Suara.com - Kualitas maupun performa tatanan demokrasi di Indonesia mengalami arus balik alias penurunan sejak tahun 2020.
Anggota Dewan Pembina perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengungkap praktik berdemokrasi di Indonesia tahun 2019 masuk kategori menengah.
"Tapi tahun 2020, performanya turun menjadi demokrasi lemah," kata Titi Angraini dalam diskusi daring 'Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif', Jumat (25/4/2022).
Faktor yang paling memengaruhi arus balik demokrasi tersebut adalah, maraknya praktik korupsi. Indeks terbebas dari korupsi di Indonesia masih 'merah' atau rendah.
Konsekuensinya, dua parameter kinerja demokrasi, yakni pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, turut menunjukkan performa yang tidak baik.
Meski begitu, Titi mengakui praktik berdemokrasi seperti pemilu di Indonesia bisa dibilang sudah membaik.
"Pemilu Indonesia terselenggara secara bersih dan terdapat hak pilih yang inklusif."
Selain itu, kata dia, partisipasi publik saat pilkada serentak cenderung tinggi, di tengah lesunya keterlibatan pemilih pada proses elektoral di banyak negara karena pandemi covid-19 tahun 2020.
"Partisipasi pemilih saat pilkada mencapai 74 persen," kata dia.
Baca Juga: Tegas! Perludem Sebut Penundaan Pemilu Adalah Upaya Merebut Kekuasaan
Kalau dihitung lingkup global, hanya 37 persen negara yang mampu mendongkrak naik angka partisipasi pemilu saat pandemi.
Perbandingan lainnya, saat Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih juga mencapai 80 persen.
"Jadi trennya, dari 1999 sampai 2004, angka partisipasi menurun. Tapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan."
Namun, harus diakui, kenaikan persentase partisipasi pemilu itu turut didorong oleh adanya polarisasi politik di tingkat elite dan merembet ke level akar rumput.
Berita Terkait
-
Tegas! Perludem Sebut Penundaan Pemilu Adalah Upaya Merebut Kekuasaan
-
Perludem Sebut Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden Skenario Lebih Berbahaya, Harus Ditolak!
-
Tolak Pemilu Ditunda, Perludem soal Big Data Luhut soal 110 Juta Warga: Basis Datanya Tak Jelas
-
Aneh! PKB, PAN, dan Golkar Ikut Tetapkan Pemilu 2024 Tanggal 14 Februari Tapi Kini Wacanakan Ditunda
-
Megawati Cibir Emak-emak Rebutan Minyak Goreng, Tokoh NU Ini Pertanyakan Jargon Partai Wong Cilik
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Dokter Rumah Horor yang Pernah Gegerkan AS Tewas Misterius saat Jalani Hukuman Seumur Hidup
-
Kondisi Terkini Wanita yang Coba Akhiri Hidup di Dekat Istana, Masih Dirawat Intensif di RSCM
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir
-
Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran