Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mewanti-wanti Komnas HAM yang berencana bertemu dengan berbagai pihak yang pro terhadap kemerdekaan Papua sebagai upaya mediasi menuju dialog damai dengan pemerintah Indonesia.
Menurutnya, upaya tersebut jangan sampai bertolak belakang dengan sikap pemerintah.
Dave mengatakan, niat upaya untuk membuat atau membentuk perdamaian di Papua memang suatu hal yang mulia. Namun menurutnya, sebelum melakukan hal itu Komnas HAM harus ingat status pihak yang akan ditemuinya.
"Sebelum melanjutkan pertemuan dengan tokoh-tokoh atau pun pihak-pihak manapun harus diingat atau harus dilihat statusnya mereka itu apa. Jadi jangan mereka yang sudah disepakati disetempel sebagai teroris dan juga melakukan kegiatan terorisme di tanah Indonesia justru diajak bertemu," kata Dave saat dihubungi, Kamis (24/3/2022).
Dave menyadari memang Indonesia pernah melakukan perdamaian di Aceh yakni dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kala itu juga sudah muncul presiden GAM.
Namun, kata dia, untuk sekarang ini jangan sampai apa yang dilakukan Komnas HAM justru bertolak belakang. Terutama dengan sikap pemerintah.
"Sekarang jangan sampai usaha-usaha pertemuan itu justru bertolak belakang dengan sikap pemerintah," katanya.
Lebih lanjut, Dave berharap upaya Komnas HAM tersebut jangan sampai berubah menjadi hal yang kontraproduktif. Dave juga mengingatkan agar pihak pro Papua Barat harus meletakkan senjata jika memang ingin berdialog.
"Bukannya buat perdamaian tapi justru membuat kontraproduktif dari pada membuat perdamaian tersebut," ujarnya.
"Pihak OPM harus sepakat meletakkan senjata," sambungnya.
Komnas HAM sebelumnya berencana bertemu dengan berbagai pihak yang pro terhadap kemerdekaan Papua sebagai upaya mediasi menuju dialog damai dengan pemerintah Indonesia.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan dia akan bertemu dengan Panglima Organisasi Papua Merdeka dan Presiden Sementara Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda.
"Kami terus terang saja, misalnya besok ketua Komnas HAM bertemu panglima OPM, wah ada apa, itu sudah saya sampaikan, nanti jangan kaget kalau saya ketemu panglima OPM, itu bukan dalam rangka apapun, tapi dalam rangka mengajak mereka untuk mau masuk dalam pendekatan dialog, dan tentu saja mengesampingkan pendekatan bersenjata, juga yang di luar negeri yang dianggap sebagai musuh negara, salah satunya Benny Wenda, kami sedang upayakan ketemu dengan Benny Wenda," kata Taufan dalam jumpa pers, Rabu (23/3/2022).
Dia menegaskan pertemuan ini bukan berarti Komnas HAM memihak atau mendukung Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Jadi bagi pihak TNI-Polri kami sudah sampaikan juga dengan Pangdam yang baru, tidak berarti itu menghentikan penindakan hukum, bapak sebagai aparat negara dengan operasi militer selain perangnya menjadi BKO untuk polisi jalan terus, tidak ada masalah, tapi tidak hanya kepada pihak tertentu, tapi juga pihak lain," ucapnya.
Berita Terkait
-
Laporannya Ditolak Polisi, Haris Azhar Dan Fatia Bakal Adukan Luhut Ke Ombudsman
-
Orang Tua Korban Salah Tangkap Polisi Mengadu ke Komnas HAM: Anak Saya Guru Ngaji
-
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Pegunungan Arfak Papua Barat Tidak Berpotensi Tsunami
-
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Wilayah Papua Barat, Tak Berpotensi Tsunami
-
Laporan Dugaan Skandal Kejahatan Ekonomi Luhut di Papua Ditolak Polisi, Koalisi Masyarakat Sipil: Ada Kesenjangan Hukum
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu