Suara.com - Kualitas maupun performa tatanan demokrasi di Indonesia mengalami arus balik alias penurunan sejak tahun 2020.
Anggota Dewan Pembina perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengungkap praktik berdemokrasi di Indonesia tahun 2019 masuk kategori menengah.
"Tapi tahun 2020, performanya turun menjadi demokrasi lemah," kata Titi Angraini dalam diskusi daring 'Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif', Jumat (25/4/2022).
Faktor yang paling memengaruhi arus balik demokrasi tersebut adalah, maraknya praktik korupsi. Indeks terbebas dari korupsi di Indonesia masih 'merah' atau rendah.
Konsekuensinya, dua parameter kinerja demokrasi, yakni pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, turut menunjukkan performa yang tidak baik.
Meski begitu, Titi mengakui praktik berdemokrasi seperti pemilu di Indonesia bisa dibilang sudah membaik.
"Pemilu Indonesia terselenggara secara bersih dan terdapat hak pilih yang inklusif."
Selain itu, kata dia, partisipasi publik saat pilkada serentak cenderung tinggi, di tengah lesunya keterlibatan pemilih pada proses elektoral di banyak negara karena pandemi covid-19 tahun 2020.
"Partisipasi pemilih saat pilkada mencapai 74 persen," kata dia.
Baca Juga: Tegas! Perludem Sebut Penundaan Pemilu Adalah Upaya Merebut Kekuasaan
Kalau dihitung lingkup global, hanya 37 persen negara yang mampu mendongkrak naik angka partisipasi pemilu saat pandemi.
Perbandingan lainnya, saat Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih juga mencapai 80 persen.
"Jadi trennya, dari 1999 sampai 2004, angka partisipasi menurun. Tapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan."
Namun, harus diakui, kenaikan persentase partisipasi pemilu itu turut didorong oleh adanya polarisasi politik di tingkat elite dan merembet ke level akar rumput.
Berita Terkait
-
Tegas! Perludem Sebut Penundaan Pemilu Adalah Upaya Merebut Kekuasaan
-
Perludem Sebut Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden Skenario Lebih Berbahaya, Harus Ditolak!
-
Tolak Pemilu Ditunda, Perludem soal Big Data Luhut soal 110 Juta Warga: Basis Datanya Tak Jelas
-
Aneh! PKB, PAN, dan Golkar Ikut Tetapkan Pemilu 2024 Tanggal 14 Februari Tapi Kini Wacanakan Ditunda
-
Megawati Cibir Emak-emak Rebutan Minyak Goreng, Tokoh NU Ini Pertanyakan Jargon Partai Wong Cilik
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar