Suara.com - Dokter Terawan Agus Putranto dipecat oleh MKEK PB IDI atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Alasan pemecatan tersebut karena Dokter Terawan melakukan pelanggaran kode etik kedotokteran. Simak beberapa kontroversi Dokter Terawan lainnya berikut ini.
Pemecatan Dokter Terawan dari keanggotaan IDI membuat masyarakat mencari tahu berita kontroversi Dokter Terawan. Penyalahgunaan kode etik macam apa yang membuatnya berujung dipecat? Simak ringkasan berita kontroversi Dokter Terawan dari berbagai sumber berikut ini.
Sederet Kontroversi Dokter Terawan
1. Terapi cuci otak
Kontroversi Dokter Terawan yang pertama dan memicu pemecatan ialah metode cuci otak dokter Terawan yang dilakukan secara langsung pada pasien. Dokter Terawan menggunakan metode berbasis radiologi intervensi. Akan tetapi, penemuan ini sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi.
Hanya saja, Dokter Terawan telah menerapkannya untuk mengobati stroke sejak tahun 2003. Metode pengobatan cuci otak Dr. Terawan ini adalah meningkatkan peredaran darah dalam otak pasien.
2. Larang pakai masker
Kontroversi dokter Terawan yang lain yang dibicarakan masyarakat ialah terkait dengan larangan memakai masker. Pada awal masa pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, pada Senin 2 Maret 2021, dalam konferensi pers di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Suroso, Dokter Terawan secara mengejutkan memarahi wartawan yang memakai masker.
Pernyataan ini dinilai keliru. Khususnya dalam kasus covid-19, karena tak pakai masker berarti memperbesar kemungkninan terserang virus tanpa gejala, atau telah terinfeksi dan kemungkinan menginfeksi orang lain.
Baca Juga: 5 Kontroversi Guntur Romli, Hobi Senggol FPI Hingga Bahas Nikah Beda Agama
Pernyataan Dokter Terawan juga bertentangan dengan keterangan WHO yang sudah menghimbau agar semua orang mengenakan masker ketiga berkegiatan.
3. Dicopot dari Menteri Kesehatan
Kontroversi Dokter Terawan yang lain yang menyebabkannya dipecat dari kursi Menteri Kesehatan ialah karena melakukan banyak blunder. Jokowi pernah menegur Kementerian kesehatan yang mengalami perlambatan penyerapan anggaran.
Di samping itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyatakan kalau Terawan gagap dan kurang tanggap ketika menghadapi persoalan Covid-19.
Dokter Terawan juga jadi pembahasan hangat karena menggagas vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara adalah vaksin yang digagas untuk melawan covid-19 berbasis sel dendritik.
Tag
Berita Terkait
-
5 Kontroversi Guntur Romli, Hobi Senggol FPI Hingga Bahas Nikah Beda Agama
-
4 Pernyataan Guntur Romli Soal Nikah Beda Agama: Tidak Haram Asal...
-
Erick Tohir Pecat Ketum Relawan Jokowi Mania Karena Pernah Bela Munarman
-
5 Kontroversi Pendeta Saifudin Ibrahim: Bahas Fisik 72 Bidadari Surga, Minta 300 Ayat Al-Quran Dihapus
-
8 Daftar Kontroversi Roy Suryo, Mantan Menpora RI
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Mahfud MD Bongkar Borok Polri: Masuk Akpol Pakai Jatah, Mau Jadi Brigjen Mesti Bayar?
-
Jakarta 'Puasa' Kembang Api Tahun Baru 2026, Solidaritas Bencana Sumatra Jadi Alasan Utama
-
Polda Metro Gulung Jaringan Narkoba Jelang Tutup Tahun: 2054 Tersangka Diciduk, 387 Kg Barbuk Disita
-
Tanpa Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Jadi Malam Galang Dana Bencana Sumatra
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Hari Ibu 2025, Menteri PPPA Serukan Nol Toleransi Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan
-
Tuntaskan 73 Perkara, KPK Ungkit Amnesti Hasto Kristiyanto dan Rehabilitasi Ira Puspadewi
-
Diburu KPK, Kasi Datun Kejari HSU Akhirnya Menyerahkan Diri ke Kejati Kalsel
-
Catatan KPK 2025: 439 Perkara, 69 Masih Penyelidikan
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK