Suara.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempersilakan Kementerian Sosial (Kemensos) menyusun katalog sektoral pengadaan pengadaan alat bantu untuk para penyandang disabilitas. Ini setelah dilakukannya pertemuan antara Kemensos dengan LKPP di Gedung LKPP pada Kamis, (31/3/2022)
Sekjen Kemensos, Harry Hikmat mengatakan, pertemuan tersebut untuk bertukar pendapat terkait upaya Kemensos melakukan akselerasi pengadaan barang. Pengadaan barang yang dimaksud adalah suku cadang dari jenis barang khusus untuk mendukung aksesibilitas para penyandang disabilitas. Seperti diketahui, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini memberikan perhatian besar pada penguatan aksesibilitas para penyandang disabilitas.
Lebih jauh Harry mengatakan, dari evaluasi pengadaan barang dan jasa, diketahui masih ada sejumlah persoalan. Di antaranya, komponen atau bahan pembentuk alat bantu masih import atau pengadaannya terlambat.
“Untuk itu, kami merasakan perlu adanya percepatan pengadaan barang dan jasa. Salah satu opsi untuk mempercepat adalah dengan memasukan komponen atau bahan pembentuk alat bantu tersebut ke dalam e-katalog. Selain lebih cepat, kita berharap proses pengadaan juga bisa memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas,” kata Harry usai pertemuan di Gedung LKPP di Jakarta (31/3/2022).
Lebih jauh Harry mengatakan, respon LKPP sangat baik. Bahkan Kemensos diminta untuk mengusulkan dalam bentuk katalog sektoral yang khusus untuk Kemensos.
“Pertimbangan LKPP, komponen ini sifatnya khusus dan hanya ada di Kemensos serta bisa dilaksanakan setiap tahunnya,” kata Harry.
Komponen yang sifatnya khusus tersebut di antaranya sensor dan modul-modulnya, untuk yang kursi roda elektrik berupa gear box-nya, besi-besinya, roda, serta penyangga kaki. Untuk motor roda tiga, suku cadang yang dibutuhkan besi hollow, bak di belakang, dan sebagainya.
“Barang-barang ini akan dimasukkan dalam daftar komponen atau bahan yang diperlukan untuk membentuk alat bantu. Selanjutnya Kemensos akan membuat speknya, lalu diusulkan ke LKPP,” katanya.
Pertemuan hari ini baru pada tahap koordinasi untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan yang lebih teknis antara tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kemensos dengan tim LKPP.
Baca Juga: Mensos Kunjungi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Jambi
“Kemensos akan segera menyiapkan katalog sektoralnya sebagaimana dimaksud LKPP. Selanjutnya akan dikomunikasikan dengan para penyedia material. Semakin banyak penyedia yang terlibat harga semakin efisien,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, hadir mendampingi Sekjen antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Linjamsos Robben Rico, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Eva Rahmi Kasim, dan sejumlah kapala unit pelaksana teknis di lingkungan Ditjen Rehabillitasi Sosial.
Dari LKPP hadir Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Deputi Bidang Monev dan Pengadaan Gatot Pambudhi Poetranto, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Sutan S. Lubis, Deputi Bidang Advokasi dan Penanganan Permasalahan Hukum Setya Budi Arijanta.
Kemensos terus meningkatkan dukungan terhadap penyandang disabilitas. Melalui Program Indonesia Mendengar, misalnya, Kemensos memberikan sejumlah alat bantu kepada penyandang disabilitas. Jenis alat bantu di antaranya ponsel pintar dengan close caption, sepeda motor roda tiga, tongkat adaptif, alat bantu dengar, dan peluit.
Dengan alat tersebut, akan meningkatkan respon mereka terhadap lingkungan, dan sebaliknya. Dengan smartphone, misalnya, mereka bisa mengikuti pesan yang diterima di ponsel, meski mereka tidak mendengar.
Ponsel juga di lengkapi dengan fitur pengubah suara menjadi tulisan yang dapat dibaca penerima manfaat. Mereka tetap bisa memahami yang disampaikan pembicara apabila dalam sebuah acara tidak tersedia juru bahasa isyarat.
Berita Terkait
-
Kemnaker Bangun Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Industri untuk Lindungi Hak Penyandang Disabilitas
-
LinkLSM.id Diluncurkan, Tempat Berkumpulnya LSM Kompeten dan Mandiri Dalam Swakelola Tipe III
-
Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas Mental Jadi Korban Pemerkosaan di Kabupaten Bulukumba, Pelaku Masih Buron
-
Jadi Anggota Polri, Suku Anak Dalam: Ingin Berikan Pengabdian Terbaik
-
Mensos Siap Berikan Fasilitas dan Layanan untuk Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!