Suara.com - Beredar kabar bahwa Komisi VI DPR menyetujui keputusan pemerintah untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi dan subsidi. Ini terdapat pada poin kesimpulan Komisi VI DPR dengan PT Pertamina pada Senin (28/3/2022).
Pertamina sudah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, pada awal Maret 2022. Namun, BBM nonsubsidi Pertamax belum naik hingga saat ini dan masih dijual Rp9.000 per liter.
Harga Pertamax sekarang ini disebut masih jauh dari harga perekonomian. Kementerian ESDM sebelumnya sudah menghitung harga BBM Pertamax bisa mencapai Rp16.000 per liter pada April 2022.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax ini sangat disayangkan dan menuai kontra dari warganet. Pasalnya, warganet khawatir kenaikan harga Pertamax ini memberikan sinyal bahwa nantinya Pertalite akan menjadi langka.
"Astagaa kaum menengah ini butuh pertamax buat motor jaman sekarang, apa-apa di mudahin semua menyusahkan iya, meringankan gaksulitt," - @n****yaa***p.
"Dikira buat yang bermobil aja kali Yaa Ya emang bukan buat masyarakat miskin, tapi kelompok menengah yang motornya harus make bensin beroktan tinggi juga bakal keberatan ," - @ra****ab***ar.
Banyak juga dari mereka mengeluhkan keberadaan BBM Pertalite yang tampaknya terbatas di beberapa tempat sehingga seringkali kosong. Dikhawatirkan jenis ini akan bernasib sama dengan Premium.
"Ih nyusahin banget, mending pertalite ada terus. Ini mah pertalite sering kosong. Amit-amit ih, ga ngotak sumpah. Kalau pertalite stok nya banyak sih mending yah, di garut pertalite rebutan sama abang” yg jual bensin eceran." - @S**f***ti1.
"Jika pertalite langka dgn terpaksa rakyat akan mmakai pertamax, iya kali mau d dorong ? Kejadian sperti ini sdh de javu premium dulu. Premium d hapus dgn alasan "subsidi tdk tepat sasaran". Yg d khawatirkan skarang akankah invlasi akan terjadi ?" - @a***d***ri*.
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Pertamina Pastikan Harga Dan Stok BBM Tetap
"pasti habis itu pertalite sama solarnya nyusul yah, apa dilangkain? katanya pengen rakyatnya pakai bahan bakar non subsidi, terutama yg mampu. perlahan mulai nurut nih, eh dinaikin. hampir 2x lipat pula.ntar semua balik lagi ke yang subsidi mara-mara, bilang suruh sepedahan ajah," - @r**ip**.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, meminta dukungan DPR untuk menyetujui penyesuaian harga BBM. Ia juga mengatakan bahwa kenaikan tersebut termasuk wajar karena Pertamax bukan untuk masyarakat miskin.
"Hari ini Pertamax belum mengikuti mekanisme pasar, jadi mungkin dukungan diperlukan," kata Nicke.
"Even Pertamax itu digunakan untuk mobil bagus, jadi sudah sewajarnya dinaikkan karena ini bukan untuk masyarakat miskin," lanjutnya.
Rupanya hal tersebut disetujui oleh Komisi IV DPR RI. Komisi VI DPR RI mendukung Pertamina untuk melakukan penyesuaian Pertamax yang harus mengikuti harga pasar.
Ini dilakukan agar keuangan Pertamina tidak terus-terusan mengalami kerugian. Di sisi lain, Komisi VI juga mendesak pemerintah agar dapat membayar piutang Pertamina, sehingga kondisi finansial perusahaan tak mengganggu proses penyaluran BBM ke pelosok negeri.
"Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina dalam menjalankan penugasan pemerintah," jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima yang disetujui anggota dalam RDP.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Tag
Berita Terkait
-
Deretan Fakta Harga Pertamax Naik yang Disetujui DPR hingga Bikin Publik Geger
-
Berpeluang Dituntut Hukuman Mati, Habiburokhman Minta KPK Ikut Usut Mafia Minyak Goreng: Jangan Ragu Pak!
-
Puan Maharani-Anies Baswedan Diprediksi Bisa Jadi Pasangan Kuat di Pilpres 2024, asalkan...
-
Jelang Ramadhan, Pertamina Pastikan Harga Dan Stok BBM Tetap
-
Pimpinan DPR Tegaskan Frasa Madrasah Tetap Harus Ada, Kalau Hilang Sama Saja Sengaja Lupakan Jasa Ulama dan Pesantren
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT