Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Muhammad Asri Annas menegaskan bahwa tidak ada arahan dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode melalui acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/3/2022) kemarin.
Lagipula menurutnya, teriakan tiga periode yang dilantangkan oleh sejumlah kepala desa itu disebutnya murni atas aspirasi dari masing-masing individu.
Annas menegaskan bahwa Luhut dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga sudah melarang adanya unsur-unsur tiga periode dalam acara Silatnas APDESI. Karena itu ia membantah kalau Luhut menjadi pemilik ide menjadikan acara tersebut sebagai mobilisasi wacana tiga periode.
"Tidak ada arahan dari Pak Luhut bicara tentang tiga periode. Bahkan jujur aja rata-rata kemarin itu mau berteriak tiga periode, hanya yang melarang kita adalah Pak Luhut dan Mendagri, itu penting kita jelaskan," tegas Annas dalam konferensi pers yang dilakukan pada Kamis (31/3/2022).
Annas kemudian mengatakan kalau pemikiran dari kepala desa itu akan berbeda-beda di mana salah satunya ada yang menginginkan Jokowi tiga periode. Namun menurutnya kembali lagi APDESI akan mematuhi aturan konstitusi yang ada.
"Jadi gini, logika teman-teman kepada desa ini sederhana, masa gue jadi kepala desa tiga periode masak presiden enggak bisa kan? Persoalan apakah dia melengkapi konstitusi atau UU itu bukan urusan teman-teman enggak mau pusing kan," tuturnya.
Sementara itu, ia menegaskan kalau Luhut juga menjadi bagian dari APDESI. Sejak kepengurusan Surta Wijaya dilantik, Luhut juga turut dilantik sebagai Ketua Dewan Pembina APDESI.
Karena itu, Luhut hadir sebagai narasumber dalam acara SIlatnas dan kerap bertemu dengan panitia acara sebelum penyelenggaraan.
"Silahkan cek surat audiensi kita resmi, kalau mau ketemu beliau pun resmi, kalau pun ada by phone minta petunjuk ya biasa kan.. kan namanya Dewan Pembina kan.. dan tidak ada arahan tiga periode sama sekali."
Berita Terkait
-
Soal APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Legislator PDIP: Berpotensi Ditunggangi Orang-orang Tak Bertanggungjawab!
-
Muncul Teriakan Perpanjang Jabatan Jokowi, Luhut: Nggak Apa-apa, Itu Aspirasi dari Bawah
-
Heboh Persoalan Syarat Mudik Dibandingkan dengan MotoGP Mandalika, Ini Respons Presiden Jokowi
-
3 Ketum Parpol Temui Gibran, Sinyal Bakal Maju di Pilkada DKI Jakarta 2024?
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan