Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Muhammad Asri Annas menegaskan bahwa tidak ada arahan dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode melalui acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/3/2022) kemarin.
Lagipula menurutnya, teriakan tiga periode yang dilantangkan oleh sejumlah kepala desa itu disebutnya murni atas aspirasi dari masing-masing individu.
Annas menegaskan bahwa Luhut dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga sudah melarang adanya unsur-unsur tiga periode dalam acara Silatnas APDESI. Karena itu ia membantah kalau Luhut menjadi pemilik ide menjadikan acara tersebut sebagai mobilisasi wacana tiga periode.
"Tidak ada arahan dari Pak Luhut bicara tentang tiga periode. Bahkan jujur aja rata-rata kemarin itu mau berteriak tiga periode, hanya yang melarang kita adalah Pak Luhut dan Mendagri, itu penting kita jelaskan," tegas Annas dalam konferensi pers yang dilakukan pada Kamis (31/3/2022).
Annas kemudian mengatakan kalau pemikiran dari kepala desa itu akan berbeda-beda di mana salah satunya ada yang menginginkan Jokowi tiga periode. Namun menurutnya kembali lagi APDESI akan mematuhi aturan konstitusi yang ada.
"Jadi gini, logika teman-teman kepada desa ini sederhana, masa gue jadi kepala desa tiga periode masak presiden enggak bisa kan? Persoalan apakah dia melengkapi konstitusi atau UU itu bukan urusan teman-teman enggak mau pusing kan," tuturnya.
Sementara itu, ia menegaskan kalau Luhut juga menjadi bagian dari APDESI. Sejak kepengurusan Surta Wijaya dilantik, Luhut juga turut dilantik sebagai Ketua Dewan Pembina APDESI.
Karena itu, Luhut hadir sebagai narasumber dalam acara SIlatnas dan kerap bertemu dengan panitia acara sebelum penyelenggaraan.
"Silahkan cek surat audiensi kita resmi, kalau mau ketemu beliau pun resmi, kalau pun ada by phone minta petunjuk ya biasa kan.. kan namanya Dewan Pembina kan.. dan tidak ada arahan tiga periode sama sekali."
Berita Terkait
-
Soal APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Legislator PDIP: Berpotensi Ditunggangi Orang-orang Tak Bertanggungjawab!
-
Muncul Teriakan Perpanjang Jabatan Jokowi, Luhut: Nggak Apa-apa, Itu Aspirasi dari Bawah
-
Heboh Persoalan Syarat Mudik Dibandingkan dengan MotoGP Mandalika, Ini Respons Presiden Jokowi
-
3 Ketum Parpol Temui Gibran, Sinyal Bakal Maju di Pilkada DKI Jakarta 2024?
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Berada di MV Hondius, Youtuber Ruhi Cenet Bongkar Fakta Ngeri saat Hantavirus Tewaskan 3 Orang
-
Sambut HUT ke-499, Jakarta Gelar Car Free Day di Jalan Rasuna Said Minggu Pagi, Cek Titik Parkirnya!
-
Kemensos Bentuk Tim Khusus untuk Mendalami Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
-
Kutuk Aksi Cabul Ashari di Ponpes Pati, Gus Ipul: Jangan Jadikan Pesantren Kedok!
-
Soroti Kasus Kiai Cabul di Pati, KSP Dudung: Lindungi Korban, Tindak Tegas Pelakunya!
-
Prabowo 'Pamer' Proyek 100 GW Surya RI di ASEAN, Ingatkan Ancaman Krisis Energi
-
Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah
-
Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Melalui UU APBN
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak
-
Dari Jombang hingga Pati: Mengapa Ponpes Terus Menjadi Titik Merah Predator Seks?