Suara.com - Sebuah keluarga Afghanistan menuntut Pemerintah Australia dengan tuduhan proses aplikasi visa mereka terlalu lama.
Bila menang di pengadilan, proses ribuan visa kemanusiaan dari mereka yang ingin tinggal di Australia bisa dipercepat.
Abdullah dan istrinya Fatema meninggalkan Afghanistan dengan keempat anak mereka setelah seorang anaknya tewas karena serangan rudal di tahun 2012.
Abdullah kemudian diberikan status pengungsi tetap di Australia.
Fatema dan anak mereka mengajukan visa keluarga untuk bisa bersatu dengan Abdullah pada tahun 2017, namun sampai hari ini, keluarga yang tidak berkewarganegaraan tersebut masih menanti di Pakistan.
"Situasi di Afghanistan sangatlah menyulitkan karena Taliban. Kami diancam mereka, rumah kami terkena serangan [rudal]," ujar Fatema.
"Salah satu anak perempuan saya juga terbunuh dalam serangan dan karenanya kami dipaksa meninggalkan Afghanistan."
Keluarga Abdullah diwakili oleh Pusat Hak Asasi Manusia, yang mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tinggi Negeri Australia dengan alasan Menteri Imigrasi telah "menunda tanpa alasan" aplikasi visa mereka.
"Abdullah, istri, dan anak-anak mereka memenuhi syarat visa keluarga," ujar Josephine Langbien, pengacara keluarga tersebut.
Baca Juga: Urusan Visa Rampung, Pratama Arhan Berangkat ke Jepang Gabung Tokyo Verdy
"Sayangnya, penundaan yang dihadapi Abdullah dan Fatema terlalu sering terjadi."
Menurut Josephine, ribuan keluarga lainnya juga harus tinggal terpisah bertahun-tahun lamanya karena Pemerintah Australia gagal membuat keputusan atas aplikasi visa mereka.
Puluhan tahun tanpa kepastian di Pakistan
Sebelum Taliban mengambil alih Afghanistan Agustus lalu, lebih dari 60.000 visa pasangan seperti milik Fatema dan Abdullah masih menunggu keputusan.
"Selama enam bulan terakhir situasi menjadi semakin genting sejak Taliban merebut kekuasaan," ujar Josephine.
"Pemerintahan Morrison belum melakukan apa-apa untuk membuka jalan reuni keluarga-keluarga ini ... mereka belum mempercepat aplikasi visa."
Sejak kembalinya Taliban, lebih dari 145.000 warga Afghanistan telah mengajukan visa kemanusiaan di Australia.
Berita Terkait
-
Di Balik Gemerlap Podium, Nasib Atlet Indonesia Masih Terkatung-katung
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya