Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Muhammad Asri Annas menegaskan bahwa tidak ada arahan dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode melalui acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/3/2022) kemarin.
Lagipula menurutnya, teriakan tiga periode yang dilantangkan oleh sejumlah kepala desa itu disebutnya murni atas aspirasi dari masing-masing individu.
Annas menegaskan bahwa Luhut dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga sudah melarang adanya unsur-unsur tiga periode dalam acara Silatnas APDESI. Karena itu ia membantah kalau Luhut menjadi pemilik ide menjadikan acara tersebut sebagai mobilisasi wacana tiga periode.
"Tidak ada arahan dari Pak Luhut bicara tentang tiga periode. Bahkan jujur aja rata-rata kemarin itu mau berteriak tiga periode, hanya yang melarang kita adalah Pak Luhut dan Mendagri, itu penting kita jelaskan," tegas Annas dalam konferensi pers yang dilakukan pada Kamis (31/3/2022).
Annas kemudian mengatakan kalau pemikiran dari kepala desa itu akan berbeda-beda di mana salah satunya ada yang menginginkan Jokowi tiga periode. Namun menurutnya kembali lagi APDESI akan mematuhi aturan konstitusi yang ada.
"Jadi gini, logika teman-teman kepada desa ini sederhana, masa gue jadi kepala desa tiga periode masak presiden enggak bisa kan? Persoalan apakah dia melengkapi konstitusi atau UU itu bukan urusan teman-teman enggak mau pusing kan," tuturnya.
Sementara itu, ia menegaskan kalau Luhut juga menjadi bagian dari APDESI. Sejak kepengurusan Surta Wijaya dilantik, Luhut juga turut dilantik sebagai Ketua Dewan Pembina APDESI.
Karena itu, Luhut hadir sebagai narasumber dalam acara SIlatnas dan kerap bertemu dengan panitia acara sebelum penyelenggaraan.
"Silahkan cek surat audiensi kita resmi, kalau mau ketemu beliau pun resmi, kalau pun ada by phone minta petunjuk ya biasa kan.. kan namanya Dewan Pembina kan.. dan tidak ada arahan tiga periode sama sekali."
Berita Terkait
-
Soal APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Legislator PDIP: Berpotensi Ditunggangi Orang-orang Tak Bertanggungjawab!
-
Muncul Teriakan Perpanjang Jabatan Jokowi, Luhut: Nggak Apa-apa, Itu Aspirasi dari Bawah
-
Heboh Persoalan Syarat Mudik Dibandingkan dengan MotoGP Mandalika, Ini Respons Presiden Jokowi
-
3 Ketum Parpol Temui Gibran, Sinyal Bakal Maju di Pilkada DKI Jakarta 2024?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting