- Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan publik Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen pada Januari 2026.
- Sufmi Dasco Ahmad menegaskan 17,1 persen masyarakat yang kurang puas akan menjadi bahan evaluasi serius pemerintah.
- Pemerintah akan fokus memperbaiki sektor ekonomi dan pemerataan bantuan sosial sebagai respons masukan publik.
Suara.com - Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut positif hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen.
Meski angka kepuasan tergolong sangat tinggi, Dasco menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berpuas diri.
Ia justru menyoroti adanya 17,1 persen masyarakat yang merasa kurang puas dan 2,2 persen yang menyatakan tidak puas sama sekali sebagai bahan evaluasi penting.
"Approval rating itu kita anggap sebagai sebuah masukan, juga sebuah evaluasi, dan bahan introspeksi," kata Dasco saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Dasco menjelaskan bahwa catatan-catatan di balik angka ketidakpuasan tersebut akan menjadi perhatian serius bagi Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya.
Menurutnya, suara minoritas yang menyatakan tidak puas tetap memiliki arti penting bagi arah kebijakan pemerintah.
"Dari approval rating itu juga masih ada catatan-catatan. Justru catatan-catatan itu yang menjadi perhatian kami, perhatian pemerintah, dan perhatian Pak Prabowo untuk dijadikan bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa sekecil apa pun angka ketidakpuasan tersebut, hal itu akan tetap dihitung sebagai masukan yang berharga.
"Walaupun cuma sekitar 2 sampai 3 persen (yang sangat tidak puas), tapi itu cukup berarti dan penting bagi kami sebagai bahan masukan nantinya," katanya.
Baca Juga: Respons Polemik Penonaktifan BPJS PBI, Dasco Pimpin Rapat Lintas Komisi dan Kementerian
Saat ditanya mengenai sektor mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih, termasuk isu peningkatan ekonomi dan pemerataan bantuan sosial yang sering menjadi sorotan publik, Dasco mengamini hal tersebut.
Ia membenarkan bahwa sektor-sektor tersebut masuk dalam poin yang akan terus diperbaiki oleh pemerintah agar tingkat kepuasan masyarakat semakin merata.
"Iya, betul (soal ekonomi dan pemerataan bantuan)," pungkas Dasco singkat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan kepuasan sebesar 79,9 persen atas kinerjanya memimpin pemerintahan.
Angka tersebut berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan pada 15-21 Januari 2026 yang dirilis Indikator Politik Indonesia dalalam rilis survei nasional "Persepsi Publik Terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga Terhadap Lembaga Negara", Minggu (8/2/2026).
"Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026, kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas itu 79,9 persen, jadi sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang presiden," kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Secara rinci, hasil survei mengenai kinerja Prabowo adalah sangat puas 13,0 persen;
cukup puas 66,9 persen; kurang puas 17,1 persen; tidak puas sama sekali 2,2 persen, dan TT/TJ 0,8 persen.
"Kalau kita lihat di sini, memang masih banyak yang mengatakan cukup puas tetapi yang mengatakan sangat puas baru 13 persen. Artinya yang betul-betul sangat puas masih belum memadai. Overall berada di, kalau dijumlahkan dengan cukup puas masih lumayan 79,9 persen tapi masih belum cukup kuat terutama dari basis pemilih yang mengatakan sangat puas," tutur Burhanuddin.
Burhanuddin mengatakan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dibanding dua presiden sebelumnya, yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). buatin judul catchy dan meta desc
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka