Suara.com - Setelah Rusia menginvasi Ukraina, Jerman meningkatkan anggaran militernya secara substansial. Dapatkah Jerman juga berperan untuk keamanan di Kawasan Asia Pasifik?
Setidaknya sejak 2018, Jerman telah berkomitmen untuk memainkan peran keamanan di Kawasan Indo-Pasifik.
Memang ini bagian dari kepentingan ekonomi Jerman di kawasan itu, tetapi juga reaksi atas pengaruh Cina yang makin meningkat.
Pada September 2020, Berlin menerbitkan garis besar politik Indo-Pasifik. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Jerman disebutkan: "Jerman dan Uni Eropa ingin memperdalam keterlibatan keamanan mereka di kawasan (Indo-Pasifik) untuk membantu memperkuat tatanan internasional berbasis aturan."
Sebagai sinyal perubahan haluan itu, fregat Jerman ''Bayern" dikirim ke kawasan Indo-Pasifik untuk pertama kalinya, dan selama misi tujuh bulannya berlabuh di 11 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan Singapura.
Keamanan Indo-Pasifik tetap jadi isu penting
Namun sekarang, invasi Rusia ke Ukraina menyedot hampir seluruh perhatian keamanan dan diplomasi Jerman.
Christian Wirth, peneliti di GIGA Institute for Asian Studies di Hamburg, tidak yakin bahwa akan ada "peningkatan, jika bukan penurunan, kehadiran militer Eropa di Indo-Pasifik."
Analis lain tidak begitu yakin. "Dengan perang Ukraina, Jerman telah memasuki era baru dalam kebijakan keamanan dan pertahanannya, tetapi ini tidak mengubah kepentingan Jerman di Indo Pasifik,” kata Elli-Katharina Pohlkamp dari Program Asia di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.
Baca Juga: Jerman Akan Beli Sistem Pertahanan Rudal Baru dari Israel
"Tujuan untuk memperdalam hubungan keamanan di Indo Pasifik sudah ada, bahkan sebelum ada penambahan anggaran yang besar untuk pertahanan di Jerman, dan itu akan berlanjut seperti yang direncanakan sebelumnya,” katanya kepada DW.
Bahkan jika Jerman terganggu oleh situasi di Ukraina, tidak berarti anggarannya untuk Indo-Pasifik akan dialihkan ke Eropa, kata Hai Hong Nguyen, peneliti kehormatan di Queensland University.
Faktor penentu besar, kata Hai, adalah apa dilakukan Cina. Beijing selama ini telah memberikan reaksi ambigu terhadap invasi Rusia ke Ukraina.
Sebagian pengamat menilai, kegagalan militer Rusia di Ukraina dan tanggapan Barat yang tampil solid dan bersatu dapat menjadi alasan bagi Beijing untuk mempertimbangkan lagi ambisinya sendiri.
Terutama yang kerkaitan dengan klaim teritorialnya atas Taiwan.
Perangkak 'keras' dan 'lunak' politik keamanan
Berita Terkait
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Jelang Persebaya vs Arema FC, Jose Gomes: Ini Derbi Terbesar yang Sesungguhnya!
-
Pincang! Liverpool Tanpa Florian Wirtz dan Bradley Lawan Nottingham Forest
-
Jelang Akhir Tahun Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp240 Triliun
-
Jabar Incar PDRB Rp4.000 Triliun dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional