Suara.com - Sejumlah investor ibu kota negara (IKN) Nusantara dikabarkan mulai mengundurkan diri. Hal ini mendapatkan sorotan tajam dari Politisi PKS Mardani Ali Sera.
Melansir Wartakonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Mardani mengatakan investor akan mundur dan takut menanamkan modalnya jika melihat proyek IKN Nusantara sudah bermasalah.
“Ini jadi indikasi tidak mudah meyakinkan investor untuk proyek besar yg tidak punya sentimen ekonomi,” kata Mardani.
Marani menilai proyek IKN Nusantara memang tidak jelas sentimen ekonominya. Ia mengingatkan pemerintah untuk menghitung beban ekonomi proyek IKN Nusantara jika tetap memaksa melakukan pembangunan besar-besaran.
“Pemerintah perlu berhitung beban ekonomi jika memaksakan pembangunan masif, terlebih proyek ini sudah berpotensi bermasalah sejak awal,” pesannya.
Dalam kesempatan ini, Mardani menyentil pemerintah yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan proyek IKN Nusantara. Mundurnya para investor ini dinilai bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah.
“Kejadian ini jadi peringatan untuk pemerintah, agar mengutamakan rakyat ketimbang proyek mercusuarnya. Jelas ada berbagai faktor yg menjadi perhatian pemodal sblm menanamkan modalnya dalam proyek infrastruktur di Indonesia,” ujar Mardani.
Lebih lanjut, Mardani bahkan menyebut proyek IKN banyak melanggar regulasi. Mulai dari infrastruktur dasar hingga permintaan masyarakat yang dianggap belum terpenuhi.
“Seperti kepastian regulasi, adanya infrastuktur dasar, dukungan Pemda hingga permintaan masyarakat. Sudah terpenuhi kah IKN ini?” tanyanya.
Baca Juga: Perkuat Ekosistem IKN Nusantara, Kampus UMKM Shopee Diresmikan di Kalimantan Timur
Permasalahan itu juga masih ditambah dengan adanya isu perpanjangan masa jabatan presiden yang berhembus kencang. Wacana itu dinilai semakin membuat investor ragu mengambil sikap dalam berinvestasi di IKN Nusantara.
Investor dinilai takut jika proyek IKN Nusantara sampai mangkrak dan tidak dilanjutkan, sehingga akan memicu kerugian yang besar.
“Belum lagi risiko politik dari proyek pembangunan IKN, seperti belakangan ada kegaduhan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden,” ucap Mardani.
“Hal tersebut bisa membuat investor memilih wait and see karena dinamika politik dapat membuat proyek terhenti di tengah jalan,” tandasnya.
Sebagai informasi, dua konsorsium yang menjadi investor pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara Nusantara dikabarkan menyusul jejak SoftBank. Mereka batal membenamkan dananya untuk mengembangkan pusat pemerintahan baru di Pulau Kalimantan tersebut.
Berita Terkait
-
Perkuat Ekosistem IKN Nusantara, Kampus UMKM Shopee Diresmikan di Kalimantan Timur
-
Buntut Marah-marah soal Impor, PKS Minta Jokowi Jangan NATO dan NAJO, No Action Jengkel Only
-
Jawab Kemarahan Jokowi, Legislator PKS Sebut Indonesia Kebanjiran Barang Impor karena Kebijakan Pemerintah
-
Penyebab Awal Ramadhan dan Idul Fitri Pemerintah dan Muhammadiyah Bisa Berbeda Tahun Ini
-
Awal Ramadhan Pemerintah dan Muhammadiyah Diprediksi Berbeda, MUI: Jangan Melecehkan, Mengejek, dan Fitnah
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
Sekolah Elite Mentari Bintaro Diancam Bom, 6 Mobil Gegana Langsung Aktif
-
Minta Delpedro Cs Dibebaskan! Cholil ERK hingga Eka Annash The Brandals Siap Jadi Penjamin
-
Eks Dirut Taspen Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Kejar Pelaku Lain di Kasus Korupsi Uang Pensiun PNS
-
Polisi Klaim Tangkap Bjorka, Pakar Siber: Kayaknya Anak Punk Deh
-
HUT ke-80 TNI Mau Dievaluasi Imbas Renggut 2 Nyawa Prajurit, Bakal Ada Investigasi?
-
Reformasi Hukum Era Prabowo: Muncul Usulan Sistem 2 Lapis Agar Polri-Kejaksaan Saling Jaga, Apa Itu?
-
Jabatan Mentereng Halim Kalla: Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU
-
Ahli di Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Kerugian Keuangan Negara Saja Belum Tentu Korupsi
-
Eks Bendahara Amphuri Diperiksa KPK, Bantah Ikut Campur Soal Kuota Haji
-
Janji Pemerintah Bantu Renovasi Sebagian Ponpes Tua dan Rawan, Cak Imin: Tapi Anggaran Kita Terbatas