Soal APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Legislator PDIP: Berpotensi Ditunggangi Orang-orang Tak Bertanggungjawab!

Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Junimart Girsang, mengatakan, dukungan yang diberikan APDESI agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjabat 3 periode perlu ditelusuri lantaran berpotensi ditunggangi oleh pihak yang tak bertanggungjawab. 

"Semangat para Kades atau Apdesi menyuarakan Presiden 3 periode perlu dicermarti dan berpotensi ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab," kata Junimart kepada wartawan, Jumat (1/4/2022). 

Junimart mengatakan, aspirasi atau hak menyatakan pendapat itu memang diatur dalam UUD 1945 akan tetapi hak tersebut tidak boleh menciderai UUD 1945 itu sendiri. 

"Hak dan kewajiban para kades adalah mendukung, menjalankan program pemerintah. Ini diatur dalam UU," tuturnya. 

"Intinya para kades yang bergabung dalam Apdesi tersebut perlu rekorrektif dengan statement Presiden 3 Periode. Baca dan cermati kembali pasal demi pasal dalam UUD 1945," sambungnya. 

Untuk itu, Junimart menegaskan, agar aturan yang ada di UUD 1945 perlu dicermati oleh para kepala desa. Selain itu juga menurutnya, perlu ditelusuri penunggangan orang yang punya kepentingan politik. 

"Ini yang harus dicermati, ditelusuri, penunggangan oleh orang-orang yang punya kepentingan politik. Setiap anak bangsa ini wajib memahami pasal 7 UUD 1945," tandasnya. 

Dukung Jokowi 3 Periode

Sebelumnya, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Surtawijaya menyebut kalau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode. 

Baca Juga: APDESI Tepis Tuduhan PDIP Ada Mobilisasi Jokowi Tiga Periode Dalam Acara Silatnas, Tapi Belum Bisa Beberkan Soal Dana

Surtawijaya menjelaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa. 

Namun ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali. 

"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya. 

Awalnya, Apdesi hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun, Surtawijaya menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak. 

"Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini," ucapnya. 

Surtawijaya menegaskan tidak ada pihak yang mengarahkan Apdesi untuk mendukung Jokowi tiga periode. Ia mengklaim kalau dukungan itu murni berasal dari para kepala desa yang merasa banyak dibantu oleh Jokowi.